Minggu, 30 November 2014

Polisi: Tawuran Seperti Turun-temurun di Sini, Kita Capek

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Wakapolsek Menteng,DKI Jakarta, Kompol M. Nababan, mengaku tawuran antar warga di jalan Tambak, Manggarai telah terjadi berulang kali.
Sebagai langkah antisipasi, Polsek Menteng telah menempatkan pos pantau di daerah itu. Namun, tawuranantar warga kembali terjadi.
"Kami sudah mengantisipasi. Sesuai kebijakan Kapolda dan Kapolres, kami menaruh pos pantau. Ternyata, saat kita sepi mereka bermain," tutur Nababan ditemui di jalan Tambak, Minggu, (30/11).
"Tawuran sudah seperti turun-temurun di daerah ini. Kita sudah capek, karena sudah berulangkali dari tahun ke tahun,".
Aparat kepolisian dari Polsek Menteng masih melakukan penjagaan di Jalan Tambak, Manggarai. Ini dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila tawuran warga kembali terjadi.
Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam telah terjadi dua kalitawuran di tempat tersebut. Tawuran pertama terjadi pada Sabtu (29/11) malam sekitar pukul 23.00 WIB. Kemudian, pada hari Minggu siang sekitar pukul 11.30 WIB, tawurankembali terjadi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada beberapa korban luka yang terkena panah di bagian perut dan ada juga yang tertancap pecahan botol di kepala. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Abdul Kadir

Kapolresta Pekanbaru Minta Maaf Anak Buahnya Injak Mushola

Pekanbaru.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


KAPOLRESTA Pekanbaru Kombes Pol Robert Harianto Watratan mengakui kesalahan anggotanya yang telah memukul sejumlah mahasiswa muslim saat membubarkan aksi demo beberapa waktu yang lalu. Pihaknya mendatangi dan menyampaikan permohonan maaf kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pekanbaru. 

“Kita telah mendatangi kantor MUI Provinsi Riau untuk mengklarifikasi dan meminta maaf atas kejadian yang terjadi di dalam Mushala RRI itu,” kata Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Robert Haryanto, Kamis (27/11/14) kepada wartawan. 

Sementara itu Prof Dr H Muhdini, MA melalui humas MUI Provinsi Riau, Abdurahman, kepada wartawan melalui telepon selulernya membenarkan kedatangan pihak Kepolisian untuk mengklarifikasi dan meminta maaf terkait kejadian tersebut.

“Kita sudah memaafkan polisi. Dan kita berharap oknum polisi yang memukul ditindak dengan tegas,” katanya.

Seperti pada pemberitaan sebelumnya, penyerangan mahasiswa oleh polisi ini terjadi pada Selasa sore (25/11/14). Mahasiswa yang melakukan aksi demo di RRI dibubarkan paksa oleh petugas karena dinilai tidak memiliki izin atau pemberitahuan kepada pihak Kepolisian. 

Ketakutan akan dipukul polisi, sebagian mahasiswa berlindung di dalam mushalla di samping kantor RRI. 
Ternyata pihak polisi tetap melakukan pengejaran terhadap mahasiswa yang bersembunyi dan masuk ke dalam mushala tanpa menanggalkan sepatunya dan menginjak-nginjak sajadah dan lantai tempat beribadah umat muslim. 

Selain puluhan mahasiswa terluka, tindakan brutal polisi yang menerobos masuk ke dalam tempat suci tersebut lengkap dengan sepatu, juga telah menyebabkan lemari kecil tempat penyimpanan sajadah dan Al-Quran rusak.

Heroe Soelistyanto

Sukhoi Terbang Rendah di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia Bikin Geger Dikira Perang

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Ratusan warga korban kebakaran Pasar Jamaker, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, tiba-tiba berebut keluar dari tenda pengungsian. Hal itu dikarenakan mereka mendengar deru pesawat tempur Sukhoi yang terbang rendah di atas lokasi penampungan pos tanggap darurat di Tanah Merah.

"Sudah dua hari ini pesawat terbang itu melintas di sini. Katanya pesawat Sukhoi, pesawat tempur Republik Indonesia," Kara Kamisa, salah satu pengungsi, Kamis (21/11/2014).
Kejadian ini pun sempat menghentikan aktivitas petugas pendata korban kebakaran dari Kelurahan Nunukan Barat. Mereka keluar sejenak untuk melihat manuver pesawat asal Rusia itu.

Penampungan korban kebakaran di Tanah Merah memang hanya berjarak beberapa ratus meter dari garis perbatasan Indonesia-Malaysia. Camat Nunukan, Umboro Hadi Suseno, membiarkan beberapa petugas pendata keluar tenda sambil antusias melihat pesawat yang melintas.

"Dua kali melintas," ujar Umboro Hadi Suseno.

Manuver Sukhoi di wilayah perbatasan pada hari sebelumnya sempat disangka sebagai bentuk ketegangan di antara kedua negara. Sebab, sebelumnya tidak pernah ada pesawat tempur RI yang melakukan manuver di wilayah perbatasan.

Umi, warga yang berjualan di pasar sementara eks kebakaran Pasar Jamaker, mengaku sempat mengemasi barang dagangannya saat Sukhoi melintas di wilayah perbatasan, kemarin.

"Saya kira ada perang. Aduh, hati ini sudah deg-degan. Habis kebakaran, kok mau perang. Untung tetangga bilang, itu pesawat Indonesia cuma lewat," ujar Umi.

Heroe Soelistyanto

Ketegasan TNI AL Tangkap Lima Kapal Asing, Malaysia Ketakutan

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE



Belum lama ini, dalam waktu sepekan, armada TNI AL beraksi menangkap lima kapal asing ang sedang mencuri kekayaan laut Indonesia.

Pertama KRI Imam Bonjol-383 di bawah binaan Satuan Kapal Eskorta Koarmabar, berhasil menangkap tiga kapal ikan. KG 90433 TS. ATS 006, KG 94366 TS. ATS 005 dan KG 94266 TS. ATS 012, dengan ABK berkewarganegaraan Vietnam di perairan Natuna tanggal 31 Oktober lalu.

Ketiga kapal tersebut berhasil dihentikan pada posisi 03 23' 55" LU dan 105 44' 42" BT. Lalu kapal ikan asing tersebut selanjutnya diperintahkan untuk merapat ke lambung kiri KRI Imam Bonjol-383 untuk proses pemeriksaan dan penggeledahan.

Dari hasil proses pemeriksaan diketahui bahwa ketiga kapal tersebut tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-suratnya. Selanjutnya mereka dikawal menuju Pangkalan TNI AL terdekat guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Lalu ada kapal ikan KM Sudita 11 yang ditangkap pada tanggal 3 November 2014 oleh KRI Lemadang-632 yang merupakan salah satu unsur KRI jajaran Satuan Kapal Cepat Komando Armada RI Kawasan Barat (Satkat Koarmabar).

Kapal itu terdeteksi di radar KRI Lemadang-632 pada posisi 02 09 53 U ? 107 11 33 T. Saat itu, KM Sudita 11 melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal dan melakukan pelanggaran dokumen kapal.
KM Sudita 11 adalah jenis kapal penangkap ikan berbendera Indonesia berbobot 100 GT. Namun rupanya kapal ini sebenarnya dinahkodai seorang warga Negara Thailand bernama Somphong Miyaem.

Selain itu, pada 31 Oktober 2014, KRI Sanca-815 juga berhasil menangkap kapal KM Cahaya Baru. Kapal ini diduga melakukan pelanggaran pelayaran di wilayah Perairan Indonesia.

Kejadian tersebut bermula ketika KRI Sanca-815 sedang melaksanakan patroli rutin di sekitar Selat 
Singapura mendeteksi secara visual adanya pergerakan kapal tanpa lampu navigasi pada posisi 01 13 06 U ? 104 03 40 T.

Selanjutnya KRI Sanca-815 melakukan proses Pengejaran, Penangkapan dan Penyelidikan (Jarkaplid) terhadap kapal tersebut.

Dari proses penyidikan yang dilakukan KRI Sanca-815, selain berlayar tanpa lampu navigasi ditemukan juga pelanggaran berupa Manifest berbeda dengan jumlah muatan yang tercantum pada Port Clearance.
Kapal ikan ini termasuk jenis kapal kargo kayu berbobot 17 GT berbendera Indonesia yang dinahkodai 
Hasan dan tujuh orang Anak Buah Kapal (ABK).

Heroe Soelistyanto

Manusia Perahu: Saya Bersedia Ditembak jika Kembali ke Indonesia

Kalimantan Utara.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Seorang manusia perahu mengakui kesalahannya mencuri hasil laut di perairan Indonesia. Dia bersedia untuk dipulangkan ke asalnya di Bangau-Bangau, Samporna, Malaysia.

"Saya bersedia ditembak jika kembali lagi ke Indonesia," ujar dia di tempat penampungan lapangan Bulalung, Kecamatan Pulau Derawan, Kampung Tanjung Batu, Kabupaten Berau, Kalimantan Utara, Rabu (26/11/2014).

"Manusia perahu itu tidak mau menyebut namanya. Kepada petugas, ia mengaku tak bisa berbahasa Indonesia. Dia hanya dapat berkomunikasi dengan bahasa Suku Bajo. Komunikasi dia dan petugas dibantu penduduk setempat yang mengerti bahasa mereka.

Pria yang datang bersama tiga anak dan satu istrinya itu mengaku telah 10 tahun terakhir mencari hasil laut di perairan Indonesia. Dia beli satu mesin kapal bekas di Pulau Balikuku, salah satu pulau di Kabupaten Berau. Mesin itu lalu ia perbaiki sendiri untuk dipakai melaut. "Beli mesinnya Rp 500.000," ujar dia.

Untuk hidup sehari-hari, dia membeli bahan makanan, baju, dan perlengkapan lain di sejumlah pulau di Berau. Mereka memasak di dalam kapalnya sendiri di tengah laut. Kendati demikian, dia menampik bahwa hasil laut yang didapat dari perairan Berau dijual ke Malaysia.

Menurut dia, seluruh hasil ikannya dijual ke masyarakat pulau setempat. Hal inilah yang tidak dipercayai oleh pejabat pemerintahan setempat. Bupati Berau Makmur Hapk menyebut manusia perahu berbohong.
"Sudah ada buktinya, mereka ini jual ke kapal besar di perbatasan. Mereka ini suka begitu, 'Abunawas' juga, supaya mereka tetap bisa melaut di perairan kita," ujar Makmur.

Saat ini, sebanyak 544 manusia perahu masih ditampung di tenda kampung Tanjung Batu, Berau. Sesuai rencana, mereka akan dipulangkan ke tempat asalnya setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Polri, Pemkab Berau, Kementerian Luar Negeri, dan instansi lainnya berkoordinasi dengan Pemerintah Malaysia.

Heroe Soelistyanto

Pabrik Rokok PHK Besar-besaran, Menaker Kirim Mediator

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Kementerian Tenaga Kerja telah mengirim tim untuk melakukan mediasi antara karyawan dengan pabrik rokok yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Tim itu, menurut Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri akan berdiskusi dengan perusahaan agar PHK tak terjadi.

"Kita kirim tim untuk mediasi, kalau ada (masalah) begitu kita rembug, jangan langsung PHK," kata Hanif di Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta, Rabu 26 November 2014.

Hanif mengimbau, agar pengusaha jangan langsung melakukan PHK jika ada masalah di perusahaannya. "Jangan langsung gunakan hak vetonya masing-masing begitu," lanjutnya.

Sementara itu, untuk buruh, Hanif juga meminta jangan melakukan demonstrasi yang berujung pada kerusuhan dan merusak fasilitas umum. Sebab, hal itu justru akan mempersulit mediasi.

"Jika seperti itu, tidak ada yang simpati, sehingga ke depan lebih susah," lanjutnya.

Sebelumnya, beberapa perusahaan rokok besar seperti Bentoel, Sampoerna, dan Gudang Garam melakukan PHK dan menawarkan pensiun dini kepada karyawannya.

Bentoel Group menawarkan pensiun dini kepada 1.000 dari 8.000 karyawannya. Hal itu dilakukan untuk mengikuti efisiensi perusahaan, akibat turunnya pasar rokok dan naiknya ongkos produksi.

Heroe Soelistyanto

Kamis, 27 November 2014

Hari Pertama Operasi Zebra Jaya, Hampir 4.000 Kendaraan Ditilang

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Sebanyak 3.930 kendaraan umum dan pribadi ditilang polisi pada hari pertama Operasi Zebra Jaya 2014, Rabu (26/11/2014). Jumlah tersebut berdasarkan hasil dari operasi di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Jumlah kendaraan yang ditilang 3.930. Sedangkan yang ditegur ada 1.485," ujar Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum dari Direktorat Lantas Polda Metro Jaya, AKBP Hindarsono ketika dihubungi, Rabu.

Angka ini terdiri dari 86 bus, 272 mikrolet, 50 metromini, dan 219 taksi. Selain itu ada pula 173 kendaraan barang, 357 mobil pribadi, dan 2773 sepeda motor. Pelanggaran yang dilakukan, misalnya, melawan arus dan menaikturunkan penumpang di sembarang tempat. Ada pula bentuk pelanggaran lain seperti tidak membawa surat-surat kendaraan dengan lengkap.
"Tapi khusus untuk dua target operasi kita, yang naik turunkan penumpang sembarangan ada 411 dan yang melawan arus ada 790," ujar Hindarsono.
Abdul Kadir

Inilah Korban yang Tewas Dalam Bentrokan Mahasiswa Makassar dengan Polisi

Makassar.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Bentrokan antara mahasiswa UMI dengan polisi di depan kantor Gubernur Sulsel hingga ke depan kampus UMI, Jl Urip Sumohardjo,Makassar, Kamis 927/11/14) malam ini, menimbulkan satukorban tewas.
Korban tewas adalah warga Jl Pampang I, Muhammad Arif (20). Dia tewas tertabrak truk water canon polisi yang melaju ke arah kerumunan mahasiswa.
Kakak korban, Fatmawati (30), mengatakan setiap hari Arif mencari nafkah dengan menjadi ‘Pak Ogah’ (penjual jasa menyeberangkan kendaraan) di depan kampus Bosowa 45Makassar. Arif tewas karena luka di kepalanya.
Fatmawati baru mengetahui adiknya tewas saat mayat telah berada di RS Ibnu Sina, sekitar pukul 17.10 Wita.

Abdul Kadir

Selasa, 25 November 2014

Ahok Uji Nyali Pecat Pejabat Tak Beres

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Reformasi birokrasi yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) salah satunya adalah dengan mencopot PNS yang tak beres. Ahok mengaku hal ini sebagai uji nyali, mengukur seberapa berani dia memecat pejabat yang tidak beres, meskipun akan mendapat musuh dari banyak pihak.

"Masih ada nggak oknum walikota setor menyetor, oh masih. Kepala dinas masih ada nggak minta persenan, masih. Jadi mereka kan ngetes saya nih, ngetes saya kira-kira berani nggak nih lawan semua nih. Nanti bisa bergabung sama FPI demo nih, gabung DPRD demo nih. Kan barisan sakit hati bisa demo, kalau dipecat banyak gitu kan? Makanya saya juga tes-tes nyali saya nih kira-kira berani apa nggak, aku lagi latihan otot jantung dulu, syarafnya. Mudah-mudahan berani sampai akhir," ujar Ahok yang masa baktinya sebagai gubernur berakhir 2017 ini.

Ahok mengatakan itu di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (26/11/2014). Dia menjawab pertanyaan wartawan soal pejabat yang nakal.

Menurutnya saat ini ada lebih dari 6.000 jabatan struktural. Jika ada pejabat eselon II, III, dan IV kerjanya tidak beres akan dipindahkan pos jabatan dengan struktural yang sama. Namun semua itu akan diubah Ahok, sekarang PNS yang tidak beres akan distafkan dan diikutsertakan dalam sekolah diklat.

"Nah sekarang saya tidak mau lagi, lebih baik ngincer posisi kamu. Kamu turun dulu deh ikut sekolah di diklat," ucap Ahok.

Selama PNS itu ikut diklat, posisi dia akan digantikan oleh staf yang memiliki kinerja yang bagus. Setelah diklat selesai, PNS tersebut bisa kembali lagi, namun ada syaratnya.

"Nanti kita pertimbangkan setelah kamu punya ide yang baru. Jadi gampang caranya, copotin saja dulu, stafkan saja dulu. Jadi yang tadinya staf dinaikkan jadi struktural," jelas Ahok.


Abdul Kadir
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/11/26/131423/2759592/10/ahok-uji-nyali-pecat-pejabat-tak-beres?991101mainnews

Baliho Munas Golkar Sudah Muncul di Bali

Bali.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Jelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali, beberapa baliho penyelenggaraan sudah mulai dipasang di sejumlah jalan di Kawasan Nusa Dua, Bali, Rabu (26/11/2014).
Dari pantauan Tribun Bali, di sejumlah jalan di Kawasan Nusa Dua terlihat baliho sudah terpasang. Seperti di pintu keluar Tol Bali Mandara Nusa Dua dan Jalan By Pass Ngurah Rai.
Baliho tersebut menampilkan gambar Ketua Umum GolkarAbu Rizal Bakrie dan Wagub Sudikerta, serta Ketua Soksi yang baru saja "dipecat" Ade Komarudin.
Sugi seorang warga yang berada di lokasi tersebut mengatakan kepada Tribun Bali bahwa kemarin baliho-baliho tersebut belum terlihat. "Kemungkinan dipasangnya tadi malam, sebab, kemarin sore saya belum melihatnya," ujarnya.

Abdul Kadir

Jelang Kedatangan Presiden, Ratusan Kapal Pukat Harimau "Menghilang"

Bengkulu.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo di Bengkulu, Selasa (25/11/2014) sore, ratusan kapal penangkap ikan berperangkat trawl (pukat harimau) yang biasa beroperasi di Perairan Bengkulu menghilang.

"Sejak empat hari lalu, kapal yang biasa menangkap ikan menggunakan trawl di Laut Bengkulu menghilang. Mereka tahu Pak Jokowi ke Bengkulu mau dialog dengan kami, nelayan. Kami tahu ada 300 lebih kapal penangkap ikan yang gunakan trawl, dan kami akan cerita ke Pak Jokowi (bahwa) itu musuh kami," kata Ucok, salah seorang nelayan Kelurahan Malabero, Kota Bengkulu, pagi tadi.

Ucok menceritakan, peralatan trawl dan jaring harimau disimpan oleh pelaku saat kedatangan Presiden. Biasanya, alat itu disimpan di hutan atau ditenggelamkan di tengah laut, tetapi diberi pelampung, dan koordinat lokasi dipindai menggunakan GPS.

"Mereka sudah canggih. Mereka tenggelamkan alat trawl di tengah laut. Namun, lokasi penenggelaman alat itu mereka pindai pakai GPS. Kalau Jokowi udah pulang, kan alatnya bisa diambil lagi," ungkap Ucok.
Persoalan trawl merupakan keluhan utama bagi nelayan Bengkulu. Bahkan, mereka menganalogikan bahwa lebih berat untuk menghadapi kapal trawl daripada menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kapal dengan trawl muncul di Bengkulu sejak tahun 1986. Kala itu, ada 52 kapal dari luar Bengkulu datang menangkap ikan menggunakan trawl. Awak kapal tersebut kemudian ditangkap oleh nelayan setempat lalu diserahkan kepada polisi.

Namun, satu hari setelah penangkapan, aparat kepolisian melepas kapal trawl . Sejak saat itu, alat tangkap yang merusak tersebut marak di Bengkulu. Perang besar antara nelayan kecil dan pengguna kapal trawl pecah pada tahun 2000. Beberapa kapal trawl dibakar oleh nelayan yang marah.

Pascabentrok tersebut, aktivitas mengambil ikan menggunakan trawl kembali marak hingga saat ini, dan pemerintah seolah tak bertindak.

Menanggapi hal ini, Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Bengkulu Letkol Laut (P) Amrin Rosihan Hendrotomo mengaku mengetahui aktivitas tersebut.

"Saya mengetahui informasi tersebut dari perwira intelijen kami. Aktivitas pengambilan dari trawl memang marak. Mereka merupakan masyarakat nelayan Bengkulu sendiri, yang notebene nelayan kecil. Jika tindakan hukum tegas kami jatuhkan, tentu kasihan. Maka dari itu, langkah-langkah persuasif, seperti diskusi dan dialog, saat ini kami galakkan dengan pelaku yang mencari ikan dengan menggunakan trawl tersebut," kata Amrin Rosihan Hendrotomo, beberapa waktu lalu.

Heroe Soelistyanto

Pakar Larang Menteri Rapat dengan DPR, Jokowi Bangkang Konstitusi

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Pakar Hukum Tata Negara pada Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Prof Asep Warlan Yusuf, menilai kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang menterinya menghadiri rapat dengan DPR pelanggaran konstitusi.

Warlan bahkan menganggap Jokowi melakukan pembangkangan terhadap konstitusi. Sebab, DPR berhak memanggil pemerintah karena sifatnya antarlembaga bukan perorangan. Jika DPR memanggil menteri untuk urusan negara, pembantu Presiden wajib hadir.

Dia menyarankan Jokowi bersikap bijak karena Presiden berposisi tidak terlibat dalam konflik DPR. Maka, para menterinya harus datang untuk datang memenuhi panggilan DPR, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar.

“Biarlah DPR, sebagai lembaga negara yang berfungsi pengawas pemerintah, punya hak memanggil siapa pun. Bukan malah (Presiden) melarang, yang merupakan bentuk pembangkangan terhadap DPR,” kata Warlan di Bandung, Selasa, 25 November 2014.

DPR dan Pemerintah, kata Warlan, seharusnya memiliki hubungan kerja bahkan hubungan hukum. Hal yang perlu dilakukan Presiden sekarang adalah lebih dahulu berkonsultasi dengan ketua DPR, sehingga ada komunikasi antarlembaga negara. Misal, menunda rapat hingga konflik di DPR selesai.

Presiden Joko Widodo melarang semua menterinya rapat dengan DPR. Alasannya, saat ini lembaga legislatif itu masih terbelah dua: kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Iya dong (dilarang rapat), kalau nanti kita datang ke sini keliru, datang ke sana keliru. Biar di sana sudah rampung, sudah selesai," kata Jokowi.

Sebelumnya, beredar surat dari Sekretariat Kabinet bahwa Presiden Jokowi meminta para menteri dan pejabat setingkatnya tidak hadir dalam pertemuan dengan DPR sampai masalah di internal DPR selesai.

Heroe Soelistyanto

Idrus: Menko Polhukam Tak Bisa Anulir Putusan Partai Golkar Gelar Munas

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhie Purdijatno meminta Golkar untuk menunda pelaksanaan Munas pada 30 November di Bali. Namun Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menyatakan Menteri Tedjo tak bisa menganulir putusan Golkar.

"Kita hormati, apalagi Menko Polhukam. Tetapi tidak bisa menganulir putusan Partai Golkar," kata Sekjen Idrus Marham di Bakrie Tower, Kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2014).

Pelaksanaan Munas IX Golkar di Bali pada 30 November nanti merupakan hasil keputusan Rapimnas Golkar di Yogyakarta yang telah diselenggarakan sebelumnya. Dengan demikian, keputusan itu harus dijalankan. 

Idrus menghormati saran dari Menteri Tedjo. Namun demikian saran itu hanya sebatas saran, tak bisa menggagalkan keputusan Rapimnas.

"Kita terimakasih atas sarannya. Kita tidak mengatakan tidak bagus. Terima kasih atas sarannya, ya tetapi karena sudah diputuskan dalam Rapimnas, tentu DPP Partai Golkar tugasnya hanya untuk mengamankan dan melaksanakan Rapimnas itu," tutur Idrus.

Menko Polhukam meminta pimpinan Partai Golkar untuk menunda penyelenggaraan Munas ke IX tanggal 30 November sampai 3 Desember 2014 di Bali. Sejumlah pertimbangan pun disertakan Menko Polhukam. Antara lain akhir tahun 2014 merupakan puncak kunjungan wisatawan ke Bali.

"Dengan kader yang hadir lebih banyak, potensi konflik akan lebih besar sehingga membuat citra bangsa Indonesia akan buruk di mata dunia internasional. Hal tersebut akan membuat negara-negara di dunia mengeluarkan 'travel warning' bagi WN-nya yang akan berlibur di Bali," katanya.

Dengan demikian dikhawatirkan akan merugikan sektor kepariwisataan Indonesia. Menko Polhukam meminta pimpinan Partai Golkar memilih waktu dan tempat yang lebih tepat.


Suisman
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/11/25/210122/2759016/10/idrus-menko-polhukam-tak-bisa-anulir-putusan-partai-golkar-gelar-munas?9911012

Agung Laksono Ditunjuk Jadi Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Wakil Ketua UmumPartai Golkar Agung Laksono ditunjuk sebagai Ketua Presidium Penyelamat Partai, terkait rencana Musyawarah Nasional IX Golkar mendatang.
"Saya simpulkan dibentuk dan ditetapkan Presidium Penyelamat Partai Golkar yang apabila dipercaya akan saya pimpin langsung," kata Agung dalam rapat pleno di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/11/2014).
Seluruh peserta rapat pleno kemudian serempak menyetujuinya. Agung langsung mengetuk palu. Anggota presidium di antaranya Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Thohari, Zainuddin Amali, Agus Gumiwang Kartasasmita, Laurens, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar dan Ibnu Munzir.
Presidium ini ditujukan untuk menyelamatkan partai. Salah satu tugasnya melaksanakan Munas IX selambat-lambatnya Januari 2015 di Jakarta. Agung juga menetapkan Muladisebagai Ketua Penyelenggara Munas IX, dan Ibnu Munzir sebagai Steering Committee Munas IX, dan Djasri Marin sebagai panitia pelaksana Munas IX.

Jonni Marbun

Wapres JK: Paling Penting Saat Ini DPR Bersatu

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai ancaman Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon soal menghentikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tidak mendasar.
Menurutnya, APBN-P tersebut bukanlah hal urgent atau penting untuk sementara ini. Ia justru menilai hal yang paling penting yaitu menyempurnakan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
"Bukan soal urgent. Justru urgent-nya DPR bersatu. Itu yang urgent. Jangan dibolak-balik," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2014).
Saat ini pemerintah belum menggunakan APBN-P. Sebab, APBN-P paling cepat baru bisa diajukan tahun depan. Sementara ini pemerintah masih menggunakan APBN 2014 yang sudah disahkan September 2014 lalu.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zonmengancam tak akan menyetujui anggaran untuk pemerintah jika menteri tidak hadir dalam rapat-rapat di DPR. Paling banyak menteri absen rapat tiga kali.
"Kalau misalnya mereka tidak hadir dan kemudian tidak disahkan APBN-P, lantas mereka mau dapat anggaran dari mana? Dari langit?" gertak politikus Gerindra itu.

Abdul Kadir

Senin, 24 November 2014

17 Desember Sepeda Motor Dilarang Melintas Jalan Thamrin dan Medan Merdeka Barat

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Kebijakan pembatasan kendaraan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat akan diujicobakan pada 17 Desember 2014.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit menjelaskan peraturan tersebut saat ini sudah diajukan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Kami menunggu Peraturan Gubernurnya bisa disahkan supaya aturan itu bisa mulai diberlakukan tanggal 17 Desember nanti," ungkap Benjamin saat dihubungi wartawan, Senin (24/11/2014).
Dikatakannya Peraturan Gubernur tersebut diperlukan sebagai landasan hukum untuk menjalankan kebijakan pelarangan sepeda motor tersebut. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang lalu lintas dianggap belum bisa dijadikan acuan bagi Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam menjalankan kebijakan tersebut.
"Memang perlu ada kombinasi antara Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Gubernur supaya aturan pelarangan itu bisa dimungkinkan," katanya.
Pelaksanaan kebijakan pembatasan kendaraan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat pada 17 Desember 2014 meskipun baru tahap uji coba, tetapi penerapan sanksi terhadap pelanggarnya akan ditegakan. Untuk penegakannya Dishub DKI Jakarta bekerjasama dengan Polda Metro Jaya meskipun sanksi yang akan diberikan kepada para pelanggarnya masih dalam kajian.
Karena masih dalam tahap sosialisasi, kepada para pengendara yang menerebos jalan tersebut karena ketidaktahuan, maka akan diberikan sanksi berupa teguran terlebih dahulu.
"Uji coba ini sekaligus sosialisasi. Saat peraturan itu diterapkan penuh di awal Februari (2015), pemberian sanksi dilakukan secara tegas kepada semua kendaraan roda dua yang kedapatan masih melintas," ungkapnya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mewacanakan pembatasan kendaraan roda dua melintas di jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Para pengguna sepeda motor akan disediakan bus gratis untuk mengangkut mereka sehingga sepeda motornya bisa diparkir di sejumlah titik diantaranya eks IRTI Monas dan gedung-gedung yang berada di sekitar jalan tersebut.
Kebijakan ini diterapkan dalam rangka menekan angka kecelakaan serta mengurangi kemacetan di Jakarta.

Suisman

11 Lokasi Parkir Motor Disediakan Sepanjang Jalan Thamrin dan Medan Merdeka Barat

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Sebanyak 11 lokasi parkir disiapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mendukung kebijakan pelarangan sepeda motor melintas di Jalan MT Thamrin dan Medan Merdeka Barat.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah menjalin kerja sama dengan 11 pengelola gedung yang berada di Jalan Thamrin dan Medan Merdeka Barat untuk menyediakan lahan parkir bagi pengendara sepeda motor.
"Silakan gunakan fasilitas parkir di 11 tempat itu dan gunakan bus tingkat gratis untuk melintasi Jalan Thamrin dan Medan Merdeka Barat," ungkap Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit di Jakarta, Senin (24/11/2014).
11 gedung parkir motor yakni Gedung Jaya, Gedung Bank Dagang Negara, Djakarta Theatre, Sarinah, Gedung BII, Gedung Oil, Plaza Permata, Gedung Kosgoro, Hotel Nikko, Grand Indonesia, dan The City Tower.
Menurutnya, 11 gedung tadi bisa menampung 9.318 mobil dan 5.128 unit sepeda motor. Dishub DKI pun bakal memaksimalkan lapangan IRTI Monas dan lahan parkir Carrefour Harmoni yang selama ini jadi parkir kendaraan.
Namun, terang Benjamin, untuk tarif parkir yang dibebankan pengelola gedung belum ada penyeragaman. "Sementara masih disesuaikan dengan tarif parkir yang berlaku setempat," katanya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mewacanakan pembatasan kendaraan roda dua melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat.
Pengguna motor akan disediakan lahan parkir. Untuk menuju lokasi sepanjang dua jalan di atas, Dishub DKI menyediakan bus gratis untuk mengangkut mereka. Kebijakan ini untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

Suisman

Menteri Jonan Semprot Bupati Sidoarjo Datang Terlambat

Sidoarjo.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE




Sidoarjo'>BupatiSidoarjo Saiful Ilah hadir terlambat saat peresmian jalur KA Perintis Sidoarjo-Mojokerto. Ia pun kena sempat disemprotMenteri Perhubungan Ignasius Jonan.
"Sekarang jam berapa? Launching terlambat gara-gara menunggu sampeyan," semprot Ignasius Jonan kepada Saiful saat meninjau bagian dalam KA Jenggala di StasiunSidoarjo, Senin (24/11/2014).
Mendengar semprotan Jonan, orang nomor satu di Sidoarjoitu pun hanya tersenyum. Saiful lantas balik menimpali Jonan, "Siap”.
Jonan yang juga mantan Direktur PT KAI itu menyempatkan naik ke KA Jenggala yang akan diresmikan. Ia kagum melihat aksesoris yang ada. "AC-nya dingin ya," komentarnya.
Ia juga mencoba menarik pegangan untuk penumpang yang berdiri. Tak lama kemudian, Jonan berpegangan pada besi melintang dan menarik tubuhnya. "Kuat ya," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Perhubungan dan DLLAJ Jawa Timur Wahid Wahyudi mengungkapkan, pihaknya tak hanya menambah armada KA PerintisSidoarjo-Mojokerto saja.
Tetapi pihaknya akan menambah rute Sidoarjo-Surabaya, Surabaya-Babat-Tuban-Jombang. Karena di Jombang akan menjadi Kota Industri dan sekarang sudah ada 900 ha.
"Jadi jalur yang ada akan dibuat memutar di seluruh wilayah Jatim. Jalur yang ada bisa difungsikan sebagai angkutan barang menuju Teluk Lamong," terang Wahid.

Abdul Kadir

Minggu, 23 November 2014

PDIP Bela Menteri Rini yang Emoh Rapat dengan DPR

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Menteri BUMN Rini Soemarno mengirim surat ke Sekretariat Jenderal DPR meminta agar rapat-rapat dengan pejabat Kementerian BUMN ditunda. PDIP mendukung langkah Rini.

Politikus PDIP Aria Bima menilai langkah Rini meminta penundaan rapat sudah tepat. Sebab, menurut Aria, pimpinan komisi-komisi DPR saat ini belum sah.

"Itu memang komitmen rekonsiliasi atau islahnya antara KMP dan KIH, karena standing posisinya anggota komisi-komisi akan masuk dan disahkan kembali. Pimpinan sekarang itu belum sah, karena disahkan hanya oleh 5 fraksi, itu tidak kuorum," kata Aria saat berbincang, Minggu (23/11/2014).

Oleh karena pimpinan-pimpinan komisi saat ini belum sah, maka keputusan yang diambil juga tidak sah. Sehingga, Aria memandang wajar pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN Rini Soemarno, belum mau bekerja bersama mitra yang belum sah.

"Setelah MD3 diubah, anggota dan pimpinan alat kelengkapan dewan, itu baru sah. Sehingga produk-produknya tidak cacat hukum. Kalau sekarang, wajar pihak kementerian inginnya islah ini beres dulu," papar Aria.

Alasan lain dia mendukung langkah Rini, yaitu soal keterbatasan DPR dalam bermitra dengan pemerintah. Komisi-komisi DPR tak bisa mengundang direksi BUMN untuk rapat bersama.

"Kecuali pansus atau panja," ujarnya.


Pimpinan Komisi VI, yang terdiri dari para politikus KMP, protes dengan surat Menteri BUMN Rini Soemarno yang meminta rapat-rapat dengan pejabat Kementerian BUMN ditunda. Komisi VI akan melayangkan protes lewat surat balasan yang akan dikirim Senin (24/11) besok. 

Berikut isi surat Menteri Rini yang diterima Setjen DPR:

Sehubungan dengan adanya beberapa surat undangan dari Deputi Persidangan dan KSAP-DPR RI kepada Deputi Menteri BUMN dan BUMN untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Deputi Menteri BUMN dan BUMN, maka dengan ini kami mengharapkan bantuannya untk sementara waktu tidak menerbitkan undangan Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I KBUMN dan BUMN sampai denga adanya arahan lebih lanjut dari Pimpinan.


AbdulKadir
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/11/23/122540/2756505/10/pdip-bela-menteri-rini-yang-emoh-rapat-dengan-dpr?991101mainnews 

Aktivis Sebut Anggota DPR Hanya Makan Gaji Buta

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Sikap Menteri BUMNRini Mariani Soemarno yang meminta penundaan RDP Pejabat Eselon I Kementerian BUMN bersama Komisi VI DPR RI dinilai wajar oleh sejumlah pengamat. Pasalnya DPR saat ini dipandang belum sevisi menjalankan amanahnya.
"Saya memandang panggilan DPR itu bukan panggilan institusi tapi panggilan koalisi. Buktinya mereka (KIH dan KMP) belum selesai berkonflik. Jadi bila Rini menolak, itu wajar karena prilaku anggota DPR-nya saja seperti itu," kata Pengamat Politik Ray Rangkuti dalam diskusi 'Pak Jokowi Ikut Parpol, Apa Nasib Gerakan Anti Mafia dan Korupsi?' di Kafe Deli, Jakarta Pusat, Minggu (23/11/2014).
Aktivis Lingkar Madani itu menjelaskan, islah antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih memang sudah tercapai, tetapi poin-poin dalam islah, seperti pengesahan pimpinan dan anggota DPR di tiap komisi belum terealisasi saat ini. Karena itu, dia melihat anggota DPR masih terkotak-kotak.
Aktivis dari Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampouw juga mengecam sikap dua kubu di gedung parlemen tersebut. Dia mengutuk keras prilaku para anggota DPR yang hanya memakan gaji dari negara, namun tak mau bekerja untuk rakyatnya.
‎"Mereka pakai gaji haram, karena kerja tidak ada tapi digaji negara. Kalau publik dan pemerintah menyangsikan itu wajar. Itu salah mereka," kata Jerry dalam diskusi sama.
Sementara Pendiri Setara Romo Benny meminta agar benturan kepentingan antara anggota DPR yang tergabung dalam KMP dan KIH segera berakhir. Harus satu visi yakni mengedepankan kepentingan rakyat, bukan partainya, agar dapat mengembalikan kepercayaan publik sebagai wakilnya mengawasi kinerja pemerintah.
"‎DPR harus buktikan sekarang bukan lagi 'taman kanak-kanak'. Harus memulihkan kepercanaan pubik dengan menjalankan fungsinya," kata Benny.

Abdul Kadir