SBY Berharap PKS Segera Sadar
Rabu, 05 Juni 2013 16:27 wib
Presiden SBY (Foto: Mutia/okezone)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta tidak hadir di kediaman dinas Wakil Presiden Boediono untuk membahas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersama para petinggi parpol anggota Setgab Koalisi Partai lainnya.
Hal itu mendapat tanggapan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Melalui Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, SBY mengungkapkan bahwa PKS sepertinya belum bisa memahami kebijakan kenaikan harga BBM yang direncanakan terealisasi pada Juni 2013.
"Kalau kita melihat apa yang sesungguhya menjadi tujuan dari kenaikan harga BBM ini kan jelas. Mungkin yang dimaksud tadi (PKS) karena mereka termasuk bagian atau kelompok yang masih belum bisa memahami secara persis apa yang menjadi alasan atau rasional dari kebijakan BBM," kata Julian di Kompleks Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2013).
Kendati demikan, SBY berharap PKS dapat memahami kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM dan sepaham dengan partai koalisi lainnya.
"Mudah-mudahan ada kesepahaman dalam hal ini, tentu koalisi punya etika, kita kembalikan pada code of conduct dari apa yang sudah menjadi komitmen bersama dalam koalisi," tukasnya.
(lam)
Hal itu mendapat tanggapan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Melalui Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, SBY mengungkapkan bahwa PKS sepertinya belum bisa memahami kebijakan kenaikan harga BBM yang direncanakan terealisasi pada Juni 2013.
"Kalau kita melihat apa yang sesungguhya menjadi tujuan dari kenaikan harga BBM ini kan jelas. Mungkin yang dimaksud tadi (PKS) karena mereka termasuk bagian atau kelompok yang masih belum bisa memahami secara persis apa yang menjadi alasan atau rasional dari kebijakan BBM," kata Julian di Kompleks Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2013).
Kendati demikan, SBY berharap PKS dapat memahami kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM dan sepaham dengan partai koalisi lainnya.
"Mudah-mudahan ada kesepahaman dalam hal ini, tentu koalisi punya etika, kita kembalikan pada code of conduct dari apa yang sudah menjadi komitmen bersama dalam koalisi," tukasnya.
(lam)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar