Kamis, 01 Mei 2014

FITRA: Dinas PU DKI Perlu Dicurigai

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta mengirimkan surat permohonan pendampingan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat DKI terkait proyek triliunan rupiah yang dikerjakannya. Namun surat tersebut tidak ditembuskan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, melainkan hanya ke Wakil Gubernur dan jajaran di bawahnya.
Menurut Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi, surat tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa proyek besar seperti pengerukan sungai dan waduk yang berada di dalam program Jakarta Emergency Dredging Iniciatives (JEDI) yang kini bernama Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) sangat berpotensi penyelewengan.
Uchok mengatakan, tidak adanya tembusan ke Gubernur patut dicurigai, ”Kepala Dinas kan bertanggung jawab ke Gubernur, kenapa dihilangkan? apakah ada kongkalikong Dinas PU DKI dengan Wagub sehingga Gubernur tidak perlu tahu soal ini,” ujarnya.
Seperti diketahui, dua surat Kepala Dinas PU DKI Manggas Rudy Siahaan ditujukan kepada BPKP dan Inspektorat untuk mendampingi proyek-proyek besar dengan anggaran ratusan miliar hingga triliunan rupiah.
Surat tersebut juga memuat lampiran proyek-proyek tahun jamak (multiyears) yang diminta oleh Dinas PU untuk didampingi agar tidak tersandung korupsi. Yakni Pembangunan pompa waduk Ria Rio dan saluran IKIP sebesar Rp 55 miliar, JEDI Paket I Rp 270,5 miliar, JEDI Paket 4 Rp 395 miliar, JEDI Paket 7 Rp 302 miliar, pembangunan sarana prasarana pengendali banjir RP 80 miliar, Pembangunan parkir air dan sumur resapan RP 10 miliar, pembangunan sistem pompa Hailai Marina Rp 623 miliar, pembangunan sistem pompa Kamal Rp 934,5 miliar, Pembangunan sistem pompa Sentiong Ancol Rp 623 miliar, pembangunan sistem pompa Karang Rp 534 miliar, pembangunan sistem pompa Angke RP 1,4 triliun, pelaksanaan pembangunan tanggul untuk mendukung tanggul raksasa, Rp2,5 triliun. Semua anggaran tersebut dipecah selama tiga tahun, mulai 2014 hingga 2016.

Abdul Kadir

Tanpa Demo, Ribuan Buruh di Sulsel Peringati May Day dengan Jalan Santai

Makassar.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Puluhan ribu buruh di Sulawesi Selatan akan mengikuti jalan santai di Lapangan Karebosi Makassar dalam rangka memperingati Hari Buruh se-Dunia (May Day), 1 Mei mendatang. Gerak jalan santai ini rencananya akan diikuti dari berbagai serikat buruh di Sulawesi Selatan. Hal ini disampaikan Ketua Konfederasi Buruh Sulawesi Selatan, Nasaruddin, Selasa (29/4/2014)

Nasaruddin mengatakan, khusus untuk Konfederasi Buruh Sulsel, sebanyak Rp 7 ribu orang akan mengikuti gerak jalan santai di Lapangan Karebosi Makassar. Gerak jalan santai dilakukan atas hasil kesepakatan bersama oleh sejumlah kaun federasi buruh yang ada di Sulsel. Menurutnya, pelaksanan peringatan hari buruh berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya lantaran peringatanya tepat pada hari libur.

"Kita tidak melakukan aksi, kami hanya melakukan gerak jalan santai tujuanya untuk mengajak para buruh bersantai dan saling bertukar pikiran untuk membahas masalah buruh," paparnya. 

Abdul Kadir
Sumber : http://makassar.tribunnews.com/2014/04/29/tanpa-demo-ribuan-buruh-di-sulsel-peringati-may-day-dengan-jalan-santai

Aliansi Jurnalis Independen: Jurnalis Bukan Jurkam

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Para jurnalis juga turut ambil bagian. Para jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta turun ke jalan menyuarkan aspirasinya. 

Jurnalis tersebut turun ke jalan untuk menuntuk agar tidak dijadikan alas kaki oleh pemilik media. Tak heran dalaam aksinya tersebut AJI membawa sepatu raksasa sebagai simbol demonstrasi. 

"Kami di sini menolak menjadi alas kaki pemilik media. Seperti diketahui banyak pemilik media yang berpolitik," kata Anita Rahman, Koordinator Aksi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2014). 

Anita mengatakan, dalam aksi yang sama pihaknya juga menuntut perusahaan media harus memberikan contoh untuk memenuhi aturan yang mengharuskan penyampaian laporan keuangan tahunan ke publik. 

Terutama perusahaan media yang berbentuk badan hukum Perusahaan Terbuka, atau yang memiliki total aktiva perusahaan sebesar Rp 25 miliar. 

Menurutnya, masih banyak pekerja media di Jakarta yang menerima gaji bulanan dibawah standar layak, Kepmenperindag No. 121/tahun 2002 ini menjadi hal yang sangat relevan dalam rangka menciptakan transparansi dan rasa keadilan bagi pekerja maupun perusahaan. 

Lebih jauh, Anita mengatakan, sisi lain, belanja iklan nasional diperkirakan tahun ini naik 20 persen menjadi Rp 140 triliun. Belanja iklan politik di TV pada kampanye terbuka 16 Maret - 5 April 2014 mencapai Rp 340 Miliar. 

"Namun apakah rezeki Pemilu itu akan turun kepada para reporter, dari data 2013, media-media nasional masih pelit mengucurkan dana untuk kesejahteraan pekerja media. Kebanyakan media di Indonesia mengeluarkan kurang dari 30 persen biaya untuk pekerja mereka," ucapnya.

Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/01/aliansi-jurnalis-independen-jurnalis-bukan-jurkam

Gunung Slamet 41 Kali Gempa Letusan dan 75 Hembusan Vulkanik Pagi Tadi

Pemalang.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Status Gunung Api Slamet naik dari level "Waspada" menjadi "Siaga" sejak Rabu (30/4/2014) pukul 10.00 WIB.
Hal ini didasarkan evaluasi adanya peningkatan aktivitasGunung Slamet yang berada di  Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, dan Brebes hingga kemudian PVMBG  menaikkan status dari Waspada (level II) menjadi Siaga (level III).
Terkait hal itu, PVMBG merekomendasikan agar masyarakat dan wisatawan tidak beraktifitas dalam radius 4 kilometer dari puncak Gunung Slamet.
 
Dari data terakhir pada Kamis (1/5/2014) pukul 00.00-06.00 WIB, yang disampaikan Kepala Pos Pemantaun Gunung Slamet, Sudrajat, tercatat ada 41 kali gempa letusan dan 75 kali gempa hembusan.
"Aktifitas Gunung Slamet masih bersifat fluktuatif, bisa jadi nanti siang aktifitas kembali naik, itu masih berkisaran relatif sama," tuturnya
Secara visual, dilaporkan suara dentuman berulangkali hingga radius 10 km. Dari hasil visual tidak terlihat sinar api melainkan hanya letusan abu vulkanik yang condong ke arah barat.
"Mungkin itu (abu) tidak jauh, paling masih jatuh di lereng-lereng bagian atas gunung," katanya.
 
Dengan status "Siaga",  direkomendasikan dilarang melakukan kegiatan pendakian Gunung Slamet kecuali untuk penyelidikan dan penelitian untuk mitigasi bencana.
Masyarakat dihimbau tetap tenang dan tidak terpancing isu-isu mengenai gunung slamet yang tidak jelas sumbernya, serta tetap mengikuti arahan aparat.
Sudrajat, memastikan radius larangan yaitu 4 kilometer tidak ada pemukiman warga. Karena wilayah pemukiman terdekat berada di jarak 6 kilometer dari puncak gunung.
Kalau ingin mengetahui informasi terkini aktifitas Gunung Api Slamet, Anda dapat tanyakan langsung ke Pos Pengamatan di Desa Gambuhan, Pulosari, Kabupaten Pemalang di nomor telepon 0822 1780 1322.

Abdul Kadir

Mulai Hari Ini Brunei Terapkan Hukuman Syariah

Brunei Darussalam.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiahbakal menerapkan sistem hukum pidana berbasis ajaran Islam atau hukum syariah. Hukum tersebut bakal diterapkan mulai Kamis (1/5/2014) secara bertahap.
"Hari ini, dengan nama Allah dan bersyukur kepada-Nya, saya mengumumkan bahwa besok (hari ini), Kamis 1 Mei 2014, akan diberlakukan hukum syariah tahap satu, dan akan diterapkan secara bertahap," ujar Sultan dalam pidatonya seperti dilansir Channel News Asia, Rabu (30/4/2014).
Hukuman syariah tersebut bakal diterapkan secara bertahap. Bentuk hukuman itu di antaranya cambuk, memotong anggota badan sampai eksekusi mati dengan cara dirajam untuk beragam jenis kejahatan. Putusan ini tidak main-main, apalagi yang menerapkannya adalah penguasa mutlak Brunei.
Meski putusan didukung banyak anggota etnis mayoritas Melayu Muslim, hujan kritik sempat mengguyur Sultan atas penerapan hukuman tersebut. Tak cuma dari warga non-Muslim dan pengguna media sosial di Brunei, kritikan juga datang dari organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Melalui kantor hak asasi manusia, PBB mengaku prihatin atas ditetapkannya hukum syariah tersebut. Pasalnya, menurut PBB, hukuman rajam ataupun cambuk melanggar hukum internasional. Hukuman semacam itu diklasifikasikan sebagai penyiksaan, sadis, tidak manusiawi atau merendahkan hukuman lain.
Wakil Direktur Asia untuk Kantor Hak Asasi Manusia, Phil Robertson, mengibaratkan pemberlakuan hukuman tersebut seperti kembali ke abad pertengahan. "Ini seperti kembali ke abad pertengahan. Ini merupakan sebuah langkah besar HAM di Brunei dan jauh keluar dari abad 21," ujar Phil.
Namun, Sultan pun menjawab kritikan itu. Sultan memerintahkan kritik itu dihentikan hingga akhirnya mereka tak berkutik. "Teori menyatakan bahwa hukum Allah itu kejam dan tidak adil, tapi Allah sendiri telah mengatakan bahwa hukum itu memang adil," kata Sultan menjawab kritikan itu.
Para pejabat telah berusaha meredakan kekhawatiran. Mereka mengatakan, untuk memutuskan hukuman, diperlukan bukti yang sangat akurat. Hakim pun memiliki diskresi yang luas untuk menghindari hukuman syariah.

Abdul Kadir

Buruh KSN: Jokowi, Ical dan Prabowo Tak Pro Buruh

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Massa buruh dari Konfederasi Serikat Nasional (KSN) menolak seluruh calon presiden yang akan bertarung pada Pilpres 9 Juli mendatang. Mereka beralasan tidak ada satu calon pun yang bisa mengakomodir keinginan buruh.

Presiden KSN, Mukhtar Guntur, memulai pemaparannya dari Capres PDIP Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi adalah 'Bapak upah murah Indonesia'.

"Jokowi salah satu capres yang anti terhadap buruh. Contoh konkrit, akhir tahun lalu ketika akan disahkannya UMP gejolak buruh tidak mampu ditangani jokowi. Kita kan menuntut minimal Rp 3 juta, tapi dia menetapkan Rp 2,4 juta. Jokowi adalah 'Bapak upah murah Indonesia," kata Mukhtar saat berdemo di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/5/2014).

Menurut Mukhtar, capres lainnya yaitu Prabowo Subianto dari partai Gerindra yang mengatakan pro rakyat, tetapi pada kenyataannya tidak.

"Si Prabowo, mereka meneriakan pro rakyat, tapi kita lihat perusaahan Prabowo di Riau tidak ada kesejahteraan rakyat. Belum lagi peristiwa-peristiwa pada masa lalu, mereka salah satu orang yang harus bertanggung jawab pada kondisi Indonesia saat ini, bukan untuk jadi presiden," ujarnya.

Lain lagi dengan Prabowo, menurut Mukhtar, Aburizal Bakrie yang merupakan capres dari Partai Golkar sejak zaman orde baru telah menindas rakyat.

"Aburizal Bakrie capres Golkar, sejak orba sampai saat ini mereka menghisap darah rakyat lewat peraturan -peraturannya. Kini mereka mau merampok lagi dengan mencalonkan diri, kita tidak akan membiarkan," katanya.

Begitu juga jika ada calon presiden dari Partai Demokrat, Mukhtar melanjutkan, tidak ada ada yang berani meneriakan melawan ekonomi politik kapitalisme.

"Mereka tidak ada satu pun yang berani meneriakan lawan ekonomi politik kapitalisme, mereka bagian dari itu, itu yang kita lawan," katanya.


Abdul Kadir
Sumber : http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/01/135504/2570773/1562/buruh-ksn-jokowi-ical-dan-prabowo-tak-pro-buruh?9911012

KSPI Dukung Prabowo, SPI Sokong Pencapresan Jokowi

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Menjelang Pilpres, agenda politik masuk juga dalam peringatan hari buruh. 
Seolah tak mau kalah dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mendukung Prabowo, Serikat Petani Indonesia (SPI) mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi.

Capres PDIP Joko Widodo hari ini berkunjung ke markas Serikat Pekerja Indonesia di Mampang Prapatan XIV, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2014). Jokowi yang telah berganti baju putih, sebelumnya mengenakan baju kotak-kotak, disambut belasan pengurus pusat SPI.

"SPI ada di 20 wilayah provinsi dan 80 cabang. SPI merasa penting menyampaikan sikap politik kita. Kami sampaikan secara tegas, kami mendukung pencalonan Bapak Jokowi sebagai Presiden Indonesia," kata Ketua Majelis Nasional SPI Mugy Ramanu di markasnya.

Mugy mengatakan SPI akan jadi bagian dari tim pemenangan Jokowi. SPI akan berusaha maksimal untuk mendukung pencapresan Jokowi.

"Kamai akan lakukan segala upaya untuk membuat tim pemenangan dari basis nasional," ujar Mugy.

Usai pernyataan deklarasi, lalu perwakilan SPI dari daerah menyampaikan aspirasinya kepada Jokowi. Menanggapi penyampaian aspirasi dan dukungan, Jokowi mengapresiasi dan berjanji mengupayakan solusi.

"Saya ke sini memang ingin dapatkan masukan-masukan yang dihadapi oleh petani terutama masalah-masalah riil. Tadi sudah disampaikan mengenai masalah lahan, tanah adat, dan 8 juta lahan untuk petani," ujarnya.

SPI adalah sebuah organisasi massa petani di Indonesia. Organisasi ini merupakan wadah perjuangan para petani kecil dan buruh tani.


Abdul Kadir
Sumber : http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/01/135118/2570771/1562/kspi-dukung-prabowo-spi-sokong-pencapresan-jokowi?9922032