Lolosnya tujuh pasang calon perseorangan (Independen) mulai memunculkan kecurigaan banyak kalangan. Ketua Forum Komunikasi Anak Nagari (Forkan) Padang, Roni Putra begitu ditetapkan tujuh pasang calon independen tersebut, langsung melakukan investigasi.
“Sangat janggal dan patut diduga ada permainan uang di balik lolosnya tujuh pasangan calon tersebut, Forkan menurunkan 55 relawan melakukan uji kesahihan dukungan KTP pemilih kepada calon perseorangan,” ujar Roni kepada wartawan di Padang.
Pasalnya dari data pemilih tetap yang dirilis KPU Padang, jumlah pemilih 560 ribu, dengan tujuh pasang calon independen itu, Forkan mendapatkan adanya indikasi kecurangan lolosnya tujuh calon perseorangan tersebut. “Dari syarat minimal dukungan kepada calon perseorangan itu sebanyak 36 ribu dukungan KTP, total jika diratakan jumlah KTP minimal sama dengan 252 ribu KTP pemilih tersebar ke tujuh calon perseorangan tersebut," ujarnya.
Dan jika dibandingkan dengan total pemilih tadi, kata Roni itu hampir 50 persen pemilih menyerahkan KTP-nya ke tujuh pasang calon perseorangan.
"Dari kecurigaan ini kami menurunkan tim investigasi, hasilnya semakin terkuak ada dugaan permainan di penetapan calon perseorangan tersebut, masak dari 20 pemilih di satu titik sample ditanya investigator kami, 15 sampai 17 orang tidak merasa menyerahkan KTP-nya ke calon perseorangan, ini ada apa,” tanya Roni.
Kalau KPU Padang transparan, tentu kata Roni ada pembeberan soal dukungan KTP ini ke publik. Saat ini kata Roni, Tim Analisis hasil investigasi Forkan tengah memfinalisasi dugaan kejanggalan di balik dukungan KTP pemilih calon perseorangan.
“Kalau finish data ini akan saya bawa langsung ke DKPP, untuk meninjau ulang kembali Pilkada Padang ini. Forkan tidak punya niat apa pun di balik pengungkapan ini, tapi semata-mata menjaga integritas dari proses pemilihan pemimpin di Kota Padang ini," ujar Roni.
Selain itu, Roni juga mendesak kejaksaan dan kepolisian untuk mengungkap dugaan kejanggalan ini. "Kita berharap instansi kejaksaan dan kepolisian melakukan penyelidikan soal penetapan calon perseoarangan oleh KPU Padang," ujarnya.
KPU Siap Berikan Penjelasan
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pengawasan, Organisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KPU Padang, Arif Rahman menyampaikan akan memberikan data dan keterangan yang diminta oleh DKPP.
“Silahkan saja melaporkan, KPU tentunya memiliki penjelasan soal yang dimaksudkan DKPP,” ulasnya.
Arif menambahkan KPU tentu bekerja sesuai dengan ketentuan. Jika ada yang menilai KPU tidak bekerja maksimal atau salah, tentu hal yang wajar.
“Kita siap memberikan keterangan dan data jika memang ada pelaporan tersebut,” imbuhnya.
(Abdul Kadir)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar