Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya tidak pernah bermaksud bermewah-mewah atau berboros-boros. Dia juga mendukung jika presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) ingin menghemat anggaran lebih jauh.
Hal tersebut dikemukakan SBY di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2014). "Pemerintah dari tahun ke tahun melakukan upaya penghematan. Pada tahun-tahun tertentu bahkan pemotongan anggaran. Amat sering kita kembalikan karena setelah kita hemat kita tidak perlukan lagi," paparnya.
Tahun ini, lanjut SBY, pemerintah melakukan penghematan senilai Rp 43 triliun. Gaji presiden, wakil presiden, menteri, atau gubernur yang awalnya ingin dinaikkan akhirnya tidak jadi. Padahal sudah tidak naik selama 10 tahun.
"Kita ingin penghematan. Tidak ada niatan dari pemerintahan ini untuk boros," kata SBY.
Jika pemerintahan Jokowi nanti ingin melakukan penghematan lebih jauh, SBY mendukungnya. "Saya mendukung penuh dan itu baik. Sama dengan yang saya lakukan dulu. Niat itu baik dan perlu kita dukung," tuturnya.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto, Deputi Kepala Staf Kantor Tim Transisi Jokowi-JK, mengatakan bahwa belanja negara dalam APBN saat ini masih banyak yang bisa dihemat. Salah satunya adalah anggaran untuk rapat-rapat pemerintah yang memakan biaya Rp 18 triliun.
Untuk tahun ini, anggaran rapat di dalam dan luar kota mencapai Rp 18 triliun. Porsi terbesar adalah di dalam kota dengan Rp 11,6 triliun.
"Seluruh anggaran rapat pemerintah di republik ini kami hitung itu mencapai Rp 18 triliun," ungkap Hasto.
Menurut Hasto, akan sangat membantu bisa anggaran rapat ini dibuat lebih efisien. Pemerintah akan memiliki dana lebih untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.
"Bisa hemat 40% itu sudah memberikan dampak yang besar bila diberikan langsung untuk masyarakat," sebutnya.
Selain anggaran rapat, lanjut Hasto, ada pos lain yang bisa dihemat. Misalnya adalah belanja teknologi informasi atau perbaikan dan pembangunan gedung.
"Itu angkanya fantastic. Maka spirit-nya adalah bagaimana anggaran dihemat dan diefisiensikan," kata Hasto.
Pos lainnya, tambah Hasto, adalah anggaran perjalanan dinas. Menurut dia, pemerintahan Jokowi-JK akan mengubah pola perjalanan dinas.
"Misalnya, kan presidennya sudah blusukan. Masa anggotanya juga, kan nggak perlu. Jadi nanti lebih kepada pola," tuturnya.
Abdul Kadir
Sumber : http://finance.detik.com/read/2014/09/11/171925/2687917/4/hemat-anggaran-sby-gaji-presiden-wapres-menteri-tak-naik-10-tahun?991101mainnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar