Sabtu, 28 Februari 2015

Petisi Online 'Save Ahok' Baru Diluncurkan, Sudah Didukung 33 Ribu Orang

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Gelombang dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus bermunculan. Di media sosial, dukungan untuk Ahok yang tengah dihadapkan dengan hak angket DPRD DKI ramai diperbincangkan.

Dukungan untuk Ahok juga ada di salah satu media yang biasanya dipakai untuk menggalang dukungan dan petisi, change.org. Hingga Sabtu (28/2/2015) pukul 20.40 WIB petisi dukungan untuk Ahok sudah mendapat dukungan lebih dari 33 ribu orang.

Dalam petisi itu foto wajah Ahok dipampang dengan disertai tulisan 'Bukan hanya rakyat Jakarta, tapi rakyat Indonesia mendukung AHOK' 'Anda tidak sendiri, Save Ahok'. Dalam sehari ini, jumlah dukungan terus meningkat dan mendekati angka 35 ribu orang.

Dalam petisinya, sang pembuat yang bernama Yanto Huang menyatakan bahwa mendukung Gubernur DKI Jakarta Ahok melakukan e-Budgeting dan menolak kompromi permainan anggaran DPRD. Petisi juga menginginkan agar KPK segera bertindak cepat atas laporan dugaan penggunaan 'dana siluman' di APBD DKI Jakarta senilai lebih dari Rp 12 triliun.

Selain dukungan lewat dunia maya, para pendukung Ahok juga akan turun ke jalan besok pagi di tengah Car Free Day di sekitar Bundaran HI. Ratusan orang yang mengatasnamakan 'teman Ahok' siap menggalang dukungan masyarakat.


Abdul Kadir
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/02/28/205730/2845831/10/petisi-online-save-ahok-baru-diluncurkan-sudah-didukung-33-ribu-orang?991101mainnews

Ada Mesin Pembersih Air dan UPS di SMA Negeri di Jakarta Barat yang Sia-sia

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Pimpinan Umum dan Redaksi

SMA negeri di Jakarta Barat ini termasuk sekolah yang mendapat jatah mesin pembersih air. Pada 2012 lalu, sekolah itu tiba-tiba dikirimi alat. Tapi rupanya, alat itu tak pernah dipakai dan juga mengalami kerusakan.

Detikcom mendapat laporan dari salah seorang staf di sekolah itu. Pada Sabtu (28/2/2015), saat menengok sekolah itu, sudah tak ada lagi mesin pembersih.

"Mesinnya dulu ada, tapi nggak pernah dipakai dan akhirnya rusak. Nggak tahu dibawa kemana sekarang," terang seorang staf yang nama dia dan sekolahnya dirahasiakan.

"Mesinnya sudah dicoba, tapi air tetap saja bau dan jelek," tambah staf itu.

Staf sekolah itu hanya ingin menggambarkan, banyak peralatan yang datang pada akhirnya sia-sia karena sekolah tak pernah membutuhkan, tapi datang begitu saja.

"Itu juga datang UPS, akhir tahun lalu. Tapi ini listrik di sekolah sudah dinaikkan, jadi sekarang jarang dipakai," tutup dia.

Soal UPS ini memang tengah ramai. Barang yang membantu daya listrik itu dalam APBD DKI 2015 itu berharga miliaran rupiah. Ahok sudah melaporkan ke KPK soal anggaran 'siluman' di APBD itu.


Abdul Kadir
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/02/28/175102/2845794/10/ada-mesin-pembersih-air-dan-ups-di-sma-negeri-di-jakarta-barat-yang-sia-sia?991101mainnews

Kamis, 26 Februari 2015

Ahok: Saya Yakin Orang Jakarta Tak Ikhlas Duitnya Dipakai Beli UPS Rp 6 M

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) meyakini dirinya akan aman dari serangan DPRD jika meloloskan 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun dalam APBD 2015. Namun, tanpa ragu dengan tegas Ahok menolak lantaran tidak sesuai dengan hati nuraninya.

"Yang saya pikirkan orang Jakarta. Pasti tidak mungkin ikhlas membiarkan sekolah beli UPS sampai Rp 6 miliar," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2015).

"Saya tidak akan tega makan duit rakyat seperti itu. Sekalipun bukan saya yang makan. Saya disumpah untuk mempertahankan uang rakyat masuk ke sini. Kalau saya harus terjungkal, tidak jadi gubernur pun saya puas. Dalam hidup saya, saya tidak menghancurkan nurani saya," lanjutnya.

Ahok benar-benar kesal saat mengetahui setiap unit perangkat UPS berharga miliaran rupiah dan itu diperuntukkan untuk sekolahan dan seluruh kelurahan/kecamatan di Jakarta Barat. Angka siluman itu tak hanya muncul pada APBD 2014 tapi juga dalam anggaran tahun ini.

"1 unit per sekolah ini. Ini yang diajukan. Makanya salah satu alasan gue tolak karena ada UPS untuk kelurahan di Jakarta Barat. Fakta seperti ini. Makanya saya yakin orang Jakarta tidak akan ikhlas uangnya dihabisin. Itu Rp 12,1 triliun bisa buat bangun 60 ribu rusun loh seperti Tambora. Jadi saya tidak ikhlas kalau APBD DKI dipermainkan seperti ini," terang suami Veronica Tan itu.

"Ini fakta, jadi saya kira orang jakarta masih banyak tidak rela uangnya dipakai buat beli UPS sekolah dan ini tidak ada yang tahu lho. Kami juga kecolongan. Karena tidak ada e-budgeting. Ini sudah terjadi. Makannya keenakan untung disini main lagi sekarang," lanjutnya.

Angka-angka tak masuk akal itu sebenarnya sudah diendus Ahok sejak tahun 2014. Dia pun mengajukan sistem e-budgeting untuk APBD, namun seluruh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) menolaknya dengan alasan tidak tercantum harga satuan untuk setiap proyek pengadaan barang.


"Makanya saya sabar nunggu sampai selesai 2014 untuk masukin semua keluarlah angka ini. (Tahun lalu) Kami semua mesti tanda tangan versi lama dia. Saya sabar menunggu, 2013 ketemu 2014 masih ada anggaran siluman seperti ini," kata Ahok.

"Nggak mungkin lah sekolah minta UPS, saya kira kepala sekolah nggak segila itu. Ini bisa untuk perbaiki sekolah yang 48 persen itu hancur. Makanya saya lebih rela dipecat dari gubernur daripada Rp 12,1 triliun masuk ke APBD oleh oknum-oknum," imbuhnya.

Menurutnya, dia tahun 2014 kecolongan sampai Rp 330 miliar untuk setiap pembelian perangkat seharga Rp 6 miliar. "Dia titipin ke SKPD. Itu yang saya bilang. Sekarang 2015 masukin sendiri kan berarti ini pokir (pokok pikiran) yang dimaksud mereka. Ya sudah nggak apa-apa. Saya yakin di Jakarta masih banyak orang yang tidak rela uangnya dibeginiin coba," sebut Ahok.

"Makannya ini mau di-trash. Kita akan siapkan juga pengaduan, korupsi juga harga begitu mahal, mark up ini. Nanti kita siapkan berkas, saya berharap ada pihak berwajib ditindak. Nggak ada UPS begitu mahal, UPS apa?" tutupnya.


Abdul Kadir
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/02/26/214057/2844392/10/ahok-saya-yakin-orang-jakarta-tak-ikhlas-duitnya-dipakai-beli-ups-rp-6-m?9911012

Selasa, 24 Februari 2015

TERPILIH NYA ENDANG SUGIARTO MENANG TELAK

Karawang.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

kepala desa terpilih Cikalong Sari



Hari minggu tanggal 22 February 2015 jam 08.00 , warga cikalong sari kecamatan Jati sari berduyung duyung memenuhi panggilan panitia pemilihan kepala desa cikalong sari.

Pemilihan kepala desa Cikalong sari , kecamatan jati sari , Kabupaten Karawang , Jawa barat ada dua calon kandidat : Bapak Hendro  dan  Bapak Endang Sugiarto  dengan jumlah hak pilih  3350 pemilih.

Masyarakat desa Cikalong sari sangat Antosyas dengan semangat mengujungi tempat pemilihan calon kandidat kepala desa dengan tepat waktu , tertib , aman , yaman dan kondusif.

Pemilihan kepala desa Cikalong sari juga dihadiri  : Camat Jati Sari , Bapak Koswra , Ka . Polsek Jati sari , Bapak Kompol Suprawadi . SH Dan didampingi Bapak Aiptu Mukhlizar  ,  Bapak Brigadir Tri Prastowa dan jajaran Koramil Kecamatan Jati sari , Kabupaten Karawang , serta Tokoh Tokoh Masyarakat.

Pelaksanaan  pemilihan  kepala desal Cikalong sari berjalan dengan tertib , aman , yaman dan kondusif , di mulai jam 08,00 selesai  jam 16,45 dan di menangkan Bapak Endang Sugiarto , mendapat junlah suara 2737.

Sementara hasil wawancara kami dengan masyarakat , kemenangan Bapak Endang Sugiarto sebagai kepala desa Cikalong sari , semoga desa Cikalong sari lebih baik dan makmur sejahtera.

( M.Z. Asikin_Kontributor MIN-Online )

Jumat, 20 Februari 2015

Ini Daftar Penerbangan Lion Air dari Bandara Cengkareng yang Dibatalkan

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Pihak Lion Air memberitahukan, beberapa jadwal penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta malam ini dibatalkan sejak pukul 17.00 WIB. Namun tak semua jadwal penerbangan dibatalkan.

Berdasarkan informasi yang didapat dari Direktur Operasional Lion Air, Daniel Putut, Jumat (20/2/2015) hanya beberapa jadwal saja yang dibatalkan. Beberapa jadwal penerbangan itu dari Bandara Soekarno-Hatta ke beberapa kota besar.

"Ada beberapa yang dibatalkan antara lain penerbangan Pangkal Pinang, Ujung Pandang, Palembang, Tanjung Karang, Pontianak, Batam, Semarang , dan Pekanbaru," kata Daniel saat dihubungi.

Selain itu dua penerbangan menuju Yogyakarta dan dua penerbangan menuju Padang juga dibatalkan. Pihak Lion Air sudah memberitahukan ke penumpang soal pembatalan beberapa penerbangan malam ini.

Imbas dibatalkannya penerbangan untuk beberapa tujuan, pihak Lion Air memberikan kompensasi dengan mengembalikan harga tiket atau memberikan tiket gratis untuk jadwal berbeda. Namun proses refund tidak berjalan lancar.

Antrean panjang penumpang yang mengurus refund terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Bukannya melayani secepatnya, petugas malah meminta agar penumpang mengurus refund di kantor pusat Lion Air di Jl Gadjah Mada, Jakarta Pusat.


Abdul Kadir
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/02/20/205135/2838792/10/ini-daftar-penerbangan-lion-air-dari-bandara-cengkareng-yang-dibatalkan?9911012


Pimpinan KPK dan Polri Sempat Salat Maghrib Berjamaah Saat Jeda Pertemuan

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja merupakan salah satu yang ikut pada pertemuan tertutup antara KPK dan Polri yang digelar di Mabes Polri. Di tengah pertemuan, para petinggi KPK dan Polri itu menyempatkan untuk salat Maghrib berjamaah, Adnan Pandu yang didaulat menjadi imam.

Hal itu diungkapkan oleh Plt Pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki dalam jumpa pers usai pertemuan di Mabes Polri, Jumat (20/2/2015). Kabareskrim Komjen Budi Waseso juga hadir dalam pertemuan. Pandu dan Budi Waseso duduk dengan berjarak yang ditengahnya terdapat Wakapolri Komjen Badrodin Haiti dan Taufiequrachman Ruki.

"Kesepakatan berikutnya yang kami lakukan bersama Pak Badrodin adalah salat Maghrib berjamaah tadi, itu yang paling penting. Solusinya ternyata ada di atas. Ketika hati yang dingin ‎ itu kita keluar," kata Ruki dalam jumpa pers.

Saat hendak salat Maghrib, menurut Ruki, calon Kapolri Komjen Badrodin meminta Adnan untuk menjadi imam.

"Beliau (Badrodin-red) mengatakan, yang imam Pak Pandu. Pak Badrodin mau jadi imam, tapi karena saya senior, dia bilang, Pak Taufik saja (Ruki) saya bilang, kalau batal imam batal semua, ternyata pak Pandu yang ambil alih (imam)," ujar Ruki sambil tertawa.

Dalam jumpa pers itu, Adnan tak memberikan keterangan apa pun. Dia hanya mendengarkan dengan sesekali menunduk atau mendongakkan kepalanya ke atas.


Abdul Kadir
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/02/20/202823/2838778/10/pimpinan-kpk-dan-polri-sempat-salat-maghrib-berjamaah-saat-jeda-pertemuan?9922022

Kamis, 19 Februari 2015

Penumpang Paksa Petugas Tiket Antarkan Mereka ke Ruang Pimpinan Lion

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Kesabaran penumpang Lion Air di Terminal 3 sudah habis karena ditelantarkan berjam-jam tanpa kepastian oleh pihak maskapai tersebut. Mereka pun memaksa petugas tiket untuk mengantarkan ke ruang pimpinan di Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

Informasi yang dikumpulkan, petugas tiket Lion Air tersebut bernama Andi. Dia menjadi sasaran kemarahan penumpang Lion Air di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (19/2/2015). Sementara pihak manajemen Lion Air lainnya belum ada yang datang. 

Andi, petugas tikecting Lion Air, Andi, manajemen lain air belum ada yang datang. 

"Pimpinan di Terminal 1, kami minta ke sana," ujar salah satu penumpang. 

Setelah lobi sana-sini, akhirnya Andi mengantarkan 5 perwakilan penumpang ke ruang pimpinan Lion Air. Sementara penumpang lainnya menunggu di Terminal 3. 

Sementara itu, penumpang masih terus meneriakkan kekesalan mereka. 

"Kalau ada masalah, kenapa masih dibuka terus check in-nya? Jadi penumpangnya masuk terus," kata salah seorang penumpang. 

Penumpang lainnya, Thomas, juga menjadi korban delay Lion Air di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Meski sekarang dia sudah sampai di Jakarta, namun kopernya masih berada di Denpasar.

Hal yang sama juga terjadi pada David. Dia terbang dari Singapura menuju Solo. David kemudian transit di Jakarta. Namun hingga kini penerbangannya masih delay dan kopernya juga belum di tangannya.


Abdul Kadir
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/02/19/164637/2837603/10/penumpang-paksa-petugas-tiket-antarkan-mereka-ke-ruang-pimpinan-lion?991101mainnews

Ini Daftar Kekayaan Plt Pimpinan KPK, Juga Samad dan Bambang Widjojanto

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Presiden Jokowi memberhentikan Komisioner KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Sebagai gantinya Jokowi mengangkat tiga orang pimpinan sementara yaitu Taufiequrachman Ruki, Indrianto Seno Adji dan Johan Budi. Ini dia daftar kekayaan mereka.

Daftar kekayaan ini bisa diakses oleh publik dari situs resmi KPK, Kamis (19/2/2015). Namun daftar kekayaan ini minus Indriarto Seno Adji yang memang belum pernah menjadi pejabat publik yang diharuskan melapor kekayaannya ke KPK.

Taufiequrachman Ruki

Mantan Ketua KPK jilid I ini memiliki kekayaan dalam hal tidak bergerak berjumlah Rp 226,5 juta. Ruki memiliki tiga tanah dan bangunan di Tangerang. Dia punya dua mobil, Camry dan Vios yang ditaksir nilainya mencapai Rp 595 juta.

Ruki juga punya harta dalam bentu giro sebesar Rp 138,6 juta dan USD 10 ribu. Total harta yang dimiliki Ruki adalah Rp 960,14 juta plus USD 10 ribu. Daftar harta ini berdasarkan data LHKPN 2010.

Johan Budi

Mantan juru bicara KPK ini harta kekayaannya di bidang properti adalah Rp 297,18 juta. Yang terdiri dari rumah di Tangerang Selatan maupun Bogor. Johan tercatat hanya memiliki satu unit mobil Innova seharga Rp 150 juta.


Di bidang logam mulia, total harta yang dimiliki Johan adalah Rp 11,5 juta. Sedangkan di giro, Johan punya Rp 166,6 juta. Dia juga memiliki piutang sebesar Rp 120 juta. Namun punya utang Rp 350 juta. Daftar harta ini berdasarkan data LHKPN 2010.

Abraham Samad

Ketua KPK saat ini yang terpaksa diberhentikan sementara karena kasus penyalahgunaan dokumen ini punya total kekayaan Rp 3,333 miliar. Terdiri dari properti sebesar Rp 2,3 miliar serta alat transportasi Rp 380 juta.

Sedangkan dari sisi giro dan kas, Samad punya harta sebanyak Rp 696 juta. Samad juga tercatat punya utang sebanyak Rp 119,2 juta. Daftar harta ini berdasarkan data LHKPN 2014.

Bambang Widjojanto

Wakil Ketua KPK yang juga diberhentikan sementara karena kasus di Bareskrim ini punya total harta sebanyak Rp 4,8 miliar. Di bidang properti harta pria yang biasa disapa BW ini punya harta sebesar Rp 3 miliar. Di transportasi, harta BW adalah Rp 592 juta. Sedangkan di logam mulia, nilai yang dimiliki BW adalah Rp 238 juta. Daftar harta ini berdasarkan data LHKPN 2012.


Abdul Kadir
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/02/19/171408/2837613/10/ini-daftar-kekayaan-plt-pimpinan-kpk-juga-samad-dan-bambang-widjojanto?991101mainnews

Rabu, 18 Februari 2015

3 Plt KPK Dilantik Jumat, Samad-BW Otomatis Nonaktif

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Presiden Jokowi menunjuk Taufiqurrochman Ruki, Indriyanto Seno Aji, dan Johan Budi sebagai Plt Pimpinan KPK. Rencananya, mereka akan dilantik pada Jumat 20 Februari 2015.

"(Dilantik) Jumat," ujar Seskab Andi Widjajanto saat dihubungi, Rabu (18/2/2015).

Andi menjelaskan Keppres pemberhentian dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjajanto akan ditandatangani hari ini juga oleh Presiden Jokowi.

"Hari ini keppres ditandatangani," imbuhnya.

Andi mengatakan dengan dilantiknya tiga Plt pimpinan KPK otomatis Samad dan BW non-aktif sebagai pimpinan KPK. " Ya," kata Andi membenarkan Samad dan BW nonaktif.

Abdul Kadir
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/02/18/204000/2837272/10/3-plt-kpk-dilantik-jumat-samad-bw-otomatis-nonaktif?9911012

Jokowi Batal Lantik Budi Gunawan, Sikap Megawati Ditunggu

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Bambang Wuryanto, mengatakan akan menunggu sikap resmi DPP PDI Perjuangan terhadap keputusan Presiden Joko Widodo yang membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Menurut Bambang, dalam wakfu dekat, DPP PDIP akan menggelar rapat internal menyikapi keputusan Presiden.

Bambang mengatakan, apapun sikap yang akan diambil pengurus DPP sangat tergantung hasil kesepakatan dan arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. "Kami tegak lurus dengan Ibu," ujar Bambang, Rabu, 18 Februari 2015.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Olly Dondokambey, mengatakan akan melakukan konsolidasi terhadap keputusan Presiden Joko Widodo tersebut. "Kami akan rapat internal dulu," kata Olly di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 18 Februari 2015.

Menurut Olly, Fraksi PDI Perjuangan akan mempelajari dulu surat dan keputusan yang dibuat oleh Presiden. Olly juga mengelak tentang kemungkinan adanya penggunaan hak interpelasi yang bakal diajukan beberapa fraksi di Senayan terkait pembatalan pelantikan Budi Gunawan.

Presiden Joko Widodo mengajukan nama baru sebagai calon Kapolri sekaligu membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Jokowi mengatakan pencalonan Budi Gunawan telah menimbulkan perbedaan di masyarakat. Karena itu dia menyatakan menunjuk Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri Baru.

Ketua DPP PDIP, Trimedya Panjaitan mengatakan partainya kecewa dengan keputusan Jokowi. Menurut dia, hingga tadi pagi, PDIP masih yakin Jokowi bakal melantik Budi. Apalagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima gugatan praperadilan yang diajukan Budi terkait penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Trimedya, hasil pengadilan ini seharusnya menjadi dasar bagi Jokowi untuk melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.


Abdul Kadir
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/02/18/078643569/Jokowi-Batal-Lantik-Budi-Gunawan-Sikap-Megawati-Ditunggu

Minggu, 15 Februari 2015

Data Sudah Cukup, Kompolnas Tak Wawancara Suhardi Alius dan Anang Iskandar

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Komisi Kepolisian Nasional hari ini mestinya menjadwalkan wawancara dengan dua calon Kepala Kepolisian RI. Dua calon Kapolri yang akan diwawancara itu adalah; Komisaris Jenderal Suhardi Alius, dan Komjen Anang Iskandar. 

Namun rencana wawancara dua calon Kapolri itu tak jadi dilakukan hari ini. Angota Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan mengatakan pihaknya sudah memiliki data yang cukup tentang Komjen Suhardi dan Komjen Anang. 

"Hari ini tidak ada wawancara. Karena data-datanya dirasa sudah cukup jadi kami tak melanjutkan wawancara," kata Edi Saputra Hasibuan saat dikonfirmasi, Minggu (15/2/2015).

Dia menambahkan bahwa pada saat ini Anang Iskandar pun tengah menunaikan ibadah umroh. Sehingga tidak mungkin dilakukan wawancara.

"Data-datanya sudah cukup sehingga kami menunggu diminta Presiden saja. Jadi sampai hari ini kami memang belum bertemu tatap muka dengan Presiden," imbuh Edi.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut ada enam calon Kapolri yang disampaikan oleh Kompolnas. Dari keenam nama itu, siapa kah yang nilainya paling baik menurut Kompolnas?

"Semua sama saja dari Kompolnas. Kami menilainya sama semua dan tinggal diberikan ke Presiden," sebut Edi.


Abdul Kadir
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/02/15/175208/2833647/10/data-sudah-cukup-kompolnas-tak-wawancara-suhardi-alius-dan-anang-iskandar?991101mainnews

Razia Hari Valentine, Polisi Amankan 191 Preman di Jakarta

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Kepolisian di bawah wilayah hukum Polda Metro Jaya melakukan razia selama peringatan hari Valentine pada 14 Februari dini hari kemarin. Sebanyak 191 preman diamankan dari 5 kawasan Jakarta.

"Operasi dilakukan oleh jajaran Polres, total yang diamankan ada 191 orang. Kemudian didata, lalu yang ditahan ada 25 (orang), sementara yang dibina ada 166 orang," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Martinus Sitompul dalam keterangannya, Minggu (16/2/2015).

Di wilayah Jakarta Pusat, satu orang diamankan karena membawa 2 linting ganja dan menggunakan sepeda motor tanpa surat. Sementara di Jakarta Utara, diamankan 59 preman. 14 Orang diamankan sementara 45 lainnya mendapatkan pembinaan.

‎"Personel di Jakarta Utara yang diturunkan sebanyak 253 orang. Barang bukti yang diamankan yaitu senjata tajam, dadu, kartu domino, kartu remi, uang Rp 5.765.000, shabu 0,32 gram, STNK, SIM dan 10 motor tanpa surat," jelasnya.

Sementara di Jakarta Barat diamankan ada 39 orang preman. 4 Orang ditahan, sementara 35 lainnya dibina. "Sementara di Jakarta Selatan 35 orang diamankan, semuanya dibina. Di Jakarta Timur, diamankan 57 orang, yang diamankan 6 orang, sementara 51 lainnya dibina," sambungnya.

Barang bukti yang disita antara lain ganja 250 gram, 28 botol miras, 3 bilah senjata tajam, obeng, dan 43 motor bodong.

Abdul Kadir
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/02/15/193834/2833680/10/razia-hari-valentine-polisi-amankan-191-preman-di-jakarta?9911012


Sabtu, 14 Februari 2015

Ditanya Kapan Putuskan Calon Kapolri, Jokowi: Hasil Praperadilan Kapan Sih?

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Presiden Joko Widodo lagi-lagi menunda mengumumkan penyelesaian polemik pencalonan Kapolri. Saat didesak kapan akan mengeluarkan putusan, Jokowi malah bertanya balik soal praperadilan Komjen Budi Gunawan.

"Praperadilan kapan sih?" tanya Jokowi di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Sabtu (14/2/2015).

"Senen Pak," jawab awak media.

"Senen, jam berapa?" tanya Jokowi lagi.

"Ini hari apa ya?" kata Jokowi yang seperti balik mnwawancarai wartawan.

"Ya sabar dikit, nunggu sehari, masa nggak sabar," kata Jokowi kembali memberi teka-teki.

Entah apa maksud Jokowi dengan kalimat "nunggu sehari". Mungkinkah Minggu (15/2) besok putusan itu dikeluarkan Jokowi? Atau justru Selasa (17/2)?


Abdul Kadir
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/02/14/164314/2833247/10/ditanya-kapan-putuskan-calon-kapolri-jokowi-hasil-praperadilan-kapan-sih?991101mainnews

Menebak Sikap Jokowi Usai Praperadilan Budi Gunawan

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Sidang praperadilan yang diajukan Budi Gunawan terkait penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi segera selesai. Yang ditunggu-tunggu adalah sikap Presiden Joko Widodo setelah putusan hakim keluar.

Sidang praperadilan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah hari kelima. Putusan hakim tunggal yang memimpin sidang Sarpin Rizaldi kemungkinan keluar Senin, pekan depan.

Jokowi berulang kali menegaskan dirinya berpatokan pada proses hukum pengadilan dalam memutuskan nasib Budi. Langkah apa yang akan diambil Jokowi jika hakim mengabulkan permohonan Budi atau sebaliknya?

"Kalau putusan praperadilan menyatakan penetapan Budi sebagai tersangka tidak sah dan cacat hukum maka dia dilantik," kata anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Logan Siagian kepada Metrotvnews.com, Jumat (13/2/2015).

Bagaimana jika putusan pengadilan menyatakan penetapan tersangka Budi sesuai prosedur? "Kita lihat saja nanti Presiden bagaimana, itu hak prerogatif beliau," tambah Logan.

Mantan Kapolda Yogyakarta itu menyadari masyarakat menolak pelantikan Budi Gunawan. Opini yang berkembang di masyarakat saat ini, jika Budi dilantik maka akan jadi masalah. Publik sudah mencap Budi koruptor.

"Tapi itu bisa diselesaikan dengan sosialisasi dan melihat rekam jejak Budi jika jadi kapolri," ujarnya.

Hingga saat ini, Logan menilai Presiden masih berpegangan pada putusan pengadilan dalam menentukan nasib Budi. Artinya, jika pengadilan menilai penetapan tersangka oleh KPK tidak sah, maka Budi dilantik menjadi kapolri.

"Beliau sampai saat ini masih sesuai proses hukum karena proses politik sudah selesai. Kalau Budi bersih, kan tidak adil juga kalau tak dilantik," cetusnya.

Sementara, anggota Tim Independen atau Tim Sembilan Hikmahanto Juwana mengatakan masalah Budi tidak bisa direduksi hanya persoalan hukum. Presiden juga diminta melihat reaksi masyarakat.

"Apakah masyarakat bisa menerima ketika Budi dinyatakan menang di praperadilan, karena ini akan berpengaruh ke lima tahun mendatang. Maka, masalah ini tidak bisa direduksi ke formalitas hukum saja tapi juga harus dilihat konteks masyarakat," terang Hikmahanto.

Praperadilan, menurut dosen di Universitas Indonesia itu, urusan pribadi Budi Gunawan. "Pelantikan masalah lain lagi, harus dikaitkan dengan masalah ketatanegaraan dan reaksi masyarakat. Ini semua Presiden harus ambil keputusan," pungkasnya.


Abdul Kadir
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/02/13/357740/menebak-sikap-jokowi-usai-praperadilan-budi-gunawan

Rabu, 11 Februari 2015

Titiek Puspa Lega Rinto Harahap Meninggal Dunia

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Kepergian Rinto Harahap meninggalkan rasa sedih sekaligus lega bagi Titiek Puspa. Pasalnya Titiek melihat penderitaan yang dialami Rinto selama berjuang melawan kanker sumsum tulang belakang beberapa tahun terakhir. Makanya begitu mendengar sahabatnya telah pergi, Titiek merasa sedikit lega.

"Kita sangat akrab. Ada rasa sedih dan senangnya (Rinto meninggal). Sudah terlalu lama dia menderita, saat tahu dia sudah tidak ada, ada perasaan, `Terima kasih Tuhan Kau ambil sahabatku, dia sudah kembali kepada-Mu`," ungkap Titiek Puspa di rumah duka, Jalan Bango, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2015) malam.

Diakui Titiek Puspa, saat dirinya tiba di rumah duka, ia sudah merasakan kehadiran Rinto di dekatnya. Padahal jenazah hits maker itu masih baru akan diterbangkan dari Singapura.

"Tadi saya sampai di sini jam 5 sore, kayaknya dia sudah sampai di sini duluan sebelum jenazahnya tiba. Karena saya merasakan sesuatu. Sepertinya dia tahu kalau saya sudah menunggu dia di sini," papar pencipta lagu Kupu-Kupu Malam tersebut.

Tak lupa, Titiek Puspa mendoakan Rinto Harahap agar tenang di sisi Tuhan. Katanya, meski dirinya sudah tidak ada, karya Rinto akan selalu dikenang sepanjang masa.

"Selamat jalan Rinto. Salam saya untukmu. Kamu akan selalu dikenang, selamat jalan. Tuhan terimalah di sisi-Mu, di tempat yang penuh keindahan. Karena dia sudah memberikan yang terbaik untuk Indonesia, menghibur bangsa Indonesia. Mudah-mudahan dia mendapatkan satu tempat yang indah seperti karya-karyanya yang indah," harap Titiek Puspa

Abdul Kadir
Sumber : http://showbiz.liputan6.com/read/2174111/titiek-puspa-lega-rinto-harahap-meninggal-dunia

Wakapolri Siap Beri Pengamanan kepada Penyidik KPK yang Terancam Dibunuh

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti menegaskan pihaknya siap memberikan bantuan pengamanan kepada Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus Komjen Pol Budi Gunawan.
"Kalau mereka meminta, akan kami bantu," ujar Badrodin di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2015).
Namun, Badrodin mengatakan sampai saat ini belum ada permintaan dari pihak KPK terkait pengamanan atas teror yang mereka alami itu.
"Kalau sampai saat ini belum ada (permintaan) dari KPK," tutur Badrodin.
Diberitakan sebelumnya, muncul kabar bahwa sejumlah penyidik dan pegawai Biro Hukum KPK yang menangani sidang praperadilan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendapatkan ancaman.
Informasi yang beredar, mereka diteror melalui telepon dan pesan singkat dengan ancaman akan dibunuh. Tidak hanya pegawai KPK, para keluarga mereka pun mendapatkan teror serupa.

Abdul Kadir


Selasa, 10 Februari 2015

Ditunggu! Keputusan Jokowi sebagai 'Panglima Tertinggi' Perang Lawan Korupsi

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Keputusan bijak Presiden Joko Widodo terkait polemik KPK dan Polri saat ini sangat ditunggu-tunggu. Yang harus diingat Jokowi, selain sebagai kepala negara, dia juga berperan sebagai Panglima Tertinggi dalam perang melawan korupsi.

‎"Kondisi ini menguntungkan koruptor besar-besar. KPK lumpuh. Jokowi harus tampil sebagai kepala negara. Panglima tertinggi angkatan perang. Perang melawan korupsi,"‎ ujar Rektor UIN Syarif Hidayatullah Komarudin Hidayat.

Hal ini disampaikan Komarudin di sela-sela acara Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Selasa (10/2/2015).

Komarudin mengingatkan republik ini didirikan oleh para pejuang yang punya komitmen moral intelektual. Pejuang-pejuang saat itu rela masuk tahanan demi membela bangsa dan negara. 

"(Dulu) Tahanan berisi pejuang, lalu ketika bebas mereka mengatur rakyatnya. Kalau sekarang bebas dulu baru masuk tahanan. Sedih, spirit perjuangan kendor," tuturnya.

‎Dia menilai sejak Orde Baru rakyat Indonesia memiliki gaya hidup yang dimanjakan. Standar hidup tinggi ditambah gengsi yang melambung. 

Demi memenuhi kebutuhan gengsi yang tinggi ini, pejabat banyak yang rela mencari 'tambahan' dengan menghalalkan apa saja.


"Gaya hidup berat. Apalagi rekruitmen pejabat tidak berjalan, tidak diisi dengan orang-orang yang berkompetensi. Masalah Polri ini bagian kecil saja," ujar Komarudin.

KPK dibentuk karena polisi dan Kejaksaan lemah. Namun yang terjadi saat ini ketiganya berkonflik. "Konyol!" serunya.

‎Jika kondisi ini berlarut, Komarudin menilai perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh di tubuh ketiga institusi tersebut. "Ganti mesin semuanya," katanya.

"Sekarang ini ibarat mau lari kenceng tapi bebannya terlalu berat," imbuh Komarudin.


Abdul kadir
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/02/10/182038/2829216/10/ditunggu-keputusan-jokowi-sebagai-panglima-tertinggi-perang-lawan-korupsi?991101mainnews

Senin, 09 Februari 2015

Bacakan Gugatan Praperadilan, Pihak Budi Gunawan Anggap KPK Sewenang-wenang

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Tim pengacara tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan menganggap penetapan tersangka terhadap kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sesuai prosedur. KPK dianggap telah melakukan tindakan sewenang-wenang.
"Penetapan tersangka cacat yuridis," kata Maqdir Ismail, salah satu pengacara Budi Gunawan saat membacakan permohonan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (9/2/2015).
Dalam permohonannya, mereka mempermasalahkan jumpa pers yang digelar KPK ketika mengumumkan Budi sebagai tersangka. Menurut pihak Budi, KPK telah mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Tim pengacara juga mempermasalahkan langkah KPK yang tidak meminta keterangan terlebih dulu kepada Budi sebelum penetapan tersangka. "Saksi-saksi belum diperiksa," ujarnya.
"Dalam KUHAP jelas dan tegas bahwa lembaga praperadilan dimaksud sebagai sarana kontrol untuk menguji keabsahan tindakan penyidik, serta mengoreksi apabila tindakan itu dilakukan sewenang-wenang di luar KUHAP," ujar pengacara calon kepala Polri itu.
Di halaman pengadilan, sejumlah kelompok menggelar unjuk rasa menentang penetapan tersangka Budi oleh KPK. Mereka menuduh KPK melakukan kriminalisasi.
Pihak KPK hadir dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Sarpin Rizaldi. Dalam sidang pada Senin pekan lalu, pihakKPK tidak hadir karena materi gugatan praperadilan dari pihak penggugat berubah dan bertambah.

Abdul Kadir

Banjir Mulai Lumpuhkan Jakarta

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Banjir mulai lumpuhkan jalan-jalan di Ibukota Jakarta, pagi ini, Senin 9 Februari 2015. 

Dari pantauan VIVA.co.id melalui twitter resmi Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, genangan banjir terparah terjadi di ruas Jalan Kyai Tapa Grogol, Jakarta Barat, Pacenongan dan Letjen Suprapto.

Genangan air di ruas yang berada tepat di depan kampus Universitas Trisakti mencapai ketinggian hingga 60 sentimeter. Akibatnya, banyak sepeda motor yang mogok saat berusaha menerobos banjir.

Banyak kendaraan yang memilih putar arah, dampaknya arus lalu lintas menuju Jalan Kyai Tapa mengalami kemacetan.

Hal yang sama juga terjadi di ruas Jalan Pacenongan, Jakarta Pusat. Meski ketinggian air tidak seperti di Grogol. Namun, ada beberapa sepeda motor yang juga mogok di ruas ini.

Sedangkan di Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, jalur lambat yang berada tepat di seberang Cempaka Mas arah Senen ditutup karena banjir yang terus meninggi. Dampaknya, ribuan kendaraan terjebak dalam antrean panjang.

Abdul Kadir
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/587375-banjir-mulai-lumpuhkan-jakarta

Minggu, 08 Februari 2015

KPK Belum Berniat Ajukan Praperadilan Terkait Penangkapan Bambang

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto belum berencana mengajukan praperadilan terkait proses penangkapannya oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.
"Sejauh ini KPK memang belum mengajukan permohonan proses praperadilan atas penangkapan saya. Karena kami sedang konsentrasi praperadilan itu (BG) dan sekarang ada pihak ketiga yang mengajukan itu," ucap Bambang.
Bambang mengapresiasi Komnas HAM terkait hasil penyelidikan awal terkait proses penangkapan dirinya. Pekan lalu, Komnas HAM menyebutkan pada kesimpulan awal bahwa Polri diduga melanggar HAM saat menangkap Bambang.
"Saya belum membaca dengan tuntas apa rekomendasinya (Komnas HAM) tetapi sejauh ini KPK memang belum mengajukan permohonan praperadilan atas penangkapan," ucap Bambang.
Atas penyalahgunaan kekuasaan saat penangkapan Bambang oleh Bareskrim Polri, Komnas HAM menyarankan Presiden Joko Widodo segera melakukan remedial kepada Bambang atau pimpinan KPK lainnya.

Abdul Kadir