Senin, 10 Juni 2013

Ketua MPR Taufiq Kiemas Meninggal Dunia

Ketua MPR Taufiq Kiemas Meninggal Dunia

  • Sabtu, 8 Juni 2013 | 18:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua MPR RI Taufiq Kiemas telah meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Singapura, Sabtu (8/6/2013) malam. Salah seorang staf Taufiq kepada Kompas.com mengatakan, Taufik meninggal dunia pada pukul 19.01 waktu Singapura (atau pukul 18.01 WIB). Ketua DPP PDI-P Pramono Anung dalam kicauannya di Twitter, Sabtu malam ini, menulis bahwa Taufiq Kiemas telah meninggal dunia. " #Telah meninggal dunia Bapak Haji Taufiq Kiemas saat ini dan mohon diampuni seluruh kesalahan dan didoakan," tulis Pramono di akun Twitter-nya.Taufik yang lahir di Jakarta, 31 Desember 1942, meninggalkan seorang istri Dyah Permata Megawati Setyawati atau Megawati Soekarnoputri, dan tiga anak, Mohammad Rizki Pratama, Mohamad Prananda Prabowo, dan Puan Maharani Nakshatra Kusyala.Sebelumnya diberitakan, Taufiq Kiemas, yang juga politisi senior PDI Perjuangan, tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Singapura, Sabtu (8/6/2013).Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Pareira mengatakan, Taufiq telah menjalani perawatan di Singapura setelah mendampingi Wakil Presiden Boediono yang meresmikan Monumen Bung Karno dan Situs Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (1/6/2013). Peresmian dilakukan bertepatan dengan Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945.Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2013/06/08/18393713/Ketua.MPR.Taufik.Kiemas.Meninggal.Dunia

Sabtu, 08 Juni 2013

politik

SBY tidak berani keluarkan PKS dari koalisi

Slamet Riadi
Sabtu,  8 Juni 2013  −  14:11 WIB
SBY tidak berani keluarkan PKS dari koalisi
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak mempunyai keberanian untuk mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari keanggotan sekretariat gabungan (Setgab) partai koalisi pendukung pemerintahannya.

Padahal, PKS selama ini selalu memiliki sikap berbeda dengan Pemerintah, khususnya menyangkut kebijakan strategis. Misalnya, masalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kasus dana talangan Bank Century.

"Saya ragu dan hampir sulit ya,  SBY berani memberi sanksi kalau PKS  selalu berubah berada diluar kebijakan pemerintah," ujar pengamat politik dari Pol-Tracking Institute, Hanta Yudha usai  mengikuti acara diskusi Polemik Sindo Radio dengan tajuk "Perahu retak setgab" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2013).

Dia berpendapat, harusnya SBY selaku pimpinan koalisi berani bersikap, dan bertindak tegas atas sikap PKS yang kerap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahannya. "Keluarkan PKS dari koalisi, tiga menteri itu diganti. Tapi, itu yang kita ragukan," tukasnya.

(kur)

Sumber : http://nasional.sindonews.com/read/2013/06/08/12/747452/sby-tidak-berani-keluarkan-pks-dari-koalisi

Longsor di OKU Selatan

Warga Pakai Jasa Ojek Lintasi Timbunan Material
Sriwijaya Post - Sabtu, 8 Juni 2013 18:09 WIB
Longsor-OKU-Selatan-3.jpg
ISTIMEWA
Seorang warga melintasi titik bencana longsor di Desa Simpang Campang, Kecamatan Pulauberingin, Sabtu (8/6/2013). Selain dengan jalan kaki, mereka menggunakan jasa ojek untuk melintasi wilayah itu.
SRIPOKU.COM, MUARADUA – Longsor yang membuat tertutupnya ruas jalan di Desa Simpangcampang, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten OKU Selatan, Sabtu (8/6/2013) menyebabkan warga kesulitan untuk menuju ke Muaradua, maupun sebaliknya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Sripoku.com, Sabtu (8/6/2013) siang, untuk melintasi lokasi longsor warga menggunakan jasa tukang ojek dengan ongkos sekitar Rp 5 hingga Rp 10 ribu.

Warga setempat memilih menyambung dengan melintasi lokasi longsor menggunakan jasa tukang ojek karena untuk melalui jalan alternatif di wilayah Mekakau sangat tidak mungkin.

Warga beralasan, jarak yang cukup jauh serta kondisi jalan yang sangat buruk membuat mereka enggan menggunakan jalan alternatif tersebut.

“Warga lebih memilih menggunakan jasa ojek daripada melalui jalan alternatif di Mekakau, jalannya buruk dan jauh,” ujar seorang Igo Arif Pernandes (23), warga Desa Campang Jaya Kecamatan Kisam Ilir, seorang warga yang berhasil dikonfirmasi Sripoku.com.

Penulis : Evan Hendra
Editor : Soegeng Haryadi

sumber : http://palembang.tribunnews.com/2013/06/08/warga-pakai-jasa-ojek-lintasi-timbunan-material

Tiket PRJ Rp 30 Ribu, Ahok: Kalau Bawa 5 Anak Gimana? Belum Lagi Belanja

Hari ke-237 Jokowi

Tiket PRJ Rp 30 Ribu, Ahok: Kalau Bawa 5 Anak Gimana? Belum Lagi Belanja

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) prihatin Pekan Raya Jakarta (PRJ) tidak bisa dinikmati oleh wong cilik gara-gara tiket mahal. Ia bertekad mewujudkan PRJ menjadi pesta rakyat.

"PRJ sekarang kan banyak sekali orang yang tidak mampu datang ke PRJ karena kena Rp 30.000 tidak bisa masuk. Kalau dia bawa 5 anak gimana? Belum lagi belanja. Harus dipikirkan," kata Ahok.

Hal ini disampaikan Ahok usai menyerahkan hadiah kepada peserta didik yang berprestasi dalam UN 2013 di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2013).

Ahok tengah memikirkan menjadikan PRJ sebagai pesta rakyat.
"Jangan membayangkan PRJ dari JIExpo dipindahkan habis. Ya Expo atau Fair ya biasa-biasa saja dilakukan saja. Jadi PRJ harus ada untuk rakyat nikmatin," ujar dia.

Menurut Ahok, sudah ada acara yang dirancang di Monas.
"Monas tahun ini sudah bikin acara kok. Sudah dibuat acaranya. Tidak ada PRJ tandingan. Orang PRJ punya kita kok. Apa yang mau ditandingin. Kalau tandingan kan bukan punya kita," kata suami Veronika Tan ini.

Ia mengaku belum ada alternatif lokasi lain, selain Monas untuk penyelenggaraan PRJ tahun depan.


Simak beragam peristiwa penting dan menarik sepanjang hari ini di "Reportase Malam: Pkl 1.00 WIB hanya di TransTV

(aan/rvk)

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/06/08/171447/2267972/10/tiket-prj-rp-30-ribu-ahok-kalau-bawa-5-anak-gimana-belum-lagi-belanja?ntprofil

Rabu, 05 Juni 2013

SBY Berharap PKS Segera Sadar

Rabu, 05 Juni 2013 16:27 wib
Fahmi Firdaus - Okezone
Presiden SBY (Foto: Mutia/okezone)Presiden SBY (Foto: Mutia/okezone)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta tidak hadir di kediaman dinas Wakil Presiden Boediono untuk membahas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersama para petinggi parpol anggota Setgab Koalisi Partai lainnya.

Hal itu mendapat tanggapan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Melalui Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, SBY mengungkapkan bahwa PKS sepertinya belum bisa memahami kebijakan kenaikan harga BBM yang direncanakan terealisasi pada Juni 2013.

"Kalau kita melihat apa yang sesungguhya menjadi tujuan dari kenaikan harga BBM ini kan jelas. Mungkin yang dimaksud tadi (PKS) karena mereka termasuk bagian atau kelompok yang masih belum bisa memahami secara persis apa yang menjadi alasan atau rasional dari kebijakan BBM," kata Julian di Kompleks Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2013).

Kendati demikan, SBY berharap PKS dapat memahami kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM dan sepaham dengan partai koalisi lainnya.

"Mudah-mudahan ada kesepahaman dalam hal ini, tentu koalisi punya etika, kita kembalikan pada code of conduct dari apa yang sudah menjadi komitmen bersama dalam koalisi," tukasnya.
(lam)

Masuk SLTA Maksimal Rp 1 Juta

Masuk SLTA Maksimal Rp 1 Juta
Kadisdik: Ada BOS, SD dan SMP Gratis
 Padang Ekspres • Rabu, 05/06/2013 11:56 WIB • Eka Rianto • 274 klik
Tut Wuri Handayani
Aziz Chan, Padek—Setiap me­ma­suki tahun ajaran baru, para orangtua mulai kasak-kusuk me­mi­kirkan biaya masuk ke SLTP dan SLTA. Terhadap hal itu, Dinas Pendidikan Padang menjamin tidak ada anak yang putus sekolah karena tidak sanggup membayar biaya masuk.

Untuk biaya sekolah seperti biaya masuk dan uang bulanan khusus tingkat SLTA, masih me­ngacu Peraturan Wali Kota (Per­wako) No 17/2012 ten­tang Pen­da­naan Penye­le­ng­ga­raan Pen­di­di­kan pada Se­ko­lah Negeri.  Batas mak­simal biaya masuk sekolah itu untuk pengembangan pendidikan siswa baru sebesar Rp 1 juta. Sedang­kan iuran sekolah bulanan berkisar Rp 50.000 – 150.000 per bulan setiap siswa.

“Biaya sekolah di tingkat SLTA ini dibolehkan karena tidak men­da­patkan bantuan operasional sekolah (BOS). Sedangkan SD dan SMP, tidak boleh ada pungutan karena semuanya telah dia­ko­mo­dasi dana BOS,” tegas Kepala Dinas Pendidikan Padang, In­dang Dewata, kepada Padang Ekspres, kemarin.

Bagi siswa tidak mampu, Indang mengingatkan pihak se­kolah tidak memaksakan siswa tersebut membayar sebanyak itu. “Jika tidak mampu, jangan sampai ditolak dari sekolah,” tutur Indang.

Indang mengatakan, pe­ne­tapan biaya ini harus melalui persetujuan komite dan ora­ng­tua. Kepala sekolah harus mam­pu memaparkan program se­ko­lah ke depannya. “Jika orangtua tidak sanggup untuk pe­ngem­bangan fisik sekolah, jangan dipaksakan. Yang diutamakan adalah peningkatan mutu,” ulasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Pa­dang, Azwar Siry menegaskan, prinsip pendidikan adalah ja­ngan sampai ada anak putus sekolah karena ketiadaan biaya. Banyak cara untuk men­da­pat­kan biaya pendidikan, khu­sus­nya di Padang. Salah satunya, metode subsidi silang.

“Kita akan ikut mengawasi, selain batasan biaya, bagi seko­lah yang menolak siswa karena tidak mampu bayar, akan diberi peringatan,” tutur politisi Partai Demokrat ini.

Tunggu Juknis PSB Online

Sementara itu, mendekati jadwal pendaftaran, sekolah belum menetapkan besar biaya untuk siswa baru. Di sisi lain, sekolah belum mengetahui ben­tuk konkret penerimaan siswa baru (PSB) secara online. Hingga kemarin (4/6), sekolah masih menunggu petunjuk teknis (juk­nis) PSB online.

“Sejauh ini, kita dari pihak sekolah masih menunggu juknis yang dikeluarkan Dinas Pen­didikan. Kabarnya sekarang me­makai sistem rayon dan me­ngutamakan sekolah asal yang lebih dekat dengan sekolah tujuan. Tapi, kita belum tahu bentuk konkretnya seperti apa,” kata kepala SMA Negeri 6, Bar­lius.

Tahun ajaran lalu, kata Bar­lius, sekolah yang dipimpinnya me­nyiapkan kuota 5 hingga 10 persen untuk pendaftar yang di luar rayon maupun luar Padang. Dengan catatan, nilai pendaftar luar rayon harus lebih tinggi dari pada nilai siswa yang dari ra­yonnya sendiri. Minimal 1 digit.

“Untuk biaya masuk, kami belum ada ketetapan biaya. Mengacu tahun lalu, uang bu­lanan Rp 150 ribu/bulan untuk. Tahun ajaran sekarang, kita belum menetapkan berapa be­sar­nya.

Semua tergantung pe­me­rintah dan kita hanya me­nung­gu. Kita tidak akan me­la­kukan pemungutan di luar ke­te­tapan. Begitu juga dengan pembelian baju di koperasi sekolah, kalau dilarang, kita akan lakukan,” tutur Barlius.

Senada dengan itu, Kepala SMAN 1 Padang Suardi Dahlan mengatakan, belum ada kete­tapan pembayaran di sekolah binaan (eks RSBI) tersebut. “Ketetapan melalui rapat komite yang diadakan setelah pen­daf­taran,” ujar Suardi Dahlan.

Jumlah siswa yang akan diterima 280 siswa. Satu lokal berkapasitas 32 orang, kecuali lokal akselarasi yang kapa­si­tasnya hanya 24 siswa. “Kemarin ada penundaan pengumuman nilai, kabarnya, ada sedikit kendala di website dinas. Ke­mu­ngkinan besok (hari ini, red) sudah bisa diakses. Jadi kita masih menunggu itu,” terang Suardi Dahlan.



SMAN 1 Padang juga me­nye­diakan 3 persen kuota untuk siswa luar kota. “Anak-anak dari luar kota yang ingin mendaftar, dapat mengirimkan nilai ke sini,” ucap Suardi.(cr1)

Jumat, 31 Mei 2013

Persentase Kelulusan SMP Banten 99,995 Persen

Persentase Kelulusan SMP Banten 99,995 Persen
Sabtu, 1 Juni 2013 | 7:09

Pelajar SMU corat-coret seragam usai ujian nasional. Ini perbuatan salah, yang tidak harus ditiru. [Antara]
Pelajar SMU corat-coret seragam usai ujian nasional. 
Ini perbuatan salah, yang tidak harus ditiru. [Antara]

[SERANG] Persentase kelulusan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMP Terbuka dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di wilayah Provinsi Banten mencapai 99,995 persen.   

Berdasarkan data yang diterima SP, di Serang, Jumat (31/5) sore, dari total peserta UN SMP/SMPT/MTs sebanyak 165.673 siswa, yang dinyatakan lulus UN sebanyak 165.665 atau 99,995 persen. 

Sementara yang tidak lulus sebanyak 8 orang atau 0,005 persen.   Persentase kelulusan UN SMP/SMPT/MTs pada tahun ajaran 2013 ini mengalami peningkatan sebesar 0,025 persen dari tahun ajaran 2012 lalu. 

Pada UN SMP/SMPT/MTs tahun 2012 lalu, dari total peserta sebanyak 162.649 siswa, yang lulus 162.533 orang atau sebesar 99,93 persen. 

Sementara yang tidak lulus sebanyak 116 orang atau sebesar 0,07 persen.   Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Hudaya Latuconsina, di Serang, Jumat (31/5) menjelaskan pengumuman kelulusan UN SMP/SMPT/MTs akan dilakukan Sabtu (1/6) ini. 

Pengumuman kelulusan tersebut akan dilakukan oleh sekolah masing-masing.   

Hudaya menjelaskan,  berdasarkan hasil sinkronisasi nilai sekolah dengan hasil UN murni, ternyata masih menyisakan peserta yang belum memenuhi persyaratan dari sisi nilai kumulatifnya.  

Jumlah total siswa yang tidak memenuhi syarat tersebut adalah 8 orang yang terdiri atas 3 orang peserta UN SMP, dan 5 orang peserta UN MTs.   

“Jumlah peserta yang memenuhi persyaratan kelulusan dari nilai akhir tersebut di Provinsi Banten mencapai 99,995 persen atau meningkat 0,025 persen disbanding dengan tahun 2012 yang lalu,” jelas Hudaya.   

Hudaya meminta  keapda siswa yg belum memenuhi indikator nilai akhir dengan baik dan menyebabkan yang bersangkutan menjadi tidak lulus, maka satuan pendidikan harus memastikannya agar diikutsertakan dalam ujian kesetaraan paket B pada Juli 2013 mendatang. 

Ujian kesetaraan paket B ini berlaku juga bagi para siswa yg sudah terdaftar dalam UN tetapi mengundurkan diri dalam pelaksanaan UN.   

“Kami mengimbau kepada para kepala sekolah/Madrasah untuk segera mendaftarkan peserta ujuan kesetaraan paket B melalui Dinas Pendidikan kabupaten/kota masing-masing,” katanya.   

Hudaya juga berharap kepada  semua pihak untuk terus mendorong agar para lulusan SMP/MTs ini agar melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya, baik itu ke SMA, MA, maupun SMK.   

“Angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah saat ini di Banten baru mencacpai 62 persen. Persentase ini masih berada di bawah nasional yang mencapai 71 persen. Kita semua berharap agar tingkat partisipasi pendidikan menengah terus meningkat dari tahun ke tahun di Banten,” ujarnya. [149]