PNS maupun Anggota TNI diharapkan bersikap Netral dalam Pilres 2014 kali ini.
Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti berharap dalam pelaksanaan Pemilu Presiden 2014, Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tetap menjaga netralitasnya.
Namun, PNS juga diharapkan untuk tetap mengunakan hak pilihnya.
“Seluruh jajaran PNS Pemerintah Kota Yogyakarta, diharapkan untuk memiliki komitmen netralitas yang tinggi dan dewasa,” kata pria yang akrab disapa HS tersebut ketika ditemui di Balai Kota Yogyakarta, Jumat (6/6).
Haryadi menjelaskan bahwa netralitas tersebut adalah dengan tidak terlibat dalam politik praktis.
Karena apabila terlibat dalam politik praktis, dikhawatirkan pelayanan kepada masyarakat akan menjadi terganggu.
Jangan sampai apabila terlibat dalam politik praktis pelayanan kepada masyarakat menjadi terkotak-kotakan. Dan hanya melayani masyarakat yang sesuai dengan apa yang dipilihnya.
“Jangan bot sisih, tetapi ditengah-tengah dan tetap melaksanakan hak pilih. Harapanya betul-betul netral dalam bentuk pemerintahan, karena yang kita layani adalah masyarakat,” tambah HS.
Selain itu, Haryadi juga berharap dalam pelaksanaan Pilpres yang saat ini sudah memasuki masa Kampanye, kantor-kantor pemerintahan yang ada di lingkungan Pemkot Yogyakarta untuk tetap bersih dari alat peraga kampanye (APK).
Haryadi sendiri menolak bergabung dengan tim pemenangan salah satu calon presiden, ia menolak bergabung dan ingin fokus dalam tugasnya sebagai Wali Kota Yogyakarta.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta, Agus Triyatno menyebutkan bahwa salah satu kerawanan dalam kampanye Pilpres adalah keterlibatan pemimpin daerah menjadi tim sukses pasangan calon.
Selain juga kemungkinan adanya pemanfaatan fasilitas negara untuk kampanye.
“Yang menjadi kerawan kampanye adalah keterlibatan pemimpin daerah yang ikut tim sukses. Selain juga pemanfaatan fasilitas negara saat kampanye,” kata Agus.
Selain itu, yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan adanya arahan kepada PNS untuk mencoblos pasangan tertentu.
Terkait dengan pelibatan PNS dalam kampanye, Agus menyebutkan bahwa hal tersebut akan mudah dibuktikan dan pelaksana kampanye dapat dijerat hukum.
“Pelibatan PNS dalam kampanye kalau ketahuan yang dijerat hukum adalah pelaksana kampanye. Dan hal tersebut mudah dibuktikan jika dibandingkan dengan kasus money politik,” kata Agus.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/regional/2014/06/07/wali-kota-yogyakarta-minta-pns-netral-dalam-pilpres
Tidak ada komentar:
Posting Komentar