Gubernur Jakarta Joko Widodo mengatakan, peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di dalam penataan kampung kumuh menjadi kampung deret hanya sampai pada tahap pembangunan. Setelah itu, masyarakat diberikan hak penuh untuk menjaga serta merawat lingkungan baru tersebut.
"Perencanaannya dengan musyawarah, kemudian digambar oleh konsultan pendamping. Nah dibangunnya oleh masyarakat. Jadi, Pemprov DKI hanya mendampingi sampai situ," ujar Jokowi di Taman Surapati,Menteng,Jakarta Pusat, Minggu (3/2/2014).
Dengan skema pembangunan kampung deret yang melibatkan masyarakat secara aktif tersebut, Jokowi berharap timbul ada rasa memiliki dari masyarakat terhadap rumah dan lingkungannya yang baru. Jika demikian, lingkungan tetap terjaga keasriannya dan masyarakat di dalamnya mulai dapat menata kehidupannya.
"Kita bikin seperti itu supaya masyarakatnya mempunyai rasa memiliki, targetnya memang ke sana. Menumbuhkan semangat gotong royong di masyarakat," ujar mantan Wali Kota Surakarta.
Jokowi mengatakan, tahun 2013 pihaknya telah membangun sebanyak 27 kampung deret. Satu di antaranya menggunakan dana corporate social responsibility (CSR). Tahun 2014 ini, ada 70 titik permukiman kumuh yang disulap jadi kampung deret. Jokowi memastikan, lokasi yang diubah menjadi kampung deret bukanlah lahan yang status hukumnya tidak jelas.
Warga yang tinggal di sana akan direlokasi ke rumah susun sewa sederhana. Pada 70 kampung deret yang bakal dibangun tahun ini, lanjut Jokowi, pembangunannya bakal lebih bagus dari sebelumnya.
"Soalnya tahun lalu ada yang mau, ada yang tidak. Jadi dalam satu deret, tujuh rumah mau, dua rumah enggak, jelek. Nanti yang sekarang ini semuanya sudah ngejar-ngejar," ujar Jokowi.
Proyek tersebut menelan APBD 2014 sebesar Rp 800 miliar. Pembangunan 70 kampung deret itu bakal langsung dilakukan setelah APBD 2014 selesai dievaluasi Kementerian Dalam Negeri.
Abdul Kadir
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/02/1638080/Setelah.Kampung.Deret.Selesai.Jokowi.Lepas.Tangan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar