Ganjar: KPK Dalam Kondisi Darurat, Perppu Imunitas Bisa Dikeluarkan

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Serangan yang dialami pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja memunculkan desakan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu Imunitas. Meski tidak membela KPK ata upun Polri, namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merasa saran itu perlu dipertimbangkan.

"Kondisi penegakan KPK darurat. Perppu boleh dilakukan," ujar Ganjar kepada wartawan usai mengikuti diskusi publik bersama LSI di kantornya, Jl Terusan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).

"Buat saya kondisi KPK dan polisi harus diselamatkan. Inilah saatnya Presiden bertindak. Cerita-cerita di belakangnya terungkap. Ini tidak boleh jadi bola liar," lanjut politikus PDIP ini.

Namun menurutnya, jika Perppu itu dikeluarkan maka harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Harus sesuai undang-undang. Bisa saja keluarkan Perppu," terang pria yang mengenakan kemeja batik berlengan pendek tersebut.

Mantan anggota DPR itu mengatakan, Jokowi harus berani mengambil sikap untuk meredam konflik yang sedang terjadi dalam tubuh KPK dan Polri. Kali ini Jokowi dinilainya harus mengambil risiko, termasuk lepas dari bayang-bayang Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ini nggak ada persoalan politik? Ada. Kasus BG, BW dan Adnan Pandu, hanya Presiden yang bisa ambil alih, nggak boleh sungkan," terang Ganjar.

"Ambil langkah. Ada risikonya. Misal Presiden undang pimpinan lembaga negara. Ambil mungkin pimpinan partai. Jangan lama-lama. Itu hak beliau. Saya kira Jokowi ngerti umpan lambung," sambungnya.

Terkait pidato Jokowi saat di Istana Bogor yang terkesan datar dan tidak memberi solusi terhadap masalah KPK Vs Polri, Ganjar punya pendapatnya sendiri. Dia menilai kedua institusi hukum negara tersebut harus dilindungi dari intervensi politik.

"Dalam waktu dekat harus selesai. Harus save KPK. Harus save Polri," tegas Ganjar.

Sebelumnya, Adnan menyebut perlunya dikeluarkan Perppu Imunitas untuk pimpinan KPK agar tidak selalu 'dikerjai'. Perppu ini sangat penting untuk mencegah upaya kriminalisasi pimpinan KPK.

"Perlu imunitas bagi Ketua KPK, khususnya untuk kondisi ini," kata Pandu yang mengikuti aksi #SaveKPK pada car free day di Jl Sudirman, Jakpus, Minggu (25/1/2014).

Posisi pimpinan KPK menurut Adnan Pandu cukup rawan dengan upaya kriminalisasi. Terbukti Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka di Bareskrim Polri meski laporan masyarkat baru diterima tanggal 19 Januari 2015.

"(Imunitas) sudah diajukan ke Presiden.‎ KPK minta dituangkan ke Perppu. Kalau Presiden mau persoalan ini cepat selesai, pertama SP3 (kasus) BW, lalu Perppu," sambungnya.



Abdul Kadir
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/01/25/163502/2813276/10/ganjar-kpk-dalam-kondisi-darurat-perppu-imunitas-bisa-dikeluarkan?991101mainnews

Ngeri! Ini Penampakan Pusaran Angin yang Merusak 28 Rumah di Bandung

Bandung.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

 5 Pohon tumbang dan 28 Rumah parah akibat angin kencang yang melanda Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Angin kencang ini terjadi sebelum hujan sekitar pukul 13.30 WIB, Minggu (25/1/2015). 

"Jadi sebelum hujan angin dulu kencang sekali," kata Deden Sudrajat, warga Desa Parung Serap, Soreang, Kabupaten Bandung, kepada detikcom, Minggu (25/1/2015). 

Deden mengatakan, setelah angin kencang ini mereda. Dia melihat di atas rumahnya terbentuk awan hitam yang berbentuk seperti pusaran angin. Awan ini menjulang ke angkasa, namun bagian bawahnya tak menyentuh tanah. Awan ini berwarna hitam. 

"Setelah angin kencang ini baru turun hujan deras sekali," katanya. 

Deden menyatakan, kawasan Soreang hingga kini masih hujan. Namun tidak sederas tadi siang. "Masih hujan tapi tak sederas tadi siang," katanya.

Abdul Kadir
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/01/25/181657/2813315/10/ngeri-ini-penampakan-pusaran-angin-yang-merusak-28-rumah-di-bandung?991101mainnews

Masyarakat Gelar Aksi Dukung KPK

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto yang ditangkap Polisi Jumat pagi, atas tuduhan menyuruh memberikan kesaksian palsu dalam sidang sengketa pilkada Kotawaringin Barat.

Dalam aksinya mereka meminta Polri untuk segera membebaskan Bambang Widjojanto, karena mereka menganggap penangkapan ini merupakan tindakan sewenang-wenang.

Butet Kartaredjasa dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi mengatakan, “Tindakan penangkapan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri adalah tindakan sewenang-wenang dan pukulan balik kepada semangat dan gerakan pemberantasan korupsi.”

Para aktivis anti korupsi ini juga meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan Pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Selain para aktivis anti korupsi terdapat juga elemen buruh yang turut memberikan dukungan terhadap KPK.

Terkait penangkapan Bambang Widjojanto, KPK menyatakan protes keras terhadap penangkapan ini. KPK berharap kepolisian tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu.

Komisioner KPK,  Adnan Pandu Praja mengatakan, “Jika penangkapan ini dikaitkan dengan penanganan yang saat ini sedang ditangani KPK, sekali lagi KPK menegaskan bahwa penanganan kasus BG adalah murni penegakan hukum dan tidak ada unsur lain!”

Penangkapan Bambang Widjojanto diduga kuat terkait dengan penetapan status tersangka terhadap calon Kapolri Komjen Budi Gunawan yang diduga terkait kasus rekening gendut, beberapa waktu lalu.

Sehubungan dengan hal itu pengamat hukum Prof. Saldi Isra, mengatakan “Yang harus diperhatikan oleh presiden sekarang adalah tidak ada lagi upaya kriminalisasi semua petugas yang ada di KPK mulai dari pimpinan sampai ke level yang lebih rendah.”

Hingga sore hari aksi dukungan terhadap KPK masih terus berlangsung. Masyarakat masih terus berdatangan untuk memberikan dukungan terhadap KPK.

Abdul Kadir

Sumber : http://www.voaindonesia.com/content/masyarakat-gelar-aksi-dukung-kpk-/2610678.html

Wakapolri: Ini Kasus Lama, Tapi Ada Bukti Baru Jadi BW Ditangkap

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menyatakan kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di mana Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto berperan sebagai kuasa hukum adalah kasus lama. Tapi kenapa diungkap lagi oleh Polri?

"Dari hasil penyelidikan kasus ini sudah cukup lama 2010 dan penyidik berkesimpulan sudah ada alat bukti baru yang cukup sehingga ditingkatkan ke penyidikan. Sehinga dilakukan langkah hukum oleh penyidik," kata Badrodin di Istana Bogor, Jl H Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015).

Polri merasa perlu menangkap Bambang Widjojanto untuk keperluan penyidikan. Padahal kasus ini sudah diputus oleh MK sehingga memenangkan klien Bambang yakni pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto.

"Penyelidikan dari kasus lama dijadikan sebagai bahan penyelidikan yang sekarang," kata Badrodin.

Dia menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti yang kuat. Namun dia enggan menyebutkan apa saja bukti itu.

"Alat bukti jenisnya apa itu teknis penyidikan, masalah materi saya tidak bisa jelaskan di sini," ucap dia.

Hal yang diperkarakan oleh Polri adalah kesaksian Ratna Mutiara saat sidang sengketa Pilkada. Bambang Widjojanto disebut merekayasa kesaksian dari Ratna.

Sebelumnya Bupati Kotawaringin Barat Ujang Iskandar menyebutkan bahwa tak ada kaitan antara Bambang Widjojanto dengan Ratna. Saat itu Ratna datang dengan sukarela untuk menjadi saksi.

Ujang juga menyatakan bahwa rivalnya, Sugianto telah mencabut aduan terkait itu. Kasus ini sudah ditutup.

"Itu kan yang lama, tapi kami punya aduan yang baru," pungkas Badrodin.

Abdul Kadir
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/01/23/165618/2812241/10/wakapolri-ini-kasus-lama-tapi-ada-bukti-baru-jadi-bw-ditangkap?nd772204btr

Pencarian AirAsia Dihentikan Setelah Badan Pesawat Diangkat

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

 Kepala Badan SAR Nasional, Marsekal Madya TNI F. Henry Bambang Soelistyo mengatakan, tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat akan menghentikan proses pencarian AirAsia QZ8501 yang jatuh di perairan Selat Karimata, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, pada 28 Desember 2014.

Soelistyo mengatakan, saat ini di lokasi masih ada tiga KRI yang disiapkan. Termasuk helikopter dari TNI Angkatan Udara dan milik Basarnas. Dari foto yang diambil di dasar laut, terlihat ada badan pesawat AirAsia QZ8501. Namun, belum bisa diangkat.

Setelah pengangkatan ini, Soelistyo mengaku tidak menutup kemungkinan akan menghentikan pencarian. Tetapi, akan ada pencarian harian yang dilakukan tim.

"Kalau hitungan genap satu bulan, tanggal 27 bulan ini. Tapi, kalau badan diangkat sebelum tanggal 27 (Januari), saya akan umumkan penutupan," kata Soelistyo dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, di ruang rapat gedung DPR, Jakarta, Selasa 20 Januari 2015.

Soelistyo sudah menemui keluarga korban beberapa waktu lalu. Ditemani Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Wali Kota Surabaya Rismaharani, serta dari unsur TNI dan Polda.

Dia menjelaskan, sudah ada titik terang dari keluarga, untuk menerima realitas bahwa akan ada waktunya proses pencarian dihentikan. Keluarga korban, kata Soelistyo, juga berterima kasih kepada Basarnas dan tim yang telah bekerja maksimal dalam penanganan kecelakaan ini.

"Mereka (keluarga korban) memberi aplaus. Dan itu tujuan akhir berkunjung ke keluarga," katanya.

Setelah kunjungan itu, Soelistyo yakin keluarga korban bisa menerima jika pencarian korban nanti dihentikan. "Jadi pada waktu mengumumkan penutupan, keluarga tidak kaget," katanya.

Abdul Kadir
Sumber : http://m.news.viva.co.id/news/read/580094-pencarian-airasia-dihentikan-setelah-badan-pesawat-diangkat

Kapal Terbalik di Bulungan, Dua Penumpang Hilang

Kalimantan Utara.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Kecelakaan menimpa speedboat tujuan Tarakan-Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Selasa (20/1) sekitar pukul 13.30 Wita. Kapal cepat bernama lambung Dwi Putra yang mengangkut 20 orang, termasuk seorang motoris dan seorang anak buah kapal, terbalik di Sungai Kayan, tepatnya di antara Desa Teras Baru dan Teras Nawang, Kabupaten Bulungan.

Dua orang dilaporkan hilang, yaitu seorang wanita dan laki-laki, yaitu Iganitius (28), dan Katerina Nyonya Hayon (47).

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat mesin speedboat tiba-tiba mati karena kehabisan bahan bakar minyak (BBM). Di saat bersamaan, arus sungai cukup deras menghantam dan mampu membalikkan kapal tersebut. Penumpang dalam kondisi panik mengetahui kapal yang ditumpanginya terbalik berusaha menyelamatkan diri.

Menurut Kepala Desa Teras Baru, Herodes, beberapa warganya sempat yang saat itu sedang berkumpul tidak jauh dari tepi sungai terkejut melihat kapal yang penumpangnya sebagian besar merupakan karyawan perusahaan perkebunan karet PT Kayan Makmur Sejahtera tiba-tiba terbalik.

“Waktu kejadian kami langsung inisiatif membantu semampunya, kebetulan warga banyak yang bisa berenang,” jelas Herodes kepada Radar Tarakan(Grup JPNN.com).

Tidak berselang lama, tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kepolisian Resor (Polres) Bulungan tiba di lokasi dan membantu mengevakuasi korban. Termasuk menelusuri sungai untuk mencari dua penumpang yang dilaporkan hilang.

“Dari kami ada 15 orang dibantu anggota BPBD dan masyarakat untuk berusaha mencari korban ini,” kata Kapolres Bulungan AKBP Eka Wahyudianta.

Abdul Kadir

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/01/20/282628/Kapal-Terbalik-di-Bulungan,-Dua-Penumpang-Hilang

Eksekusi Mati Selesai, 4 Jenazah Dibawa Keluar Nusakambangan

Cilacap.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Eksekusi terhadap 5 terpidana mati di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, usai dilakukan pada pukul 00.30 WIB, Minggu 18 Januari 2015. Tepat pukul 04.00 WIB, 4 Ambulans pembawa jenazah terpidana mati meninggalkan Nusakambangan.

Pantauan Liputan6.com di Dermaga Wijayapura, Cilacap, keempat ambulans itu mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan mobil Patwal.

Kapolres Cilacap AKBP Ulung Sampurna Jaya mengatakan, proses eksekusi berjalan lancar. Eksekusi dilaksanakan di Pulau Nusakambangan di dekat Lembaga Pemasyarakatan Batu.

"4 Yang dibawa keluar, yakni Rani (Rani Andriani) diambil keluarganya di Cianjur. Dan dibawa ke Jakarta, Daniel (Daniel Enemuo)," beber Ulung.

Ia menjelaskan, 2 Ambulans di antaranya yang membawa jenazah Marco Archer Cardoso Moreira dan Ang Kiem Soei menuju krematorium di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah untuk dikremasi.

Ulung menambahkan, satu jenazah atas nama Namaona Denis dimakamkan di Pulau Nusakambangan.

Sementara itu, rohaniwan Hasan Makarim mengatakan, eksekusi berjalan dengan baik. "Lancar, dan insya Allah khusnul khatimah," ucap dia.

Kejaksaan Agung mengeksekusi 6 terpidana mati pada Minggu 18 Januari dini hari. 5 Terpidana mati dieksekusi di Pulau Nusakambangan, Cilacap pada pukul 00.30 WIB. Sedangkan 1 terpidana mati dieksekusi di Boyolali, Jawa Tengah pada pukul 00.46 WIB.

Berikut 6 terpidana mati tersebut:

1. Marco Archer Cardoso Moreira (WN Brasil) dieksekusi di Nusakambangan.
2. Rani Andriani alias Melisa Aprilia (WNI) dieksekusi di Nusakambangan.
3. Tran Thi Bich Hanh (WN Vietnam) dieksekusi di Boyolali.
4. Namaona Denis (WN Malawi) dieksekusi di Nusakambangan.
5. Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou (WN Nigeria) dieksekusi di Nusakambangan.
6. Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir alias Tommi Wijaya (warga Belanda) dieksekusi di Nusakambangan.

Abdul Kadir
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2162570/eksekusi-mati-selesai-4-jenazah-dibawa-keluar-nusakambangan

Warganya dieksekusi, Brasil dan Belanda marah dan tarik Dubes dari Jakarta

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Eksekusi mati terhadap 6 terpidana mati di Indonesia menuai kemarahan pemerintah Brasil dan Belanda. Kemarahan itu ditunjukkan kedua negara tersebut dengan mencabut Duta Besar-nya dari Jakarta.

Presiden Brasil Dilma Rousseff marah dan kecewa terhadap pemerintah Indonesia. Di luar dugaan Rousseff, permohonan atas dasar kemanusiaan terhadap warganya, Marco Archer Cardoso Moreira, 53 tahun, untuk tidak ditembak mati telah ditolak mentah-mentah oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.  (Baca: Menjelang eksekusi mati: Marco terus menangis, Asien berdandan cantik)

“Eksekusi tersebut telah mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Duta Besar Brasil di Jakarta sudah dipanggil pulang untuk konsultasi,” kata Dilma seperti dikutipTempo dari BBC, Sabtu (17/01/2015).

Menurut Roussef, Marco adalah warga Brasil pertama yang dieksekusi di luar negeri. Dia juga telah memperingatkan sebelumnya bahwa hukuman mati itu akan merusak hubungan diplomatis kedua negara.

Rousseff sudah mengajukan grasi pada Jumat, tapi Jokowi menolaknya. Ia mengatakan menghormati sistem peradilan dan hukum di Indonesia. Namun, sebagai seorang ibu dan kepala negara, Roussef meminta eksekusi tak dilakukan dengan alasan kemanusiaan.

Seperti diketahui, Marco ditangkap pada tahun 2003 setelah polisi di bandara Jakarta menemukan 13,4 kilogram kokain. Dalam sebuah video rekaman temannya, Marco mengaku menyesal telah menyelundupkan narkoba ke Indonesia. “Tapi saya layak diberi kesempatan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan,” katanya.

Belanda

Seperti Brasil, Belanda juga mengutuk eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Indonesia semalam. Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders mengatakan pemerintahnya telah menarik duta besarnya di Jakarta setelah pemerintah Indonesia mengeksekusi mati warga mereka, Ang Kiem Soei. (Baca: Kisah terpidana mati Ang Kim Soei buka pengobatan gratis di Lapas Besi Nusakambangan)

“Ini adalah hukuman kejam dan tidak manusiawi,” kata Bert Koenders seperti dikutip dariTempo dari Reuters, Sabtu (17/01/2015). “Hukuman ini tidak dapat diterima oleh martabat dan integritas kemanusiaan.”

Sebelum eksekusi, pengacara Soei mengatakan bahwa kliennya itu menghargai upaya pemerintah Belanda untuk memohon grasi kepada pemerintah Indonesia, meski gagal. Soei, kata pengacara tersebut, juga berkata akan berdiri di hadapan regu tembak tanpa penutup mata.

Brasil dan Belanda merupakan negara yang telah menghapus hukuman mati dalam hukum pidananya sejak abad 18. Brasil menghapus hukuman mati pada tahun 1889, sedangkan Belanda menghapus hukuman mati dari produk hukum kriminalnya pada 1870.

Jokowi mengatakan dirinya tak akan menunjukkan belas kasihan kepada penjahat narkoba. “Karena mereka telah merusak begitu banyak kehidupan,” kata Jokowi. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo berharap eksekusi semalam bisa membuat kapok pengedar narkoba. “Mudah-mudahan ini akan memiliki efek jera,” katanya.

Terkait dengan pencabutan Dubes tersebut, Pemerintah Indonesia menilai sikap itu adalah wajar. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menghormati setiap langkah yang dilakukan negara sahabat.

“Itu hal biasa dan hak pemerintah di sana untuk menarik dubesnya. Kami menghormati hal itu,” ujar Jubir Kemlu Arrmanatha Nasir, saat dihubungi, Minggu (18/01/2015).

Armanatha sebagaimana dikutip DetikNews mengatakan, Indonesia tetap akan meningkatkan hubungan bilateral antara RI dan Belanda dan Brasil. Tetapi, sejauh ini Kemlu belum mendapatkan berita resmi dari kedua negara tersebut terkait penarikan dubesnya.

“Kita belum dapat berita resminya, tapi kita menganggap penarikan untuk konsultasi itu hal biasa,” ujarnya.

Abdul Kadir

Sumber : http://simomot.com/2015/01/18/warganya-dieksekusi-brasil-dan-belanda-marah-dan-tarik-dubes-dari-jakarta/

Suhardi Alius Sah Dimutasi ke Lemhanas, Alasannya?

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Komisaris Jenderal Suhardi Alius resmi dimutasi dari posisinya sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri menjadi Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Posisi Suhardi digantikan Inspektur Jenderal Budi Waseso, yang sebelumnya menjabat Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim). (Baca: Rumor Suhardi Alius Diganti, JK: Siapa yang Copot?)

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Ronny Franky Sompie mengatakan mutasi itu untuk penyegaran di internal Polri. Ia membantah kabar bahwa Suhardi dicopot terkait dengan kasus yang menjerat Komisaris Jenderal Budi Gunawan. "Mutasi rutin biasa," ujar Roni, Jumat, 16 Januari 2015. (Baca: Polri: Suhardi Alius Belum Resmi Dicopot.)

Sebelumnya, sejumlah sumber menyebutkan Suhardi merupakan orang yang membocorkan informasi kecurangan yang dilakukan Budi ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Selasa, 13 Januari 2015, KPK menetapkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan kepemilikan rekening tidak wajar. (Baca: 4 Aktor di Balik Blunder Pemilihan Budi Gunawan.)

Penetapan Budi sebagai tersangka hanya sehari sebelum Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu mengikuti tes kelayakan dan kepatutan di depan Komisi Hukum DPR. Dewan akhirnya menyetujui Budi sebagai Kapolri terpilih melalui sidang paripurna pada Kamis, 15 Januari 2015. (Baca: Akhirnya, Jokowi Tunda Budi Gunawan Jadi Kapolri.)

Adapun Budi Waseso disebut-sebut sebagai orang dekat Budi Gunawan. Sekolah Staf dan Pimpinan Polri yang dinakhodai Budi Waseso juga di bawah koordinasi Lembaga Pendidikan Polri. Saat menjalani tes kelayakan dan kepatutan di DPR, Budi Gunawan tampak didampingi Budi Waseso. (Baca: KPK: Jokowi, Tak Ada Jalan Lantik Budi Gunawan.)

Abdul Kadir
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/01/16/063635397/Suhardi-Alius-Sah-Dimutasi-ke-Lemhanas-Alasannya

Jokowi Meralat, Bensin Balik Rp6.500 per Liter

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Angin segar penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) kian kencang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan hal itu kemarin (15/1). ’’Sebentar lagi juga kita umumkan. Hitungan kita (harga premium) mungkin bisa turun (menjadi) Rp6.400-6.500 per liter,” ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta. 

Jokowi saat itu menjadi pembicara kunci di acara Indonesia Outlook 2015 yang diprakarsai salah satu stasiun televisi nasional. Pernyataan tersebut menguatkan statement Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sehari sebelumnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah menurunkan harga premium pada 1 Januari 2015, dari Rp8.500 menjadi Rp7.600 per liter. Harga BBM tersebut ditetapkan dengan patokan harga minyak dunia USD60 per barel.

Harga itu tidak relevan lagi karena harga minyak dunia terus turun hingga kisaran USD45 per barel. Sempat rebound ke level USD48 per barel, tetapi kembali anjlok. ’’Namun, (rencana penurunan) ini belum menjadi keputusan. Masih dihitung-hitung. Tetapi kisarannya sekitar itu,” ujarnya.

Jokowi mengakui keputusan pemerintah untuk menurunkan lagi harga BBM merupakan konsekuensi turunnya harga minyak dunia. Dia menyebut hal itu sebagai berkah Tuhan. ’’Ya karena itu, (harga BBM) kita juga harus turun,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga sempat berkisah tentang keputusannya menaikkan harga BBM jenis premium dan solar pada 18 November 2014 lalu. Premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 dan solar naik dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter.

Jokowi menyatakan, ketika itu dirinya banyak mendapat masukan agar tidak dulu menaikkan harga BBM. Salah satu yang paling dikhawatirkan adalah turunnya popularitas. ’’Tetapi, saya bekerja bukan untuk popularitas. Ternyata juga nggak ada demo,” tutur Jokowi dengan gaya khasnya.

Penegasan Jokowi itu sekaligus meralat besaran penurunan versi Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Ahmad Bambang. Ahmad menyebut range penurunan berkisar Rp600 sampai Rp1.000. ’’Harga barunya sekitar Rp6.000 per liter,” tandasnya, Rabu (14/1).

Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah terus mencermati tren merosotnya harga minyak dunia dalam beberapa bulan terakhir. Sepanjang paruh pertama Januari ini, harga minyak ternyata terus turun. ’’Karena rumusan harga premium (dan) solar kita ikut harga minyak, jadi nanti ya turun,” ujarnya di kantor Wapres kemarin.

Terkait pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut harga premium bakal turun ke kisaran Rp6.500 per liter, JK mengaku kalau sampai siang kemarin pemerintah masih mengalkulasi besar penurunannya. ’’Sebab, ada faktor (nilai tukar) rupiah juga,” katanya. Masuknya faktor nilai tukar rupiah dikarenakan sebagian BBM Indonesia diimpor dari luar negeri.

Sebagai gambaran, harga BBM akan turun jika harga minyak dunia turun dan rupiah menguat. Sebaliknya, harga BBM naik jika harga minyak dunia naik dan rupiah melemah. Saat ini, kondisinya adalah harga minyak dunia turun, namun rupiah sedikit melemah dari kisaran Rp12.400 per USD ke kisaran Rp12.550 per USD.

’’Jadi, kita sedang cari titik keseimbangannya. Tetapi yang jelas (harga BBM) turun karena harga minyak lebih dominan,” kata Menteri ESDM Sudirman Said saat ditemui Rabu lalu di kantor presiden.

Sementara Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang saat dihubungi menegaskan, pihaknya siap menjalankan harga baru. Tetapi baru bisa direalisasikan di SPBU selambat-lambatnya dalam dua hari. Meski ada jeda, dia menyebut pengumuman ke SPBU terkait harga baru disampaikan sesaat setelah diumumkan.

’’Misalnya disampaikan Jumat ini, langsung disampaikan harga baru premium dan solar ke SPBU. Tetapi, harganya baru berlaku dalam 1-2 hari setelah diumumkan," jelasnya.

Jeda diperlukan untuk menekan kerugian yang bakal dialami pengusaha. Ada komplain dari pengusaha atas kebijakan pemerintah yang menurunkan BBM pada 1 Januari lalu. Saat bensin diturunkan dari Rp8.500 menjadi Rp7.600 per liter, pengusaha mengaku rugi.

Pengusaha membeli premium dan solar dengan harga Rp8.500 per liter. Belum sempat habis, mereka harus menurunkan harga jual. Ahmad Bambang menyebut, SPBU tidak mau membeli bensin kalau harganya besok turun. Itu berpotensi memunculkan kosongnya stok. ’’Jadi, harga baru berlaku 1-2 hari supaya mereka tidak rugi," tandasnya.

Menurut Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi, kerugian yang muncul dari kebijakan pemerintah sebelumnya cukup tinggi. Menyentuh Rp127 miliar. Namun, Ahmad Bambang menegaskan tidak ada masalah karena kerugian telah diganti.

Abdul Kadir

Sumber : http://www.radarlampung.co.id/read/berita-utama/75874-jokowi-meralat-bensin-balik-rp6500-per-liter

Menkopolhukam: penundaan pelantikan hingga proses hukum tuntas

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno mengatakan, Presiden Joko Widodo menunda pelantikan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan hingga proses hukumnya tuntas.

"Disampaikan bahwa ini memberhentikan dengan hormat (Sutarman) surat DPR sudah dilihat, mengangkat Pak Badrodin sebagai pelaksana tugas. Dan kepada Pak Budi Gunawan sementara ini belum dilantik sampai masalahnya clear," kata Menko Polhukam di Komplek Istana Presiden Jakarta, Jumat malam, usai mendampingi Presiden Joko Widodo melangsungkan keterangan pers di Istana Merdeka mengenai pergantian pimpinan Polri.

Tedjo Edhi mengatakan, sebelum melangsungkan keterangan pers, Presiden dan Wakil Presiden didampingi Menko Polhukam bertemu dengan Jenderal Sutarman, Komjen Badrodin Haiti dan Komjen Budi Gunawan.

"Ini kan secara politis clear. Biar bagaimana caranya dengan KPK bisa jelaskan bagaimana kelanjutannya (proses hukum)," katanya.

Penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan, kata Menko Polhukam, untuk menghormati proses hukum. Ia juga mengatakan pemerintah telah berkomunikasi dengan DPR RI mengenai hal ini.

Menko Polhukam juga mengatakan, tidak akan ada permasalahan internal di Polri atas pergantian struktur pimpinan ini dan Jenderal Sutarman serta Komjen Badrodin Haiti akan menjelaskan mengenai hal ini kepada internal Polri pada hari-hari mendatang.

Presiden Joko Widodo pada Jumat malam menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka terkait pemberhentian Kapolri Jenderal Sutarman dan menunjuk Pelaksana Tugas Kapolri, Komjen Badrodin Haiti.

Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Jenderal Sutarman dan Komjen Badrodin Haiti.

Usai keterangan pers, Komjen Budi Gunawan kemudian meninggalkan komplek Istana Presiden Jakarta dan enggan memberikan keterangan kepada wartawan.

Abdul Kadir
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/474593/menkopolhukam-penundaan-pelantikan-hingga-proses-hukum-tuntas

Soal Foto Mesra Elvira-Samad, YPI: Kami Sangat Menjaga Anak Didik Kami

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONINE

Foto yang menampilkan adegan panas antara Ketua KPK Abraham Samad dengan Puteri Indonesia 2014 Elvira Devinamira beredar luas sejak subuh tadi. Begitu juga Yayasan Puteri Indonesia (YPI) yang enggan menjawab seandainya sosok di foto tersebut adalah benar-benar Elvira.

“Kita enggak mau berandai-andai kasihan anaknya. Jika begitu kita sudah memvonis sesuatu yang mungkin enggak jadi kesalahan dia, jadi kita lihat saja dulu,” kata Ketua Dewan Pembina YPI, Puteri K. Wardani.

Hal ini dikatakannya saat ditemui awak media di kantornya di Graha Mustika Ratu, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2015).

Puteri yakin bahwa sosok yang beradegan sedang berciuman dan berpelukan itu bukan Elvira yang saat ini sedang dikarantina dalam kontes kecantikan Miss Universe 2015 di Miami, Amerika Serikat. Menurutnya Elvira sendiri juga sudah menegaskan bahwa foto tersebut tidak pernah terjadi.

Elvira sendiri adalah Duta Anti Korupsi yang ditunjuk langsung oleh KPK. Dia pernah beberapa kali ikut kampanye anti korupsi khususnya bagi kalangan perempuan, bersama dengan Ketua KPK Abragam Samad. Keduanya juga pernah berfoto bersama tapi posenya terlihat wajar.

Lebih lanjut, Puteri berujar pihaknya selalu menjaga agar para finalis Puteri Indonesia tidak melanggar kode etik selama masa kontrak. “Yayasan Puteri Indonesia sangat menjaga anak-anak didik kami, bahwa dalam bertugas selalu didampingi oleh Yayasan Puteri Indonesia,” pungkasnya.

Abdul Kadir

Sumber : 

http://news.detik.com/read/2015/01/14/215558/2803694/10/soal-foto-mesra-elvira-samad-ypi-kami-sangat-menjaga-anak-didik-kami?9911012

Jadi Tersangka, DPR Tetap Uji Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Penetapan status tersangka oleh KPK kepada Komjen Budi Gunawan dalam kasus dugaan gratifikasi tidak halangi fit and proper test calon Kepala Polri. Calon tunggal Kapolri ini mengaku siap hadir memenuhi undangan Komisi III DPR esok pagi. 

"Kalau diundang, saya hadir," jawab Budi Gunawan ditanya kesiapannya menghadiri fit and proper test calon Kapolri.

Kepada wartawan di teras kediamannya di Duren Tiga, Jakarta, Selasa (13/1/2015), Budi Gunawan menegaskan bukan dirinya yang punya wewenang dalan proses pemilihan pimpinan baru Polri. Menyusul penetapan status tersangka oleh KPK, maka menjadi wewenang Presiden Jokowi dan DPR yang mengambil keputusan.

Sesaat sebelumnya di tempat yang sama, Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin memastikan bahwa fit and proper test calon kapolri tetap dilanjutkan. "Dilanjutkan besok jam 09.00 WIB," kata politikus Golkar ini. 

Pernyataannya ini adalah kesimpulan hasil rapat pleno Komisi III DPR pasca pengumuman KPK yang menetapkan status tersangka kepada Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Di dalam rapat yang digelar sebelum rombongan Komisi III DPR berangkat ke kediaman Komjen Budi Santoso ada dua fraksi yang memberikan catatan mereka.

"Fraksi Demokrat minta tidak dilanjutkan, Fraksi PPP bisa dilanjutkan tapi dengan meminta konfirmasi KPK. Sedangkan delapan fraksi lainnya menyatakan tetap dilanjutkan. Berdasar itu prosesnya kita lanjutkan," papar Azis.

Abdul Kadir
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/13/344559/jadi-tersangka-budi-gunawan-tetap-dpr-uji-sebagai-calon-kapolri

KPK Tetapkan Calon Kapolri Budi Gunawan sebagai Tersangka

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi Gunawan.

"Kita ingin sampaikan progress report kasus transaksi mencurigakan atau tidak wajar dari pejabat negara. Perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dengan tersangka Komjen BG dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji," ujar Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/1/2015).

Budi Gunawan merupakan calon tunggal kepala Kepolisian RI yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo.

Abraham mengatakan, penyelidikan mengenai kasus yang menjerat Budi telah dilakukan sejak Juli 2014.

"Berdasarkan penyelidikan yang cukup lama, akhirnya KPK menemukan pidana dan menemukan lebih dari dua alat bukti untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan," kata Abraham.

Budi Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Pencalonan Budi Gunawan sebagai kepala Kepolisian RI dikritik berbagai pihak. Ia sempat dikaitkan dengan kepemilikan rekening gendut. Terlebih lagi, Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak para calon kepala Kepolisian RI.

Abdul Kadir

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015/01/13/14354311/KPK.Tetapkan.Calon.Kapolri.Budi.Gunawan.sebagai.Tersangka

Detik-detik Pengangkatan Black Box FDR AirAsia dari Dasar Laut

Pangkalan Bun.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Inilah detik-detik pengangkatan black box pesawat AirAsia QZ8501 berupa Flight Data Recorder (FDR) oleh tim penyelam gabungan TNI AL, Senin 12 Januari pagi kemarin. Tim penyelam beranggotakan Kapten Laut Syaiful Aprianto, Pelda Bambang, Serda Rajab, dan Klasi Edi Susanto berhasil menyelam ke dasar laut dengan kedalaman 33,7 meter.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Selasa (13/1/2015), penyelaman berlangsung cukup singkat. Tim mulai masuk ke dasar laut pada pukul 06.46 WIB dan sekitar 25 menit kemudian mereka kembali ke permukaan dengan membawa black box FDR.

Proses evakuasi black box atau kotak hitam jenis FDR ini berjalan lancar. Karena cuaca maupun arus bawah laut di perairan Selat Karimata cukup bersahabat. Setelah berhasil diangkat, FDR pesawat AirAsia QZ8501 itu dibawa ke kapal KN Jadayat menuju ke KRI Banda Aceh.

Di atas KRI Banda Aceh, Panglima TNI Jendral Moeldoko menyerahkan secara simbolis black box FDR yang berisi data penerbangan itu kepada Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Marsda TNI (Purn) Tatang Kurniadi.

Dalam kunjungannya, Jendral Moeldoko juga menginstruksikan kepada tim penyelam gabungan TNI AL untuk segera mencari Cockpit Voice Recorder (CVR) yang merupakan bagian black box lainnya.

Kemudian Senin petang, pesawat boeing 737 milik TNI AU yang membawa black box FDR tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Selanjutnya, KNKT akan menyelidiki alat yang berisi data penerbangan tersebut.

Selain menunggu ditemukannya black box CVR, diharapkan FDR dapat mulai mengungkap misteri dibalik jatuhnya pesawat AirAsia rute Surabaya-Singapura di Selat Karimata, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah itu.

Abdul Kadir
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2160283/detik-detik-pengangkatan-black-box-fdr-airasia-dari-dasar-laut