Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang ingin menjual gedung kementerian terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta Pusat, membuat kubu Prabowo yang tergabung dalam KOalisi Merah Putih (KMP) meradang.
Sebelumnya, Rini mengungkapkan alasan penjualan, karena gedung 22 lantai tersebut terlalu besar bagi karyawan BUMN hanya berjumlah sekitar 250 orang.
“Operasional cost-nya besar. Kami melihat ini berat, mesin pendinginnya tersentralisasi, gedung tinggi dan jumlah pegawai sedikit,” kata Rini, di Jakarta, Senin (15/12).
Kontan ucapan Rini langsung ditanggapi beragam. Lawan-lawan politiknya langsung menjadikan isu penjualan gedung ini sebagai peluru untuk menyerang Rini. Apalagi selama kampanye, Jokowi dituding akan meneruskan langkah Megawati menjual Indosat dan aset BUMN pada asing.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon misalnya menganggap aneh alasan Menteri BUMN Rini Soemarno yang berniat jual gedung kementerian BUMN. Dia curiga, Rini juga ingin jual aset BUMN nantinya.
“Kalau masalah penjualan itu menurut saya cara berpikirnya terbalik. Seharusnya
Meneg BUMN itu cara berfikirnya kreatif. Kalau hanya menjual seperti itu, jangan-jangan sebentar lagi BUMN mau dijualin,” kata Fadli.
Dia merasa aneh jika alasan Rini menjual gedung BUMN karena tidak bisa memaksimalkan gedung itu. Menurut dia, cara berpikir seorang Rini Soemarno aneh.
“Ini saya kira sangat berbahaya. Masa tidak bisa melakukan efisiensi terhadap gedung 22 lantai? Kalau perlu BUMN lain berkantor di gedung itu. Gedung lain bisa disewakan. Ini saya kira cara berpikir yang aneh,” tegas dia.
Fadli menolak tegas keinginan Rini yang ingin jual gedung BUMN yang berada di
kawasan Monas itu. Dia meminta agar jangan sampai ada aset negara yang dijual oleh pemerintah.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon tampaknya masih tak habis pikir dengan rencana Menteri BUMN Rini Soemarno, menjual gedung kementerian. Sebagai pimpinan DPR, dia bakal mempertahankannya.
“Kalau dari kami, akan mempertahankan jangan sampai ada penjualan BUMN,” kata politikus Partai Gerindra.
Dia mengaku Rini belum mengomunikasikan hal itu dengan DPR. Meskipun sudah terjadi komunikasi, dia meminta segala aset negara tetap dipertahankan.
Saking kesalnya dengan rencana Rini, tiba-tiba saja Fadli nyeletuk soal rencana Presiden Joko Widodo yang saat kampanye berjanji akan membeli kembali saham Indosat. “Kan janji presiden kau buyback Indosat. Nanti kita akan tagih janji itu,” pungkasnya.
Begitu juga Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyarankan, penghematan tidak bisa dijadikan dasar untuk Rini menjual gedung BUMN. “Meneg BUMN tidak bisa menjualnya begitu saja. Harus dengan alasan yang jelas dan masuk akal. Penghematan dan space kosong tidak bisa dijadikan alasan,” lanjutnya.
Anggota Komisi XI DPR ini menilai tak masuk akal jika Rini menjual gedung itu kepada pemerintah daerah DKI Jakarta. Sebab, kata dia, kas pemerintah DKI sama saja dengan uang negara.
“Kalau dijual ke Pemda DKI, apakah rencana tersebut membuat pemerintah pusat mendapatkan uang cash dari APBD DKI? How can? Kas Pemda dengan kas negara pemerintah pusat itu adalah kantong kiri kantong kanan,” kata dia heran.
Lebih keras dilontarkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang menilai Presiden Jokowi butuh tim yang ahli dalam bidang ekonomi. Dia tak ingin, kebijakan pemerintah justru menuai kontroversi.
“Sebab dalam APBN kita masih banyak pembangunan gedung, sederhananya di APBN saja dicoret, di APBN 2014, APBN-P 2014 masih ada alokasi untuk pembangunan gedung,” ujar Fahri .
Menurut dia, Jokowi butuh pakar ekonomi yang mendampingi. Dengan demikian, kebijakan anggaran tidak menuai pro dan kontra. “Saya rasa Pak Jokowi ini perlu tim yang mengerti ekonomi, mekanisme anggaran, dan ketatanegaraan supaya jangan ada kontroversi seperti wacana Bu Rini ini supaya jangan kontroversi kaya Bu Rini ini,” terang Wasekjen PKS ini.
Abdul Kadir
Tidak ada komentar:
Posting Komentar