KPU menanggapi santai kritik kurang menariknya penyelenggaraan debat capres-cawapres Pilpres 2014 yang perdana, termasuk dari sisi moderator.
Anggota KPU, Sigit Pamungkas menegaskan, debat capres-cawapres merupakan debat kenegaraan sehingga ada batas-batas tertentu dalam penyelenggaraannya.
"Ini bukan talkshow. Ini adalah debat kenegaraan yang berbeda dengan talkshow atau (acara hiburan). Karena ini debat kenegaraan, maka dalam batas-batas tertentu harus dibatasi elemen hiburannya. Kami banyak merujuk ke negara-negara yang sudah matang men-design debat," kata Sigit.
Menurutnya, batas-batas atau aturan main tersebut di antaranya, moderator tetap berada di balik podium, moderator tidak boleh mengeluarkan gerakan anggota tubuh yang bisa dinilai keberpihakan, moderator tidak boleh memberikan peranyaan 'mengejar' si calon hingga pendukung tidak bertepuk tangan saat calon memberikan jawaban atau pernyataan.
"Pasti tepuk tangan memang tidak boleh. Di banyak negara, audiens dari partai pun tidak boleh atau pasangan calon," ujarnya.
Ia menegaskan, batas-batas atau aturan main debat seperti itu pun dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan KPUdengan kedua Tim Sukses capres-cawapres.
"Makanya tepuk tangan tidak bleh. Itu adalah bagian dari dinamika yang kami kelola. Tapi, tetap tepuk tangan di tengah kandidat memberi jawab tetap tidak boleh, baru boleh di pembukaan, akhir sesi, akhir segmen," kata Sigit.
"Tapi, prinsipnya tepuk tangan tidak boleh. Sebab, itu mengganggu jatah dari masing-masing kandidat untuk menyampaikan datanya. Dan yang dirugikan adalah publik, sebab pernyataannya tidak tuntas," imbuhnya.
KPU akan menggelar debat kedua Pilpres 2014 yang hanya mempertemukan pihak capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi), di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Minggu (15/6/2014) malam ini.
Pada debat kali kedua yang juga disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun tv nanti, Ekonom dari Universitas Brawijaya (Unbraw) Malang, Ahmad Erani Yustika, menjadi moderator yang memandu adu visi, misi, program kerja dan gagasan andalan Prabowo dan Jokowi dengan tema, 'Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial'.
Pada debat capres-cawapres yang pertama 9 Juni 2014 lalu, sang moderator yakni pengamat hukum dari UGM Zainal Arifin Mochtar mendapat kritik tajam dari publik melalui jejaring sosial Twitter terkait cara pembawaan acara debat tersebut.
Zainal mengakui dirinya sempat gugup pada awal prosesi debat itu. Namun, ia menilai mampu memandu debat tersebut.
Sementara, terkait kritik kurang mendalam dan tidak memberikan pertanyaan 'mengejar' ke kedua capres-cawapres, Zainal mengakui hal itu bagian dari yang dilarang sebagaimana aturan main yang dibuat oleh pihak KPU dan kedua Tim Sukses.
"Format tersebut dibangun atas persetujuan KPU dan kedua Tim Sukses. Itu wewenang kedua pihak tersebut. Bahkan, kalau di rapat sebelumnya saya sudah bilang, kalau boleh saya 'kejar' dengan pertanyaan ke calon. Tapi, tim suksesnya bilang enggak boleh," beber Zainal.
"Kalau saya memberi pertanyaan 'mengejar' ke satu calon, nanti tim calon yang satunya lagi bilang saya berat sebelah. Jadi, kalau saya 'kejar', saya bisa 'dipukilin' sama mereka, meski saya bisa saja 'kejar' dengan pertanyaan ke kedua calon itu," imbuhnya.
Menurut Zainal, mulanya pihak KPU memintanya untuk mengembangkan dan memberi pertanyaan lebih tajam dan mendalam kepada kedua calon. Namun, usulan itu ditolak oleh kedua Tim Sukses calon.
"Anda tidak bisa bayangkan, bahasa tubuh saya aja diatur. Misal, saya acung kan satu jari, nanti saya dibilang memihak calon nomor urut 1. Kalau saya mengatakan, 'kedua pasangan calon', itupun dinilai mereka memihak calon nomor urut 2. Coba bayangkan, hal seperti aja itu diatur oleh Tim Sukses saat rapat. Karena itu, saya cuma ikut rapat satu kali, karena saya bilang ke mereka saya pusing dengan teknis seperti itu," ujarnya.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/15/kpu-debat-capres-bukan-acara-talkshow
Tidak ada komentar:
Posting Komentar