Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kembali menegaskan sikapnya yang tidak akan menjadi menteri di dalam Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dengan bercanda, Wali Kota perempuan pertama Surabaya itu mengaku cukup menjadi "menteri urusan lokalisasi" saja.
"Saya 'menteri urusan lokalisasi' saja, disingkat 'menlok'," kata Risma saat kembali dicecar wartawan soal peluangnya menjadi menteri, seusai menghadiri pelantikan pimpinan DPRD Surabaya, Rabu (17/9/2014).
Wali Kota yang diusung PDI-P ini juga membantah bahwa kedatangannya ke Jakarta kemarin untuk bertemu dengan Tim Transisi Jokowi.
"Wong saya kemarin menerima penghargaan kok, bukan urusan itu," ujar Risma.
Urusan menteri sudah selesai dibicarakan dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bahwa dia menolak dijadikan menteri. Risma ingin lebih fokus di Surabaya, menyelesaikan program-program wali kotanya hingga 2015.
Sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo mempertimbangkan kepala daerah berprestasi untuk masuk kabinet dan membantunya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan mendatang. Selain nama Risma, muncul juga nama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor (Bima Arya), dan Bupati Kudus Musthofa.
Syarat kepala daerah yang diinginkan Jokowi, antara lain, berintegritas luar biasa, bermoral kukuh, memiliki rekam jejak yang sudah teruji, dan punya keberanian mengambil keputusan demi perbaikan.
Kriteria lainnya adalah mau melaporkan ke aparat hukum dan kepada presiden bila bawahannya melakukan korupsi, berani memecat bawahannya bila korupsi, dan punya kapabilitas sesuai dengan kementerian yang dipimpinnya.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/regional/2014/09/17/risma-saya-menteri-urusan-lokalisasi-saja-alias-menlok
Tidak ada komentar:
Posting Komentar