Proses seleksi calon Jaksa Agung dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Presiden Joko Widodo sudah menyerahkan nama calon Jaksa Agung dan Kepala BIN ke KPK.
Pelibatan KPK dalam proses seleksi Jaksa Agung dan Kepala BIN merupakan komitmen dari pemerintahaan Jokowi-JK untuk membentuk pemerintahaan yang bersih, demikian dikatakan Menteri Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edy Purdjianto.
“Jangan nanti di tengah jalan digoyang hal-hal seperti itu (kasus korupsi),” ujarnya di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (8/11/14).
Tentang nama-nama yang sudah diajukan ke KPK, Purdjianto belum bisa menjawab. “Pokoknya, nanti siapa pun yang akan duduki jabatan di eksekutif, akan diserahkan ke KPK dan PPATK untuk cek semua,” ucapnya.
Jaksa Agung dan Kepala BIN yang baru direncanakan akan diumumkan Presiden pada 16-17 November, sekembalinya dari acara APEC Economic Leaders Meeting di Beijing, ASEAN Summit di Myanmar, dan G-20 Leaders Summit di Brisbane, Australia.
“Ya kita tunggu, ya. Kapan beliau nyaman, ya silakan,” tutupnya.
Asanudin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar