Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki alasan sehingga secara tidak langsung turut menentukan orang-orang yang akan duduk di kabinetJoko Widodo dan Jusuf Kalla dengan mengeluarkan rekomendasi dan saran calon menteri berlabel merah dan kuning alias dilarang menjadi menteri.
Selain permintaan dan inisiatif Presiden Jokowi untuk menelusuri (tracking) rekam jejak 43 calon menteri, KPK juga punya kewajiban untuk menjaga moral dan integritas pejabat publik.
"Kan begini, KPK ini kan harus menjaga moralitas. Kemudian, KPK ini harus mempertahankan integritas pejabat publik," tegas Abraham di kantor KPK, Jakarta, Rabu (22/10/2014).
"KPK punya kewajiban memberikan rekomendasi, ini lho orang yang benar, ini lho orang yang bisa jadi menteri, ini lho orang yang nggak bisa. Harus jelas, hitam atau putih, nggak boleh abu-abu," imbuhnya.
Menurut Abraham, data dan informasi yang diberikan KPK kepada Jokowi tentang 43 calon menteri itu adalah akurat kendati waktu untuk menelusuri rekam jejak mereka hanya dua hari.
Ia menilai KPK tidak tergesa-gesa membuat kesimpulan rekam jejak calon menteri. "Saya mau tanya, apa Anda suka pemimpin yang berintegritas atau yang nggak? (Kalau iya) makanya, kita harus mendukung itu, memberi background check kepada calon menteri. Sekarang kamu gugat lagi, kok cepat-cepat?" kata Abraham.
Sebelumnya, beberapa pihak mengkritik dan mempertanyakan keterlibatan KPK tersebut justru terkesan lebih berkuasa menentukan menteri-menteri Kabinet Jokowi-JK.
Pihaknya lainnya mengkritik langkah Presiden Jokowi yang justru menyerahkan nama-nama calon menteri untuk ditelusuri ke KPK.
Abdul Kadir
Tidak ada komentar:
Posting Komentar