Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhie Purdijatno meminta Golkar untuk menunda pelaksanaan Munas pada 30 November di Bali. Namun Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menyatakan Menteri Tedjo tak bisa menganulir putusan Golkar.
"Kita hormati, apalagi Menko Polhukam. Tetapi tidak bisa menganulir putusan Partai Golkar," kata Sekjen Idrus Marham di Bakrie Tower, Kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2014).
Pelaksanaan Munas IX Golkar di Bali pada 30 November nanti merupakan hasil keputusan Rapimnas Golkar di Yogyakarta yang telah diselenggarakan sebelumnya. Dengan demikian, keputusan itu harus dijalankan.
Idrus menghormati saran dari Menteri Tedjo. Namun demikian saran itu hanya sebatas saran, tak bisa menggagalkan keputusan Rapimnas.
"Kita terimakasih atas sarannya. Kita tidak mengatakan tidak bagus. Terima kasih atas sarannya, ya tetapi karena sudah diputuskan dalam Rapimnas, tentu DPP Partai Golkar tugasnya hanya untuk mengamankan dan melaksanakan Rapimnas itu," tutur Idrus.
Menko Polhukam meminta pimpinan Partai Golkar untuk menunda penyelenggaraan Munas ke IX tanggal 30 November sampai 3 Desember 2014 di Bali. Sejumlah pertimbangan pun disertakan Menko Polhukam. Antara lain akhir tahun 2014 merupakan puncak kunjungan wisatawan ke Bali.
"Dengan kader yang hadir lebih banyak, potensi konflik akan lebih besar sehingga membuat citra bangsa Indonesia akan buruk di mata dunia internasional. Hal tersebut akan membuat negara-negara di dunia mengeluarkan 'travel warning' bagi WN-nya yang akan berlibur di Bali," katanya.
Dengan demikian dikhawatirkan akan merugikan sektor kepariwisataan Indonesia. Menko Polhukam meminta pimpinan Partai Golkar memilih waktu dan tempat yang lebih tepat.
Suisman
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/11/25/210122/2759016/10/idrus-menko-polhukam-tak-bisa-anulir-putusan-partai-golkar-gelar-munas?9911012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar