Kamis, 31 Oktober 2013

Apindo: Upah tidak Menyelesaikan Masalah Buruh

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE



Kenaikan upah buruh, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, tidak akan menyelesaikan masalah, khususnya yang terkait dengan kehidupan layak masyarakat. "Yang paling penting upah tidak akan menyelesaikan masalah buruh, jadi harus ada peran pemerintah," kata Sofjan dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (29/10).
Sofjan mengatakan, masalah yang terkait kehidupan layak untuk para buruh tersebut membutuhkan peran pemerintah seperti dalam penyediaan rumah murah, biaya kesehatan yang terjangkau, transportasi murah, dan lain-lainnya. "Selain itu, pemerintah juga memiliki tugas untuk menyediakan rumah murah, kesehatan, dan juga menjaga inflasi, sementara para pengusaha juga telah membantu dari sisi upah dan juga asuransi untuk para pekerja," ujarnya.
Menurut Sofjan, mogok kerja dari para buruh yang direncanakan pada 31 Oktober dan 1 November 2013 juga akan mengakibatkan menurunnya iklim investasi di Indonesia, atau bahkan mengancam para investor hengkang. "Mogok kerja memang hak serikat pekerja, namun yang tidak benar adalah mereka melakukan pemaksaan agar buruh yang lain juga turut serta dalam mogok kerja tersebut," ungkapnya.
Ia menjelaskan, seperti pada 2012 banyak investor yang pergi dari Indonesia akibat kondisi yang tidak baik dan mengakibatkan kurang lebih sebanyak 200 ribu buruh terkena pemutusan hubungan kerja. "Aparat pemerintah harus melakukan tindakan tegas untuk pabrik-pabrik yang terkena 'sweeping' dan jika terus seperti ini, saya tidak tahu lagi berapa banyak lagi pabrik yang harus gulung tikar," kata Sofjan.
Para buruh yang tergabung di berbagai serikat pekerja mengancam akan melakukan mogok kerja secara besar-besaran pada 31 November sampi 1 Oktober 2013. Aksi mogok nasional tersebut merupakan buntut dari gagalnya berbagai upaya dalam mencari jalan keluar antara serikat buruh, pemerintah dan pengusaha.
Buruh menganggap pemerintah tidak pernah serius untuk merealisasikan tuntutan buruh, bahkan, pemerintah tetap bersikeras membatasi kenaikan upah minimum tidak lebih dari 20 persen dan menerbitkan Inpres No. 9 Tahun 2003 tentang upah. Dalam aksi mogok nasional nanti, diperkirakan sebanyak tiga juta buruh akan beraksi di 20 provinsi dan 150 kabupaten kota, yang menuntut kenaikan upah hingga Rp 3,7 juta per bulan dan menghapus sistem kerja outsourcing.
(Abdul Kadir)

Rabu, 30 Oktober 2013

Berkat Media Sosial, Bocah Hilang di Monas Akhirnya Ditemukan

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE



Alma Aini Hakim, bocah berumur tujuh tahun yang ramai dikabarkan hilang melalui media sosial, akhirnya ditemukan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013). Alma ditemukan sedang bermain sepeda di sekitar kawasan sisi selatan Monas.

Dwisca Kartinia (54), seorang pegawai Perusahaan Gas Negara, adalah orang yang menemukan Alma pertama kali saat Alma sedang bermain sepeda. 

"Saya dari pagi mungkin punya feeling saja. Jadi, saya niat mau cari Alma di Monas setelah pulang kerja," kata wanita yang kerap disebut Nia kepada wartawan di Pos Polisi Lalu Lintas Indosat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurutnya, dia menerima broadcast message dari BlackBerry Messenger (BBM) kalau Alma hilang di kawasan Monas. Sepulang kerja, ia berniat mencari Alma. 

"Saya sengaja nyari Alma karena dapat broadcast BBM dan dengerin radio. Setelah pulang kerja, saya cari sekitar satu setengah jam akhirnya ketemubocah sedang bermain sepeda. Itu naluri saya sebagai ibu," katanya.

Ayah Alma menyebarkan kabar hilangnya Alma melalui media sosial. Kabar itu tersebar secara berantai, salah satunya diterima Nia, yang akhirnya menemukan Alma.

Ia menuturkan, setelah melihat anak itu, dia mencocokkan foto yang tersebar di media sosial Facebook. Kemudian, dia mengajak Alma untuk melapor ke pos polisi. 

"Ketemu sekitar pukul 18.00 WIB di pangkalan sepeda Monas," kata Ani.


Setelah melaporkan ke kantor pos polisi, Nia lalu menelepon Roy Julian Hakim, ayah kandung Alma, untuk segera datang ke pos polisi.

(Abdul Kadir)
Sumber http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/30/2055318/Berkat.Media.Sosial.Bocah.Hilang.di.Monas.Akhirnya.Ditemukan?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp

Polisi Tilang Penerobos Busway Menjelang Penerapan Denda Rp 1 Juta

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE




Polisi menggelar operasi sterilisasi jalur bus TransJ (busway). Busway yang seharusnya steril saat ini justru dibajak oleh kendaraan pribadi karena macet yang semakin parah setiap hari. Rencananya pada November para pelanggar ini akan dikenakan denda baru senilai Rp 1 juta. 

TMC Polda Metro Jaya, Rabu (30/10/2013), menyatakan sterilisasi dilakukan di berbagai wilayah seperti Jl Daan Mogot, Jl Panjang, Cipinang, Jl Pemuda dan Jl Gatot Subroto. Pada lokasi-lokasi ini petugas berjaga-jaga dan langsung menilang para pelanggar yang melintas di busway.

Para pelanggar langsung ditilang petugas. Selain pemotor, ada juga pengendara mobil yang kena tilang. 

Sebelumnya Polda Metro Jaya telah mengajukan surat usulan denda Rp 1 juta untuk mobil yang menerobos jalur TransJ dan Rp 500 ribu untuk motor. Gubernur DKI Joko Widodo menyetujui usulan yang rencananya diterapkan November tersebut. 

Jokowi juga akan memperbantukan Satpol PP dalam sterilisasi jalur TransJ saat aturan ini berlaku. Rencananya Pemprov DKI mendatangkan bus TransJ pada bulan November agar warga makin banyak menggunakan angkutan berjalur khusus ini.

(Abdul Kadir)
Sumber : http://news.detik.com/read/2013/10/30/122048/2399269/10/polisi-tilang-penerobos-busway-menjelang-penerapan-denda-rp-1-juta?991101mainnews

Selasa, 29 Oktober 2013

2 Bocah di Duren Sawit Tewas Tersengat Listrik

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE



Dua bocah yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) tewas tersengat listrik saat bermain hujan di lapangan olahraga Perumahan Palem Indah, RT 01/14, Pondok Kelapa, Duren sawit, Jakarta Timur, Selasa (29/10). Sedangkan tiga rekan korban yang saat itu tengah bermain bersama selamat. 

Dua bocah yang langsung tewas di lokasi kejadian yakni, Putri Erlina Susilo (10) dan Tasya Anil Pasya (10). Sedangkan tiga rekan korban yang selamat yakni, Rostika Fauziah (10), Sri Mulyani (10) dan Zilda Nurhaliza. Kelimanya merupakan murid SDN Bintara Jaya IV Bekasi.

Peristiwa mengenaskan ini bermula saat kelima bocah asyik main hujan di lapangan perumahan tersebut. Saat itu, kelimanya baru saja pulang dari sekolah dan masih mengenakan seragam sekolah namun tanpa alas kaki. Kelimanya tampak asyik berlarian sambil bermain air hujan. 

Namun, di tengah keceriaan bocah-bocah itu tiba-tiba petaka datang. Bermula saat tangan Tasya memegangi pagar taman, kemudian diikuti oleh Putri. Tanpa disadari keduanya, rupanya pagar tersebut terinduksi kabel listrik tegangan tinggi. Alhasil, keduanya pun tersengat listrik. Melihat kejadian ini, Rostika Fauziah dan Sri Mulyani berusaha menolong. Namun keduanya terpental.

Dalam sekejap, Tasya dan Putri tewas di lokasi kejadian. Wajahnya langsung membiru. Sedangkan Rostika Fauziah dan Sri Mulyani mengalami luka-luka di bagian kaki. Beruntung bagi Zilda Nurhaliza, yang tak memegang apa-apa. Ia selamat dari maut dan teriak histeris meminta pertolongan warga. 

Tak lama kemudian, warga langsung berhamburan menuju taman dalam kondisi hujan deras. Warga pun melarikan kelima korban ke Klinik Sapta Mitra Pondok Kelapa. "Rostika dan Sri tadi mau nolong malah terpental dan jatuh. Kalau saya tidak pegang apa-apa, jadi selamat. Tapi saya teriak minta tolong ke warga," ujar Zilda saat ditemui di Klinik Sapta Mitra Pondok Kelapa, Selasa (29/8).

Pagar setinggi satu meter itu diketahui terkena kabel listrik yang terkelupas. Tak jauh dari pintu pagar, di atasnya terdapat kabel listrik tegangan tinggi. Tiga kabel yang terlilit menjadi satu ini diduga terkelupas dan menempel pada tiang pagar yang menjulang setinggi enam meter. Tiang tersebut menempel pada pagar yang mengelilingi lapangan olahraga berukuran 10x30 meter.

Dany (48), salah seorang petugas keamanan Kompleks Perumahan Palem Indah mengatakan, saat hujan deras ia memang melihat ada lima anak sedang mandi hujan. Di lapangan ini memang banyak anak-anak bermain secara bebas. Karena lapangan ini milik masyarakat di kompleks tersebut. "Saya tidak tahu kalau ternyata ada kabel tegangan tinggi yang terkelupas dan menempel di tiang pagar. Selama ini sih tidak ada masalah," kata Dhany.

Kabel yang membentang di ketinggian 6 hingga 7 meter tersebut diketahui milik PT PLN (Persero) yang berfungsi mengaliri aliran listrik di Perumahan Palem Indah dan kolam renang Pondok Kelapa.

Melihat kejadian ini, ibunda Putri, Sriyati (40) dan Heru (45), sang ayah langsung pingsan. Bahkan Heru yang berprofesi sebagai sopir Kopaja, langsung dipapah warga saat menjemput jenazah anak kedua dari dua bersaudara di Klinik Sapta Mitra.

Kanit Reskrim Polsek Duren Sawit, AKP Chalied Thayib mengatakan, kejadian tersebut merupakan kecelakaan murni. Dugaan sementara, korban tewas tersengat aliran listrik dari kabel yang terkelupas. "Kami sudah koordinasi dengan PLN dan meminta keterangan sejumlah saksi. Mulai dari petugas keamanan kompleks, warga dan pengurus RW. Kami masih melakukan penyelidikan," tandas Chalied.


(Abdul Kadir)
Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=56728

Ancam Petugas SPBU, Jaksa MP Jadi Tersangka

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE



Masih ingat dengan MP, oknum Jaksa yang mengeluarkan senjata api saat cekcok dengan pegawai SPBU beberapa waktu lalu? Kepolisian Daerah Metro Jaya akhirnya menetapkan status tersangka kepada MP.
"MP telah ditetapkan sebagai tersangka karena perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan terhadap orang lain," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto.
Dijelaskan, bahwa penyidik sudah menyita benda yang mirip senjata api itu.
Benda tersebut berupa korek api. Namun dia belum bisa memastikan apakah barang bukti yang disita itu merupakan benda yang dipakai waktu kejadian.
Saat ini peyidik sedang mengkonfrontir tersangka dan beberapa orang saksi terkait peristiwa penodongan senjata itu. "Mereka sedang di-BAP," kata Rikwanto.
MP dijerat dengan UU Darurat No 12 tahun 51 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun.
Insiden ini bermula saat istri MP, Lusiana Eveline, ditegur petugas SPBU di daerah Serpong karena masuk ke pom bensin melalui jalur yang salah, Senin (2/9/2013).
Istri MP tak terima ditegur kemudian memarahi petugas SPBU, Priatna. Dia langsung menghubungi MP supaya datang ke SPBU itu. Tak terima istrinya ditegur pegawai SPBU, Jaksa MP naik pitam. Sambil menenteng benda yang diduga senjata api, MP mendatangi lokasi.
Oleh manajer SPBU, dia diajak menyelesaikan masalah tersebut di kantor, tapi MP malah mengancam seorang pegawai hingga pingsan karena ketakutan.

Heroe Soelityanto

Senin, 28 Oktober 2013

Jokowi Pimpin Upacara Sumpah Pemuda di Monas

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE




Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi inspektur upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Lapangan Parkir Monumen Nasional (Monas), Senin (28/10).

"Hari ini adalah hari yang sangat besar untuk menginspirasi kita untuk satu Tanah Air, Tanah Air indonesia," ujar Jokowi yang membaca sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo.

Menurut dia, Sumpah Pemuda adalah momentum yang telah membangun komitmen untuk bersatu di tengah hegemenoni kolonialisme terhadap Indonesia dan membangun aktualisasi untuk pemuda.

"Peringatan Sumpah Pemuda kali ini diarahkan untuk menjadi tombak pembangunan karakter bangsa. Kita butuh figur-figur pemuda yang inspiratif, cerdas, berprestasi, dan pemuda yang santun," kata dia.

Jokowi mengatakan pemuda yang santun adalah pemuda memiliki budi pekerti, berakhlak mulia, santun dalam pemikiran dan perkataan.

Pemuda yang cerdas, lanjut Gubernur DKI itu, memiliki kemampuan dan berinovasi tinggi dalam rangka menghadapi persaingan global.

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan pemuda inspirasi adalah pemuda yang inspiratif, berorientasi pada masa depan, bertanggung jawab.

Upaya mewujudkan pemuda Indonesia yang cerdas, katanya, harus menjadi momentun dan manifestasi bangsa.

"Semoga bangsa Indonesia dapat memetik hikmah yang terkandung dari nilai-nilai Sumpah Pemuda," ujar dia.

Upacara yang dilaksanakan di Lapangan Ex IRTI, Monas itu, antara lain dihadiri oleh semua pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di lingkungan kompleks Balai Kota DKI danDinas Tenaga Kerja dan Administrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Jokowi tiba di Lapangan Ex IRTI, Monas pada pukul 07.35 WIB bersama Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Dia mengenakan seragam Korpri lengkap dengan celana panjang warna biru gelap, berlencana Korpri, dan sepatu hitam.


(Abdul Kadir)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/28/5/190818/Jokowi-Pimpin-Upacara-Sumpah-Pemuda-di-Monas

Medan Plaza Terbakar, Pengunjung Berhamburan

Medan.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Warga dan karyawan ramai melihat terjadinya kebakaran di lantai dasar gedung Medan plaza di jalan Iskndar Muda medan, minggu (27/10). kebakaran ini di duga api berasal dari meledaknya tabung gas di Restauran Bale betawi yang terletak di lantai dasar gedung.

Sebuah pusat pembelanjaan di Kota Medan kembali dilalap si Jago Merah. Kali ini pusat perbelajaan tertua di Kota Medan yang berada di Jalan Iskandar Muda, Medan Plaza terbakar, Minggu (27/10) pagi. Tak ada korban jiwa pada kebakaran itu.
Diperoleh informasi jika api pertama kali terlihat dari dapur restoran Bale Betawi yang berada di lantai I, Medan Plaza. Dengan cepat api tadi membakar atap asbes dapur, hingga akhirnya terdengar ledakan keras yang diduga berasal dari tabung gas yang terletak di dapur.
“Apinya pertama kali berasal dari Restoran Bale Betawi itu. Tadi kami sempat mendengar ledakan dari sana (Restoran Bale Betawi, Red). Setelah itu kami tak tahu lagi apa yang terjadi karena petugas sekuriti menyuruh kami keluar,” ungkap Wati, pejaga salahs atu Cofee Shop di Lantai I, Medan Plaza.
Mengantisipasi agar api tak terus membesar dan membakar took yang ada di sekitar Restoran Bale Betawi, para petugas sekuriti berusaha memadamkan api dengan menggunakan hydrant. Tak sampai di situ, para petugas sekuriti tadi juga menjebol satu-persatu toko yang berpotensi menjadi sasaran api yang terus merambat.
Akibatnya toko kaset ET 45 mengalami kerusakan yang sangat parah karena kaca sebelah kiri di toko itu terpaksa dipecahkan. “Api terus merambat ke toko yang di samping restoran. Karenanya kami tak ingin mengambil resiko. Meski kami belum melihat adanya sumber api, tapi ketika kami melihat ada asap dari toko kaset itu, kami pun langsung bertindak agar toko kaset itu tak terbakar sehingga bias merambat ke toko-toko yang lainnya.
Dari pantauan Sumut Pos, para petugas memang mengalami kesulitan untuk memadamkan api, karena banyaknya pengunjung yang ingin menyaksikan secara langsung proses pemadaman.
“Tolong ibu-ibu dan bapak-bapak  yang tidak ada berkepentingan untuk mundur dahulu. Biarkan kami bekerja untuk memadamkan api ini,”sebut seorang petugas berkali-kali kepada para pengunjung yang terus berdatangan.
Setelah 45 petugas keamanan Medan Plaza berusaha memadmkan api, barulah petugas pemadam kebakaran tiba dengan membawa 10 unit mobil dari Dinas Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran (DP2K) Kota Medan. Hasilnya, tak butuh waktu yang lama bagi mereka untuk benar-benar memadamkan api yang berkobar.
Akibat kebakaran tadi, sejumlah toko mengambil kebijakan untuk tutup sementara waktu. “Kami disuruh bos untuk tutup. Saya piker karena kondisinya memang tak memungkinkan untuk berdagang. Lihatlah, selain masih ada asap di mana-mana, kondisinya pun sangat becek,” bilang Wati, karyawan sebuah coffe shop sambil mendorong rolling door tokonya.
Akibat kebakaran ini, pengelola toko dan gedung Medan Plaza diperkirakan mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
Sesungguhnya, akibat kebakaran ini bukan hanya pemilik toko saja yang mengalami kerugian material, para jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) pun terpaksa menunda kebaktiannya di gereja mereka yang terletak di lantai V Medan Plaza itu.
“Untuk sementara kebaktian dihentikan. Kami menunggu konfirmasi dari pengelola gedung. Nah, kepada para jemaat kami sudah beritahukan jika kebaktian akan dilakukan minggu depan,” bilang taruna ZT, petugas keamanan GBI.
Hingga saat ini peristiwa kebakaran yang melanda Medan Plaza masih dalam penyidikan Polsekta Medan Baru. “Kami terus berusaha untuk mencari tahu dari mana sumber api tersebut. Dugaan awal api berasal dari selang tabung gas yang bocor. Tapi itu tak sampai menimbulkan ledakan seperti yang disebutkan saksi mata,” bilang Kapolsekta Medan Baru, Kompol. Nasrun Pasaribu.
Terkait pemeriksaan kepada pihak Restoran Bale Betawi, Nasrun mengungkapkan bahwa pihaknya telah memeriksa dua orang saksi. “Kita terus mencari informasi tentang kebakaran tadi,” tuntas Nasrun

(Abdul Kadir)

Sumber : http://www.hariansumutpos.com/2013/10/68133/medan-plaza-terbakar-pengunjung-berhamburan#axzz2j2LN9f9N

Pengusaha Ancam Tindak Tegas Buruh Demo Saat Jam Kerja

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONA ONLINE


Pekerja melakukan longmarch saat mogok kerja dalam unjuk rasa gabungan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Asosiasi Pekerja Indonesia (Aspek), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan organisasi buruh lainnya di Kawasan Indust

Demonstrasi dan mogok kerja yang dilakukan para buruh mulai Senin (28/10) hingga enam hari ke depan dinilai tidak berpengaruh ke pengusaha.
Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Hariyadi R Sukamdani menilai, sebenarnya aksi buruh  tidak berpengaruh baik ke laba maupun ekspor.
Meski demikian, Hariyadi menjelaskan, perusahaan-perusahaan akan mengambil tindakan tegas jika diperlukan. "Kami tidak khawatir. Sebenarnya tuntutan itu mengada-ada tanpa melihat apakah perusahaan mampu memenuhinya atau tidak,’’ katanya saat dihubungi Republika, Senin (28/10) malam.
Artinya, kata Hariyadi, para buruh tidak melihat apakah tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 50 persen bisa dipenuhi semua perusahaan. Dia menambahkan, kalaupun para buruh memiliki tuntutan, semua ada aturannya.
Artinya, pekerja punya hubungan industrial dengan perusahaan, bukan serikat pekerja. Jadi, tuntutan itu seharusnya disampaikan langsung ke perusahaan. Lebih lanjut. Hariyadi menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam kali ini.
"Kalau sampai ada sweeping, membawa-bawa buruh pekerja kami, dan polisi tidak bertindak tegas maka kami akan bertindak tegas,’’ tuturnya. 
Menurutnya, buruh yang ikut berdemonstrasi dianggap mangkir kerja karena demonstrasi dilakukan saat jam kerja. Apalagi, dia mempertanyakan apakah demo bisa merubah keadaan. Ia memberi masukan, seharusnya pemerintah bersikap lebih tegas terhadap kelompok yang melakukan demonstrasi. 
"Pemerintah sudah mengetahuinya. Seharusnya pemerintah bisa mengambil kesimpulan,’’ ucapnya.
(Abdul Kadir)

250 Buruh Demo, Halangi Jalan di JIEP Pulogadung

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE



Sekitar 250 buruh yang akan berdemo telah berkumpul di depan pintu masuk kawasan industri sisi utara kawasan Jakarta Industri Estate Pulogadung (JIEP), Jakarta Timur. 

Aksi mereka menutup jalan di JIEP, Pulogadung. Buruh berkumpul di JIEP, sejak pukul 10.00 WIB, Senin (28/10/2013). Mereka terdiri dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Asosiasi Pekerja Indonesia (Aspek), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Para buruh beraksi menggunakan sepeda motor. Tak lupa mereka membawa bendera dari masing-masing asosiasi. Mereka membawa poster yang bertuliskan tuntutan buruh antara lain menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 50 persen. 

Titik orasi terletak di bundaran depan pabrik Yamaha, Jakarta Timur. Setelah itu, buruh akan melanjutkan aksi ke kawasan Jakarta Pusat. Aksi buruh dikawal puluhan aparat kepolisian setempat.

Aksi hari ini merupakan pemanasan dari aksi mogok nasional buruh pada 31 Oktober dan 1 November. Mogok nasional itu sebagai perjuangan untuk penghapusan outsourcing dan kenaikan UMR yang sedang dibahas.

(Abdul Kadir)
Sumber : http://news.detik.com/read/2013/10/28/100925/2396951/10/250-buruh-demo-halangi-jalan-di-jiep-pulogadung

Minggu, 27 Oktober 2013

KPU Padang Minta Rekanan Perbaiki Data

Padang.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE



Empat hari jelang Pilkada Padang (26/10) banyak warga penerima kartu pe­milih yang nomor induk ke­pen­dudukan (NIK) ber­beda dengan di KTP. Te­muan kekacauan NIK ter­sebut diperolehPadang Ek­s­pres, di Kompleks Pe­ru­mahan Permata Surau Ga­dang, Keca­ma­tan Na­ng­galo. KPU Padang men­duga, hal ini terjadi akibat ke­sa­lahan penginputan data pemilih oleh rekanan yang men­cetak kartu pe­milih.

Selain itu, di kom­pleks ini juga dite­mu­kan warga yang me­nerima kartu pemilih gan­da. “Ke­napa ini, di KTP NIK-nya 1371­022­8127­30­002, sedangkan di kartu pe­milih 137110­2812­72­0001. Kok bisa?” ta­nya Hen­dra, warga  Kom­­­­pleks Pe­ru­­ma­han Permata Su­rau Gadang, ke­marin. Se­telah dila­ku­kan­nya pen­ge­ce­kan di we­bsite www­.k­pu.­go.id, ter­nya­ta NI­­K di kartu pe­milihnya atas na­ma orang lain.

“Aneh­nya, setelah di­cek di website KPU, pe­milik NIK di kartu pe­milih saya itu adalah nama orang yang tinggal di Am­palu, dan terdaftar di TPS 7 dan 12,” jelas Hendra. “Jadi, NIK saya siapa pula yang me­ma­kai­nya? Semoga saja NIK saya tidak dimanfaatkan orang-orang tak bertanggung jawab di pilkada nanti,” ha­rap­nya. Di­ha­rap­kan­nya KPU bisa segera me­ra­pikan per­so­a­lan se­perti ini, se­hingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Semoga saja data yang digunakan KPU untuk daftar pemilih tetap pemilu 2014 nanti tidak sama seperti di kartu pemilih ini,” ujarnya seraya memperlihatkan kartu pemilih yang telah dibagikan Ke­lompok Penyelenggara Pe­mu­ngutan Suara (KPPS)

Selain Hendra, hal sama juga dialami Yuni, juga warga kom­pleks tersebut. “Saya ka­get, kok KPU tidak men­ca­tum­kan NIK di kartu pemilih se­su­ai NIK di KTP? Darimana pula KPU dapat NIK di kartu pemilih itu? Seharusnya kan sama dengan di KTP,” ung­kapnya bertanya-tanya. Lain lagi dengan Eka, tetangga Yuni. Dia justru mendapatkan dua kartu pemilih (ganda) di alamat berbeda.

“Nama dan NIK-nya sama dengan KTP, tapi saya dapat dua kartu pemilih. Kartu pe­milih di ala­mat sekarang dan di rumah saya waktu tinggal di Jati dulu. Saya tidak tahu juga, kenapa terdaftar di dua tem­pat?” kata Eka. Sebagai warga negara yang baik, kata Eka, dia tetap akan memilih, tapi hanya menggunakan satu kartu pe­milih di alamat sekarang. “Tapi yang saya khawatirkan, bukan saya saja yang mengalami seperti ini. Ini perlu jadi per­hatian KPU, untuk perbaikan ke ­depan,” ingatnya.

Ketua KPU Padang Alison yang dikonfirmasi soal itu berjanji akan mengecek kem­bali kartu pemilih pilkada. Mas­yarakat yang mendapatkan kesalahan da­lam NIK kartu pemilih, di­ha­rapkannya melapor ke petugas KPPS setempat se­hingga di­buatkan yang baru. Alison menduga, kesalahan terjadi saat pengentrian data oleh rekanan pemenang tender percetakan kartu pemilih.

“KPU akan lakukan pe­ngecekan, jika memang NIK-nya berbeda akan dikum­pul­kan lagi dan kita minta diganti oleh rekanan,” ulasnya.
Alison mengharapkan ma­s­yarakat tidak khwatir karena dalam pemilihan di pilkada nanti, dipastikannya pemilih tidak mencoblos dua kali. Tanda berupa tinta tentu akan me­lekat di salah satu jari pe­milih. Tinta tersebut tidak akan hilang dalam sehari. Seluruh pemilih yang telah melakukan pencoblosan wajib mencelupkan jarinya ke tinta yang disediakan di TPS.

Humas PT Riau Mandiri Ceria Printing sebagai peru­sa­haan rekanan pencetakan kar­tu pemilih, Indra Pranata ya­ng dihubungi terpisah me­ngaku siap jika KPU Pa­dang minta mereka mem­per­bai­ki­nya dengan mencetak kembali kartu pemilih. Pihaknya tidak mau begitu saja disalahkan, karena menurut Indra data yang mereka cetak di kartu pemilih berdasarkan database pemilih yang diberikan KPU dalam bentuk file excel.

Artinya, perusahaan hanya memindahkan saja data pe­milih sebagaimana yang dite­rima dari KPU. “Bisa saja saat pengumpulan data terjadi ke­sa­lahan sehingga peru­sahaan hanya memasukkan saja ke­tika melakukan penyetakan. Tapi, intinya jika diminta di­per­baiki kami siap, kita juga ingin Pilkada Padang sukses,” imbuhnya.

Ditetapkan 1 November

Sementara itu, penundaan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) nasional hingga 4 November 2014, berimplikasi langsung ter­hadap DPT Kabupaten/kota. Penyelenggara di daerah yang sebelumnya telah menetapkan DPT 13 Oktober lalu, terpaksa meninjau kembali data yang ada untuk kemudian menetapkannya pada 1 November.

“Kami sudah atur jadwal kerja seluruh Indonesia, di mana KPU kabupaten/kota merapikan data sampai akhir bulan Oktober dan tanggal 1 November mereka akan kem­bali menetapkan berdasarkan peru­bahan yang ditemukan,” ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, di gedung KPU, Jakarta, Jumat (25/10).

Pada masa perbaikan, kata Hadar, KPU kabupaten/kota akan melakukan sejumlah pembenahan. Di antaranya dapat menambahkan infor­masi yang kurang terhadap data pemilih yang ada. Baik terkait data jenis kelamin yang masih kosong, status perka­wi­nan yang masih belum tercatat dan sejumlah informasi lain­nya.

“Juga terkait kelengkapan NIK pemilih, itu bagi KPU daerah akan dibantu pusat mencarikan padanannya di DP4 (daftar penduduk po­ten­sial pemilih pemilu). Silahkan 1 November KPU kabupaten/kota tetapkan berita acara. Kemudian KPU Provinsi 2 November dan KPU pusat secara nasional tanggal 4 November,” katanya.

Hadar mengklaim secara umum data pemilih yang ku­ran­g lengkap, saat ini jum­lahnya sudah tidak lagi sig­ni­fikan.

Ia memerkirakan dari total 186.354.513 pemilih yang da­lam DPT, yang nihil jenis kelamin mencapai 7.941 pe­milih. Kemudian data nihil status pernikahan sekitar 87.645 dan data pemilih ganda diper­kirakan 136.000 pemilih.

“Awalnya jumlah pemilih ganda mencapai di atas 2 juta pemilih. Karena itu kami terus lakukan upaya pembersihan. Jadi yang tersisa sebetulnya tidak banyak lagi. Kami setuju harus dibersihkan, sehinggga DPT dapat akurat. Mudah-mudahan akan tuntas jadi nol persen bila perlu,” katanya.

Terpisah, Mendagri Ga­ma­wan Fauzi menyebutkan pi­hak­nya siap membantu KPU dalam membersihkan data pemilih. Kemendagri, katanya, sejak awal sudah menyerahkan DP4 ke KPU untuk dijadikan rujukan untuk dimutakhirkan kembali ke masyarakat.

“Kita kan sifatnya hanya membantu. Yang punya oto­ritas mereka (KPU). Kalau mereka tidak mau pakai data kita, kita mau apa? Kita tidak bisa memaksa, KPU kan in­dependen. Seka­ra­ng KPU min­ta data yang ada pada mereka dicarikan NIK-nya dalam data kita, kita siap ban­tu,” jelas Gamawan Fauzi.

Dijelaskan mantan Gu­bernur Sumbar itu, pihaknya se­jak tahun 2010 sudah me­mverifikasi data penduduk dari daerah dan data yang diterima dibersihkan dengan sistem kependudukan di Ke­men­dagri. “Kalau ada data sama, maka akan ketahuan ganda. Nah, didapat saat itu data ganda 8 juta lebih, se­lan­jutnya data itu kita perbaiki. Basisnya adalah kartu ke­luarga,” kata Gamawan.
Setelah itu Kemendagri merekam sidik jari masyarakat yang sudah dewasa, dan dila­kukan pembersihan lagi, teru­tama orang yang men­gubah nama, tanggal lahir, alamat. Ditemukan lagi data ganda hampir 1 juta orang, karena si­dik jadi memberi tahu, walau­pun namanya telah diganti.

“Itulah dasar kita me­nyu­sun DP4 tersebut. Jadi data kita sangat akurat. Makanya kita heran, kenapa tidak DP4 yang dijadikan basis? Kalau itu dijadikan basis, maka Pan­tarlih tinggal update saja lagi, apakah orang di DP4 itu tekah meninggal, pindah, berubah status jadi Polri/ TNI, atau ke luar negeri, dan lainnya. Sa­ngat simpel sekali,” katanya.

(Abdul Kadir)

Ada yang Baru di Waduk Pluit

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Suasana sisi barat Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara 


Ada yang baru di Waduk Pluit. Minggu (27/10/2013) siang tadi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meresmikan sebuah panggung teater terbuka atau yang biasa disebut amphiteater di sisi sebelah barat waduk.

Amphiteater itu berbentuk setengah lingkaran menghadap ke waduk. Jika berjalan dari arah taman,terdapat tiga undakan berbahan paving blok yang diperuntukan bagi penonton hingga berujung pada sebuah panggung berlantai rata. Di tempat itulah penonton dapat menyaksikan beragam pertunjukan kesenian yang diadakan. 

Di belakang panggung, tidak langsung bersentuhan dengan waduk, terdapatjogging track yang memiliki ketinggian lebih rendah dari panggung, tapi setara dengan permukaan waduk. Suasana sekitar amphiteater itu dipastikan akan rindang. Pasalnya, terdapat beberapa pohon peneduh, meski saat ini, pohon belum tumbuh sempurna. 

Usai peresmian, Jokowi mengungkapkan rencana jangka panjang atas kawasan itu. Yakni sebagai daerah tangkapan air sekaligus ruang aktivitas masyarakat. Keduanya bisa dilakukan beriringan.

"Sebuah taman tanpa ada kegiatan, jiwanya itu hilang. Jadi waduk tidak hanya untuk tampung air, tapi juga rekreasi dan lainnya," ujar Jokowi.

Saat ini, lanjut Jokowi, Pemerintah Provinsi DKI memfokuskan pekerjaan pengadaan ruang terbuka hijau di Ibu Kota pada dua tempat, yakni di Waduk Pluit, serta Waduk Ria Rio, Jakarta Timur. Ke depan, dia pun berjanji akan menambahnya.

"Paling ideal di atas 30 persen. Tapi kan mencari lahan seluas itu di Jakarta tidak gampang. Yang jelas target kita ya segitu (30 perse)," ujarnya.

Waduk Pluit memiliki empat sisi. Untuk sisi timur, utara dan selatan, sebagian masih dikuasai permukiman kumuh dan sebagian lainnya telah bersih. Hanya sisi di barat yang sejauh ini sudah ditata. Di sana sudah terdapat taman dengan rumput dan pohon serta bangku taman yang diletakan di bawah pohon rindang.

Jokowi memperkirakan, dari total penataan kawasan waduk, pembangunan ruang terbuka hijau itu baru mencapai 10 persen. Sisanya, lanjut Joko wi, pihaknya tengah menunggu rampungnya pembangunan rumah susun di Marunda dan Muara Baru.

Jika rusun rampung, warga sekitar waduk akan direlokasi dan penataan baru dapat dilakukan.

(Abdul Kadir)
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/27/1513326/Ada.yang.Baru.di.Waduk.Pluit?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp

Jokowi Segera Temui Warga Ria Rio 'Adam Malik' yang Belum Mau Pindah

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE



Warga yang mendiami waduk Ria Rio, Jakarta Timur, belum semuanya pindah ke Rusun Pinus Elok yang disediakan. Rencananya, pekan depan Gubernur DKI Jokowi akan menggelar diskusi dengan warga yang belum bersedia beranjak itu.

"Minggu-minggu depan atau minggu depannya lagi kita ajak bicara," kata Jokowi usai meresmikan amphitheatre di pinggiran Waduk Pluit, Pluit, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2013).

Menurut Jokowi, warga yang akan diajak dialog adalah mereka yang saat ini masih tinggal di atas tanah milik Adam Malik. Mereka memilih bertahan meski Surat Peringatan kedua dari Pemprov DKI Jakarta telah keluar.

"Tinggal tanah yang sengketa di Adam Malik. Sekarang masuk ke tanah sengketa itu, apa benar sengketa, yg saya tahu itu sudah diputuskan," ujarnya.

Ada sekitar 300 Kepala Keluarga (KK) atau 1.200 jiwa dari lima RT yaitu RT 02, 04, 05, 06 dan 07 yang tinggal di lahan tersebut.

Surat Peringatan kedua yang dikeluarkan Pemprov DKI bernomor 2097/1792.11 yang terkait surat dari PT Pulomas Jaya bernomor 16/PMJ/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang meminta warga mengosongkan dan membongkar bangunan yang berada di atas aset Pemprov DKI Jakarta, yakni waduk Ria Rio.

(Abdul Kadir)
Sumber : http://news.detik.com/read/2013/10/27/153701/2396633/10/jokowi-segera-temui-warga-ria-rio-adam-malik-yang-belum-mau-pindah?9911012

Jumat, 25 Oktober 2013

Dinasti Politik Harus Dihentikan

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

usai-diperiksa-kpk-ratu-atut-hanya-diam.

Politik dinasti niscaya akan menyuburkan praktik korupsi, karena bangunan dinasti politik memudahkan penyalahgunaan kekuasaan untuk menggerus uang negara/rakyat.


Bangunan dinasti baru yang dipertontonkan rezim pemerintahan di Provinsi Banten, tampaknya menyadarkan warga bangsa ini tentang kerusakan pengelolaan pemerintahan di era reformasi ini. Presiden SBY pun angkat bicara terkait penyimpangan serius akibat kebijakan, kelakuan, dan ulah “raja-raja baru” di daerah itu, dengan menegaskan, “berbahaya bila kekuasaan politik menyatu dengan kekuasaan bisnis”.
Ya, berbicara dinasti politik, mungkin dinasti politik di Provinsi Banten bisa dibilang yang paling sukses menancapkan kukunya, merambah kesemua sektor kepemimpinan. Seperti halnya Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang sukses menancapkan kekuasaannya di tanah Banten.
Seiring berjalannya waktu, kekuasan dinasti politik yang sudah ditanam oleh Atut nampaknya akan terbongkar kebusukannya pasca tertangkapnya Tubagus Chaeri Wardhana alian Wawan yang merupakan adik kandung Atut yang juga suami Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.
Nama Atut disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus dugaan suap penanganan perkara Pilkada Lebak, Banten yang telah menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar. Adik kandung Atut pun ditangkap dan dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
KPK pun akan memeriksa Atut, dan juga sudah mencekalnya untuk berpergian ke luar negeri. Menanggapi hal ini, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, di mana partai yang menjadi kendaraan politik Atut selama ini, berpendapat bahwa semua itu bisa terjadi karena pilihan rakyat. “Yang memilih rakyat, tidak ada aturan hukum yang dilanggar,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Lalu Mara Satriawangsa, Kamis (10/10) lalu.
Lalu berpendapat, sebaiknya semua dikembalikan lagi kepada masyarakat yang telah memilih keluarga Atut untuk menjadi pejabat di Provinsi Banten. Menurut dia, semua pemimpin yang dipilih tidak terlepas dari bibit, bebet, dan bobotnya. “George W Bush di Amerika Serikat (AS) adiknya juga Gubernur kan. J F Kennedy mengangkat jaksa agung kan juga saudaranya. Kenapa yang di AS tidak dikritik? Apa karena yang ini di Banten sementara George Bush di AS?,” ujarnya.
Menyuburkan Korupsi
Namun, Ketua Umum DPP NCW Syaiful Nazar mengingatkan bahwa politik dinasti niscaya akan menyuburkan praktik korupsi, dan mudah sekali menyalahgunakan kekuasaan untuk menggerus uang negara/rakyat dalam bangunan politik dinasti tersebut.
“Semua pejabat sekaligus pengendali proyek di instansinya akan bekerja berdasarkan pesanan atau titipan atasan, termasuk di dalamnya terkait pemenangan tender proyek,” ujarnya.
Menurut Syaiful, proses tender akan bisa dilewati sebagai formalitas belaka, karena “semuanya sudah diatur”. Bahkan, sejak perencanaan suatu proyek sudah ditentukan perusahaan pemenangnya dari lingkar keluarga atau klien politik pejabat. “Dari semua itulah sang kepala daerah dan keluarganya “panen besar” sepanjang tahun,” ujarnya.
Artinya, lanjut Syaiful, politik dinasti memiliki beberapa dampak negatif lain, selain penyelewengan APBD. Politik dinasti membuat birokrasi tidak akomodatif, tidak transparan dan tidak akuntabel. Sementara demokrasi mensyaratkan birokrasi yang bersih dan melayani, selain juga efektif dan efisien.
Persoalannya, memang tak dilarang dalam konstitusi untuk “memberuntungkan keluarganya”. Hal itu dianggap bagian dari hak asasi manusia. Inilah yang harus dibuatkan regulasinya, yang bisa dijadikan salah satu substansi materi dalam revisi UU Nomor 32/2004 yang kini masih dibahas di DPR.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bahwa dinasti politik sebagai hak politik bagi setiap warga negara. “Setiap warga negara punya hak,” kata Gamawan dalam acara diskusi di Hotel Borobudur, Rabu (16/10) lalu.
Akan tetapi, lanjut Gamawan, hal tersebut harus juga dipandang dari segi kepantasan dan etika jika satu keluarga menguasai suatu daerah. Ia mengungkapkan, di Indonesia ada sekitar 58 kasus dinasti politik di daerah-daerah. “Yang paling banyak di tingkatan kabupaten. Contoh kasusnya, seperti mertua digantikan menantu atau kepala daerah dan wakil kepala daerah dijabat oleh kakak beradik,” katanya.
Gamawan mengatakan, pihaknya sedang mengajukan aturan terkait dengan kepala daerah dan keturunannya. Menurut dia, aturan tersebut akan membatasi keluarga dari pejabat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. “Nanti akan ada pembatasan,” katanya.
Namun, aturan ini bukan dalam konteks melarang, tetapi lebih kepada membatasi.  Menurut Gamawan, dalam aturan tersebut akan diatur bahwa keluarga petahana baru bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah setelah lima tahun kepala daerah petahana turun jabatan. “Jadi, ada jeda dulu antara petahana dan keluarganya,” kata dia.
Akan tetapi, kata Gamawan, konsep aturan tersebut baru mengatur untuk satu posisi. “Misalnya, baru untuk anak yang menggantikan ayahnya menjadi bupati,” kata dia. Sedangkan untuk contoh kasus ibu menjadi gubernur, anak menjadi bupati dan menantu menjadi wali kota, kata Gamawan, pihaknya belum menemukan konsep aturannya. “Mungkin DPR bisa menyempurnakan aturan tersebut,” kata dia.
Terungkapnya kasus dugaan korupsi yang menjerat adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, menyisakan kisah politik dinasti di negeri jawara itu. Namun, politik yang kental dengan nuansa nepotisme ini ternyata masih banyak dipraktikkan di banyak daerah di Indonesia.
Peta Politik Dinasti di Indonesia
1.    Sjachroedin ZP, Gubernur Lampung. Dia juga merupakan:
-    Ayah dari Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza.
-    Ayah dari Wakil Bupati Pringsewu Handiytya Narapati.
2.    Atut Chosiyah, Gubernur Banten. Dia juga merupakan:
-    Kakak kandung Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.
-    Kakak tiri Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman.
-    Kakak ipar wali kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.
-    Anak tiri Wakil Bupati Pandeglang Heryani.
3. Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Tangerang. Dia juga merupakan anak mantan Bupati Tangerang Ismet Iskandar.
4. Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulawesi Selatan. Dia juga merupakan kakak kandung Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo.
5. Andi Idris Syukur, Bupati Barru, Sulawesi Selatan. Dia juga merupakan anak mantan Bupati Baru.
6. Adelheid Sosang, Wakil Bupati Tana Toraja, Sulawesi Selatan, merupakan istri dari mantan Bupati Tana Toraja Juhanis Amping Situru.
7. M Natsir Ibrahim, Wakil Bupati Takalar, merupakan anak mantan Bupati Takalar Ibrahim Rewa.
8. Sinyo Harry Sarundajang, Gubernur Sulawesi Utara, merupakan ayah dari Wakil Bupati Minahasa Ivan SJ Sarundajang.
9. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, Wakil Wali Kota Manado, Sulawesi Utara. Dia merupakan anak dari Menteri Perhubungan yang juga Gubernur Sulawesi Utara periode 1995-2000 EE Mangindaan.
10. Bachrum Harapan, Bupati Padang Lawas Utara, Sumatra Utara. Dia merupakan orang tua kandung dari Wali Kota Padang Sidempuan Andar Amin Harahap.
11. Zumi Zola Zulkifli, Bupati Tanjung Jabung Timur, Jambi. Dia merupakan anak mantan Gubernur Jambi periode 1999-2004 Zulkifli Nurdin.
12. Zulkifli Nurdin, Gubernur Jambi. Dia merupakan mertua Wakil Bupati Muaro Jambi Kemas Muhammad.
13. Neneng Hasanah Yasin, Bupati Bekasi. Dia merupakan menantu mantan Bupati Bekasi Saleh Manaf.
14. Anna Sophanah, Bupati Indramayu. Dia merupakan istri mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin alias Yance.
15. Ati Suhari, Wali Kota Cimahi. Dia merupakan istri mantan Wali Kota Cimahi Itoc Tochija.
16. Dadang Naser, Bupati Bandung, merupakan menantu bupati periode sebelumnya, Obar Sobarna.
17. Widya Kandi Susanti, Bupati Kendal, Jawa Tengah. Dia merupakan mantan Bupati Kendal Hendy Boedoro.
18. Sri Hartini, Wakil Bupati Klaten, Jawa Tengah. Dia merupakan istri mantan Bupati Klaten (alm) Haryanto.
19. Sri Suryawidati, Bupati Bantul, DI Yogyakarta. Dia merupakan istri mantan Bupati Bantul Idham Samawi.
20. Puput Tantriana, Bupati Probolinggo, Jawa Timur. Dia merupakan istri mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminudin.
21. Haryanti Sutrisno, Bupati Kediri, Jawa Timur. Dia merupakan mantan Bupati Kediri Sutrisno.
22. Mohammad Makmun Ibnu Fuad, Bupati Bangkalan, Jawa Timur. Dia merupakan anak mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin.
23. Ferry Zulkarnain, Bupati Bima, NTB, merupakan kakak dari Wakil Bupati Bima Syafrudin M Nur.
24. Supian Hadi, Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Dia merupakan menantu Bupati Seruyan, Darwan Ali.
25. Rita Widyasari, Bupati Kutai Kertanegara. Dia merupakan anak mantan Bupati Kutai Kertanegara Syaukani Hasan Rais.
26. Tuasikal Abua, Bupati Maluku Tengah. Dia juga merupakan kakak mantan Bupati Maluku Tengah Abdullah Tuasika. 
(Abdul Kadir)