Dijadwalkan sejumlah pimpinanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Jawa Timur pada hari ini. Agenda itu dalam rangka upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi guna meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik, pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), dan sektor strategis.
Kedatangan sejumlah petinggi tersebut menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnain, didasari pada kewenangan KPK yaitu koordinasi, supervisi, dan monitoring kegiatan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. “Ini penting, sebab banyak program pemerintah yang bergulir baik melalui APBN maupun APBD, namun hasilnya belum secara nyata mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah,” ucapnya, Selasa (14/10/14).
Yang menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah adalah kesejahteraan yang belum merata . Karena, semangat dan paradigma pembangunan nasional merujuk kepada Pembukaan UUD 45 yang harus berpihak pada rakyat.
Pada acara yang dikemas dalam bentuk semiloka tersebut akan dipaparkan tindak lanjut hasil Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi 2013 serta hasil pengamatan terhadap pengelolaan APBD, sektor pertambangan, dan sektor pendapatan di Kabupaten Gresik pada 2014.
KPK mendorong partisipasi masyarakat memberi masukan dan mengawal implementasi rencana aksi yang disampaikan oleh pemerintah daerah dengan mengundang segenap lapisan masyarakat, seperti akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan unsur masyarakat lainnya.
Kegiatan Korsupgah yang digelar di Gedung Grahadi, Surabaya. Selain dihadiri Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Juru Bicara KPK Johan Budi juga hadir dalam acara tersebut. Turut hadir Gubernur Jawa Timur Soekarwo beserta pejabat-pejabat di lingkup Pemprov Jatim, Pemda Gresik, dan Pemkot Surabaya.
Rangkaian kegiatan Korsupgah juga digelar di beberapa provinsi di Indonesia.
Asanudin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar