Jika tidak ada aral melintang, rencananya hari Senin (17/2), massa berbagai ormas Islam dan ormas lainnya di Sumatera Barat menggelar demo menolak investasi Lippo Group berupa hotel dan mal di Kota Padang.
Unjuk rasa akan diikuti ribuan massa dari Padang dan berbagai kota/kabupaten di Sumbar. Sasaran demo adalah Kantor DPRD Kota Padang di Sawahan. Ditargetkan jumlah massa lebih banyak ketimbang demo Ormas Islam sebelumnya.
Masfar Rasyid, Ketua Forum Masyarakat Minangkabau Tolak Siloam dan Superblock Lippo Group (FMMTSS) didampingi Ibnu Agil Gani Ketua Paga Nagari kepada wartawan di sekretariatnya menyatakan, aksi besar-besaran nantinya merupakan bentuk respon disebabkan Walikota Padang Fauzi Bahar telah keliru dengan tuntutan ormas Islam. Karena seluruh ormas Islam meminta agar keseluruhan investasi dari Lippo Group agar ditolak.
“Dari pertama sampai sekarang kami (ormas Islam) menyatakan menolak investasi Lippo Group. Karena James T Riyadi adalah misionaris nyata yang bervisikan ingin memurtadkan umat Islam. Dengan programnya yang terkenal yaitu murtadkan 100 desa. Ini merupakan kristenisasi berkedok investasi. Yang telah mempunyai bukti nyata didaerah-daerah lain. Maka dari itu, harga mati bagi kami menolak seluruh investasi dari mereka,” terangnya
Dikatakannya, karena bermisikan kristenisasi, maka hal tersebut bertentangan dengan kearifan lokal Minangkabau. Karena masyarakat asli Minangkabau adalah masyarakat Islam, Yang berfilosikasi hidup dengan adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah.
Dijelaskannya, selama ini kita damai dan rukun dengan non muslim (zimmi) yang ada di Padang ini. Namun tidak untuk non muslim (harbi). Karena mereka jelas nyata ingin menghancurkan umat Islam itu sendiri.
Sementara itu, Irfianda Abidin Dt Pangulu Basa, Ketua Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM) Sumbar menyatakan, alam Minangkabau adalah daerah yang masih kental adat, budaya dan agamanya. Yang masih melindungi diri dari konglomerasi usaha yang menyebabkan hancurnya usaha-usaha kecil tradisional.
“Masuknya usaha konglomerasi akan menyebabkan usaha tradisional semakin terpinggirkan. Kita membutuhkan investasi industri, bukan konglomerasi, Yang akan menyebabkan usaha tradisonal menjadi mati,” kata doktor di bidang manajemen tersebut.
Di tempat yang sama, Sri Setyawati, aktivis perempuan Sumbar dari Universitas Andalas menyebutkan, dalam unjuk rasa nantinya akan berjuang bersama aktivis perempuan Sumbar lainnya. Karena kehadiran investasi Lippo Group akan menjadi bomerang bagi perempuan Sumbar. Karena di negeri ini dilahirkan tokoh-tokoh perempuan nasional. Seperti Siti manggopoh, Rohana Kudus dan Rahma El Yunusiah, lain sebagainya.
“Jangan sampai perempuan menjadi korban dengan konglomerasi dan misi kristenisasi. Yang menyebabkan hilangnya wibawa perempuan Minangkabau di mata nasional. Karena Minangkabau bergariskan keturunan matrilinial,” jelas kandidat doktor antropologi Universitas Indonesia ini.
Terpisah, Firdaus Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sumbar menyatakan, Walikota Padang, Fauzi Bahar telah keliru menganalisa pasal 69 ayat 1 undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang yang berbunyi:
“Setiap orang yang tidak menaati tata ruang yang telah ditetapkan maka dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun” dan pasal 73 yang menyatakan “pejabat pemerintahan yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda lima ratus ribu”.
“Saya tidak melihat dari sisi kearifan lokal. Namun kebijakan pembangunan di Khatib Sulaiman jelas
telah melanggar aturan yang berlaku. Karena hanya diperuntukan untuk kawasan perkantoran Sumbar bukan mall atau hotel,”
Firdaus juga menegaskan, jika seandainya walikota Padang, Fauzi Bahar kukuh untuk menggaet investor di Padang. Menurutnya, alangkah baiknya investasi dipindahkan ke By Pass. Karena sesuai dengan peruntukkannya. Jika tetap dikawasan perkantoran, maka masyarakat sekitar kawasan Khatib Sulaiman akan berdampak dari pembangunannya.
Berita sebelumnya, kedua pasangan calon Walikota Padang yang masuk ke putaran kedua telah sepakat menolak pembangunan Superblock Lippo Group. Pasangan yang lolos ke putaran kedua tersebut adalah Mahyeldi Ansharullah-Emzalmi (Mahem) dan Desri Ayunda-James Helliward (DeJe). Mereka telah membuat komitmen untuk menolak pembangunan Superblock bersama MUI Sumbar dan Ormas Islam.
Mahyeldi Ansharullah, dari pasangan Mahem yang merupakan wakil walikota saat berunding di Nurul Iman 25 Oktober 2013 lalu menyatakan, pihaknya tidak terlibat dan tidak mengetahui pendirian RS Siloam dan pembangunan Superblock Lippo Group. Karena pada saat peletakan batu pertama, Walikota Padang Fauzi Bahar tidak membicarakan dengannya.
Mahyeldi saat itu terkejut dikala pagi-pagi, Walikota Padang, Fauzi Bahar meminta dirinya hadir saat peletakan batu pertama pembangunan Superblock Lippo Group. Padahal sebelumnya dirinya tidak mengetahuinya.
Sementara itu, Desri Ayunda, pasangan calon dari DeJe saat memberikan komitmen kepada MUI Sumbar dan Ormas Islam 26 Oktober 2012 lalu menyatakan menolak pembangunan Superblock Lippo Group. Karena secara prinsip jelas melanggar hukum.
Menurut Desri, siapapun yang berinvestasi harus mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, juga harus dipertimbangkan kearifan lokal adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah.
Sementara itu, tanggal 18 Februari 2013 , jabatan Walikota Padang, Fauzi Bahar akan berakhir. Menjelang berlangsungnya pilkada putaran kedua, maka Jabatan Walikota Padang di Pltkan.
Sumber : http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/haluan-padang/29744-senin-demo-tolak-investasi-lippo-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar