Presiden Jokowi disarankan untuk meninjau ulang keputusannya yang meminta kepada TNI dan Polri berperan menstabilkan harga pangan.
Sehari sebelumnya, Presiden meminta kepada institusi TNI-Polri untuk tidak segan turun ke lapangan, menelusuri permainan harga bahan pangan.
"Saya menyarankan berkenan presiden meninjau ulang perintah atau keputusannya tersebut. Kita menaruh rasa hormat kepada TNI yang telah dengan patuh dan taat kepada UU yang dibuat diera reformasi . Jujur , TNI lah yang paling reformis dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya," ujar politikus PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin, Sabtu (30/1/2016).
"Menempatkan TNI berpartisipasi dalam menstabilkan harga pangan , tidak sesuai dengan tugas dan fungsi TNI seperti yang diatur dalam UU no 34/2004 ," tambah Hasanuddin.
Dijelaskan, dalam pasal 7 ayat 2 b tentang OMSP ( operasi militer selain perang ) terdapat 14 tugas ,
tapi tidak menyebutkan tentang tugas menstabilkan harga pangan.
Selain tidak sesuai dengan UU ,lanjut Hasanuddin, TNI juga tidak terlatih untuk itu .Prajurit TNI disiapkan dan dilatih secara keras untuk melakukan pertempuran dalam rangka menjaga dan melindungi keutuhan dan kedaulatan NKRI .
"Sampai saat ini mereka belum dilatih dibidang pengendalian harga pasar," tegas Hasanuddin.
Dan sampai saat ini belum ada aturan atau prosedur baku keterlibatan TNI dibidang pengawasan dan pengendalian harga.
Jangan sampai, Hasanuddin menegaskan kembali, terjadi overlaping kebijakan atau malah terjadi konflik dengan pemangku kepentingan lainnya ,khususnya pengawasan pasar dan kontrol harga .
"Sekali lagi dengan segala hormat agar keterlibatan TNI dalam mengontrol harga pasar dapat dipertimbangkan ulang," saran Hasanuddin.
Saat menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri, Jumat (29/1/2016) kemarin, Presiden Jokowi juga mengungkapkan agar pola turun ke lapangan tidak hanya digunakan untuk harga pangan.
Seluruh jajaran TNI dan Polri diminta sering turun ke lapangan untuk mengatasi berbagai persoalan, baik masyarakat maupun keamanan.
Jangan sampai, Hasanuddin menegaskan kembali, terjadi overlaping kebijakan atau malah terjadi konflik dengan pemangku kepentingan lainnya ,khususnya pengawasan pasar dan kontrol harga .
"Sekali lagi dengan segala hormat agar keterlibatan TNI dalam mengontrol harga pasar dapat dipertimbangkan ulang," saran Hasanuddin.
Saat menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri, Jumat (29/1/2016) kemarin, Presiden Jokowi juga mengungkapkan agar pola turun ke lapangan tidak hanya digunakan untuk harga pangan.
Seluruh jajaran TNI dan Polri diminta sering turun ke lapangan untuk mengatasi berbagai persoalan, baik masyarakat maupun keamanan.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/30/politikus-pdip-kritik-perintah-jokowi-agar-tni-polri-terlibat-stabilkan-harga-pangan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar