Sabtu, 29 Juni 2013 | 08:00

Pertamina Bangun Pom Bensin Portable untuk Timur Indonesia

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengakui tengah berencana untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Transportable (SPBUT) berkapasitas 4.000 liter.

"Kapasitas satu SPBUT sebanyak 4.000 liter untuk daerah dikhususnya nelayan di kawasan timur Indonesia yang masih kesulitan mendapatkan BBM, ini akan memudahkan karena bisa berpindah-pindah," ungkap VP Coorporate Communication Pertamina Ali Mundakir kepada wartawan di Kantor Pertamina Pusat, Jakarta, Sabtu (28/6/2013).

"Nanti juga ditempatkan di tempat pelelangan ikan yang dekat nelayan dan juga dikondisikan untuk wilayah kebutuhan daerah setempat. Tapi bisa juga di daerah pulau luar Jawa tidak hanya berpatokan di kawasan timur," sambungnya.

Menurut Ali, SPBUT ini tidak membutuhkan investasi besar yang besar hanya menghabiskan sekitar Rp500 juta.

"Bentuknya kaya tangki nanti diangkut pakai kontainer. Untuk investasi ini akan bekerja sama juga dengan pengusaha setempat agar daerah yang terpencil bisa menikmatinya," jelas Ali.

Sebelumnya, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjanji akan merampungkan realisasi pembangunan 1.000 SPBUT khusus nelayan. Hal ini dilakukan agar kebutuhan nelayan di daerah akan solar dapat diberikan tanpa ada hambatan. 

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Kementerian ESDM, Edy Hermantoro mengatakan, meningkatnya perekonomian Indonesia mengakibatkan melonjaknya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Untuk itu, pemerintah berupaya untuk menambah armada SPBUT di sejumlah daerah, khususnya bagi nelayan-nelayan yang masih menggunakan BBM subsidi.

"Kami nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Jadi SPBUT ini memang khusus nelayan di mana SPBUT tersebut nanti dapat mobile atau berpindah," ungkap Edy.

Edy menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan kajian bersama lembaga terkait dalam hal ini, Pertamina untuk merampungkan usulan tersebut.

"Kami masih bicarakan dengan Pertamina mengenai realisasi dan biaya. Bentuk SPBU-nya bisa bentuk kontainer yang dapat berpindah-pindah dan langsung ke daerah-daerah pekerja nelayan," jelas Edy. (wdi)

Sumber : http://economy.okezone.com/read/2013/06/28/19/829304/pertamina-bangun-pom-bensin-portable-untuk-timur-indonesia

Sabtu, 29 Juni 2013 | 07:57

Dituding Tak Pro Pemberantasan Korupsi, Sutan Ngamuk

 

Sutan Bhatoegana

JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana geram dengan tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan dirinya tidak memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi. 

Sutan mengancam akan melaporkan ICW ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

"ICW itu sudah menyebar fitnah, saya akan laporkan mereka ke Bareskrim segera. Ini lembaga sudah tidak kredibel lagi karena hanya menuduh orang secara asal-asalan," kata dia saat dihubungi, Jumat (28/6/2013).

Menurut politikus Partai Demokrat itu, ada pihak yang sengaja memberikan pendanaan kepada ICW untuk menyebarkan fitnah tersebut.

"Harus diketahui siapa yang membayar mereka untuk menyebar fitnah yang sungguh kejam ini. Mereka ini hanya asbut, asal nyebut," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, ICW menuding 36 anggota DPR tak mendukung pemberantasan korupsi. Maka, mereka dinilai tak layak lagi dipilih menjadi wakil rakyat pada Pemilu 2014.

Menurut ICW, Sutan tak layak dipilih lagi karena disebut oleh Jaksa Penuntut Umum menerima uang dalam kasus Solar Home System (SHS). Hal itu juga diakui oleh terdakwa Kosasih Abas. (trk)

Sumber : http://news.okezone.com/read/2013/06/29/339/829335/dituding-tak-pro-pemberantasan-korupsi-sutan-ngamuk

19 PTN/PTS Buka Seleksi di Padang

Sabtu, 29 Juni 2013 | 07:53

19 PTN/PTS Buka Seleksi di Padang

Padang, Padek—Bagi para calon mahasiswa tak lulus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang berminat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN/PTS) di luar Sumbar, kini tak perlu jauh-jauh mendaftar dan ikut seleksi ke kampus yang dituju.

Sebab, 19 PTN/PTS di berbagai daerah membuka pen­daftaran Ujian Masuk Bersama Perguruan Tinggi (UMB-PT) 2013 di Padang. Pendaftaran telah dilaksa­na­kan 27 Mei-19 Juli. Untuk Sumbar, ujian akan dilak­sanakan pada 21 Juli di kampus Universitas Negeri Padang (UNP).

“Dari pengalaman sebelumnya, panitia melihat calon mahasiswa harus mengeluarkan biaya tinggi. Sebab, calon mahasiswa harus ke kampus PT tujuan untuk mengikuti ujian,” ujar Sekretaris UMB-PT 2013 outletPadang, Azhari Suwir didampingi Humas UMB-PT Amril Amir, kemarin (27/6).

Amril menambahkan, outlet Padang menyediakan 1.000 kursi untuk pelaksanaan ujian.

Terdiri atas jurusan IPA dan IPS 400 kursi, dan IPC 200 kursi. Jumlah ini bisa bertambah jika masih banyak yang ingin mendaftar. Pada UMB-PT ini menyediakan ke­sem­patan kuliah untuk 21.999 calon mahasiswa.

Biaya pendaftaran tergan­tung jumlah pilihan dan PT yang dipilih. Biaya pendaftaran berkisar Rp 175.000 hingga Rp 375.000, dengan pilihan 7 perguruan tinggi. “Calon ma­ha­siswa harus melihat dulu laman UMB-PT 2013 yaitu www.spmb.or.id Sedangkan uang pendaftaran bisa dibayar di bank,” jelasnya.

Program ini telah tiga kali diadakan, termasuk inter­nasio­nal development program untuk kuliah di PT Australia dan USA.

Azhari menambahkan, un­tuk PT di Sumbar tidak ada yang tergabung dalam program ini . Di UNP misalnya, po­la peneri­maan hanya mela­lui SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Azhari menjelaskan, calon mahasiswa yang telah mendaftar bisa meli­hat nomor ujiannya sehari sebe­lum pelak­sanaan ujian. 

“Cara masuknya saja yang berbeda, yaitu melalui ujian. Kalau untuk status sama saja dengan mahasiswa lainnya. Siswa yang bisa mendaftar adalah tamatan tahun 2011, 2012, dan 2013. Penerimaan berdasarkan nilai ujian tulis,” imbuhnya. (ek)

Sumber : http://padangekspres.co.id/up/berita/28062013080423ptn-1.jpg

Sabtu, 29 Juni 2013 | 07:49

PPDB ONLINE SRAGEN : Belasan Sekolah Swasta Minim Pendaftar

JIBI/Espos/Sri Sumi Handayani

Tiga siswa SMPN 2 Sragen memantau PPDB online melalui personal computer (PC) yang disediakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen di lobi kantor Pemkab Sragen, Jumat (28/6/2013).

SRAGEN—Belasan sekolah swasta tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten Sragen belum menerima murid hingga hari kedua pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)online, Jumat (28/6/2013).

Pantauan solopos.com di website PPDB online Kabupaten Sragen hingga pukul 15.01 WIB, sebanyak 24 SMP swasta belum memiliki pendaftar. Kalaupun ada siswa yang mendaftar masih di bawah sepuluh orang dari kuota berkisar 42-105 siswa. Selain itu ada13 SMP swasta yang memiliki pendaftar di atas sepuluh orang tetapi belum mencapai 50% dari kuota. Padahal kuota berkisar 96-320 orang. Setidaknya ada 88 SMP Negeri maupun swasta masuk dalam bursa pendaftaran PPDB online Kabupaten Sragen. Kondisi serupa terjadi pada pendaftaran PPDB online tingkat SMA swasta. Ada 13 dari total 23 SMA swasta masuk bursa pendaftaran PPDB online belum memiliki pendaftar. Jikalau ada yang mendaftar, jumlahnya kurang dari sepuluh orang.

Sementara itu, kondisi SMP Negeri favorit di Sragen, seperti SMPN 1 dan 5 mengalami peningkatan jumlah pendaftar dibanding hari pertama pendaftaran PPDB online. Hasil pantauan Espos di website PPDB online Kabupaten Sragen hingga pukul 15.50 WIB, pendaftar di SMPN 1 dan 5 Sragen lebih dari 50% dari kuota masing-masing sekolah. Kuota SMPN 1 Sragen sebanyak 204 siswa dan SMPN 5 Sragen sebanyak 247 siswa. Kondisi berbeda terjadi pada SMA Negeri favorit. Jumlah pendaftar sudah memenuhi kuota pendaftaran PPDB tahun 2013.

Sekretaris PPDB Kabupaten Sragen, Hadi Sutopo, mengatakan belum dapat berkomentar banyak ihwal jumlah pendaftar di SMP Negeri favorit belum memenuhi kuota. Namun Hadi optimistis pendaftar menyerbu hari terakhir pendaftaran, Sabtu (29/6). Hadi menuturkan SMP maupun SMA Negeri tidak dapat memperpanjang waktu pendaftaran apabila hingga hari terakhir pendaftaran tidak memenuhi kuota. Di sisi lain, Hadi mengakui apabila beberapa SMP maupun SMA swasta belum mendapat pendaftar.

“SMP Negeri saja ada yang belum terpenuhi kuota. Padahal biasanya hari kedua bisa terpenuhi. Coba nanti kami lihat sampai hari terakhir pendaftaran. Sekolah swasta diberikan kesempatan pendaftaran hingga 15 Juli. Namun pendaftaran bukan online. Mereka dapat mendaftar ke sekolah masing-masing. Kalau sekolah negeri tidak boleh memperpanjang pendaftaran,” tutur Hadi saat dihubungi solopos.com, Jumat.

Sementara itu, lulusan SMPN 2 Sragen, Kurniawan, 15, mengaku hendak mendaftar ke SMA Negeri 2 Sragen. Dia memiliki nilai 31,15. Dia mengaku belum mendaftar pada hari kedua karena map yang disediakan sekolah habis. Kondisi berbeda dialami Tiara Ayu, 15. Lulusan SMPN 2 Sragen dengan nilai 23,80 itu mengaku ketar-ketir saat memantau hasil PPDB online, sekitar pukul 11.00 WIB. “Saya daftar hari pertama, Kamis (27/6). Saya hanya memantau saja. Setiap hari digeser terus karena banyak yang daftar. Semoga diterima,” tutur dia saat ditemui Espos sedang memantau PPDB online di lobi kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen, Jumat.

Sumber : http://www.solopos.com/2013/06/28/ppdb-online-sragen-belasan-sekolah-swasta-minim-pendaftar-420829

Harga BBM Naik, 13,5 Juta Pelajar Akan Terima Bantuan Siswa Miskin

                                        Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh | KOMPAS. com/Indra Akuntono

SURABAYA, KOMPAS.com - Sebanyak 13,5 juta pelajar di Indonesia akan menerima dana dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebagai salah satu bentuk kompensasi terhadap kenaikan harga bahan bakar minyaK (BBM) bersubsidi. Para siswa yang mendapatkan bantuan dari program ini sudah terdata dan memiliki bukti identitas lengkap di Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau sama dengan yang dimiliki keluarga berpenghasilan rendah untuk mendapatkan program Bantuan Langsung Sementara Masyarkat (BLSM).

"Angka tersebut naik lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 5,9 juta pelajar. Semua pelajar dari tingkatan SD/MI, SMP/MTS, SMA/K/MA sesuai persyaratan yang berlaku akan menerimanya," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh kepada wartawan di sela-sela pemantauan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Surabaya, Sabtu (22/6/2013).

Per anak setiap setahun, kata Nuh, mendapatkan bantuan sebesar Rp 450 ribu untuk siswa tingkat SD/MI, Rp750 ribu untuk siswa SMP/MTS, dan Rp1 Juta untuk SMA/K/MA. Tahun ini, pencairan dana akan diberikan langsung ke siswa bersangkutan pada minggu ke-4, Juli 2013, atau setelah masa tahun ajarn baru.

"Siswa hanya menunjukkan kartu pelajar atau rapot ke petugas pos yang mendatangi sekolah masing-masing. Kami tidak khawatir ada kesalahan atau penyelewengan data karena nama yang ada sudah tercantum dalam data milik petugas sesuai KPS," kata mantan Rektor Institut Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tersebut.

Nuh juga menjelaskan, kenaikan jumlah pelajar yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu atau sebelum kenaikan BBM karena angka kemiskinan di Indonesia mencapai 11 persen. Padahal, warga yang mendekati miskin ada, sehingga begitu ada gejolak harga maka dikhawatirkan akan jatuh.

"Jadi, tidak hanya 11 persen yang menerima, namun diambil 40 persen beserta yang mendekati miskin itu. Dari jumlah tersebut terhitung sebesar 15,5 juta warga. Setelah dihitung berdasarkan aturan, tercatat angka 13,5 juta anak kurang mampu berusia di bawah usia 18 tahun yang harus bersekolah," katanya.

Tak hanya itu, setiap siswa penerima program ini akan mendapat tambahan dana Rp200 ribu sebagai biaya personal. Uang tersebut, lanjut dia, diharapkan bisa digunakan untuk membeli seragam, tas, buku, sepatu atau keperluan sekolah lainnya.

"Kami tidak ingin melihat ada anak yang putus sekolah dengan alasan tidak memiliki dana. Dengan adanya program BSM, pihaknya berharap semua anak di Tanah Air mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi," kata mantan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut.

Sementara itu, total anggaran yang dikeluarkan negara khusus untuk program BSM mencapai sekitar Rp7,4 triliun lebih. Rinciannya, Rp6 triliun lebih untuk siswa di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sisanya sekitar Rp1,4 triliun diperuntukkan siswa di bawah Kementerian Agama.

"Pemerintah tidak membedakan apakah siswa penerima BSM sekolah di negeri, swasta atau madrasah. Selama namanya tercatat dan terdata berhak menerima maka tidak ada alasan untuk tidak diberikan," kata Nuh.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah juga memberikan bantuan program bantuan "Bidik Misi" untuk mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tetapi memiliki potensi akademik memadai. Progam ini memberikan bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup selama menjadi mahasiswa.

Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2013/06/22/1538268/Harga.BBM.Naik.13.5.Juta.Pelajar.Akan.Terima.Bantuan.Siswa.Miskin

Juli, Pajak UKM Mulai Berlaku

Seorang penenun sedang menyelesaikan kain songket Melayu Riau, Rabu (20/2) di salah satu UKM Songket Riau di Kompleks Widyagraha kecamatan Tampan Pekanbaru Riau. Songket Riau berusaha dilestarikan sebagai salah satu budaya bangsa. | KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah akhirnya menetapkan skema pajak atas usaha kecil dan menengah. Pajak ini berlaku untuk usaha yang memiliki omzet kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Besarnya pajak adalah 1 persen dari omzet bulanan. Skema baru ini berlaku per 1 Juli 2013.

Skema pajak tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak (WP) yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Aturan ini terbit per 12 Juni dan akan mulai berlaku per 1 Juli 2013.

”Intinya, WP badan atau WP orang pribadi (OP) yang memiliki usaha yang omzetnya kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun dikenai pajak 1 persen dari omzet setiap bulannya,” kata Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Chandra Budi, di Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Meski demikian, menurut Chandra, tidak semua usaha beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun dikenai skema pajak tersebut. Ada dua jenis usaha yang tidak dikenai pajak.

Pertama adalah WP badan atau WP OP yang menggunakan sarana dan prasarana yang dibongkar-pasang atau menggunakan sebagian atau seluruh tempat fasilitas umum untuk tempat usahanya. ”Contohnya pedagang kaki lima atau penjual bakso dorongan,” kata Chandra.

Kedua adalah WP badan yang belum beroperasi secara komersial atau setelah beroperasi setahun omzetnya mencapai lebih dari Rp 4,8 miliar.

”Yang omzetnya sudah lebih dari Rp 4,8 miliar menggunakan PPh Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. WP badan 25 persen dari keuntungan. WP orang pribadi 5 persen sampai 30 persen dari keuntungan, sifatnya progresif,” kata Chandra.

Penentuan omzet WP, ungkap Chandra, didasarkan atas kondisi tahun lalu. Jika pada suatu bulan di tahun berjalan omzetnya sudah melebihi Rp 4,8 miliar, mulai tahun berikutnya WP itu tidak berhak menggunakan skema ini.

Untuk pelaksanaannya, Chandra menambahkan, DJP menunggu aturan pelaksana yang akan ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan (PMK) yang diharapkan terbit bulan ini.

Peraturan tersebut, antara lain, akan mengatur tentang tata cara penyetoran dan pelaporan pajak. Seiring dengan itu, DJP mulai melakukan sosialisasi. Sosialisasi lebih spesifik kepada pengusaha akan dilakukan ketika PMK sudah terbit.

”Potensi pajaknya kami belum tahu, tetapi harapannya besar. Selama ini usaha yang layak memberikan pajak tetapi belum terjaring, sebanyak 60 persen produk domestik bruto Indonesia disumbang oleh sektor UMKM. Namun, mengacu data 2009, sumbangan pajaknya baru 0,5 persen,” kata Chandra.(LAS)

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/06/26/0735502/Juli.Pajak.UKM.Mulai.Berlaku

Orang Tua Siswa di Cirebon Keluhkan Uang Piknik

Seorang guru mengajar siswa kelas 2 yang hanya berjumlah lima murid di lantai SDN V Krasak, kec. Jatibarang, Kab. Indramayu, Jabar, Kamis (17/11). Akibat ruang kelas rusak siswa SDN V Krasak terpaksa belajar di rumah huni guru yang terletak di samping bang

REPUBLIKA.CO.ID,CIREBON--Orangtua murid Sekolah Dasar Negeri Rinjani Perumnas Kota Cirebon, Jawa Barat, menyesalkan terjadinya pemaksaan pembayaran uang piknik bagi siswa kelas VI.

Ade Maemunah, salah seorang orangtua murid kelas VI SDN Rinjani Kota Cirebon kepada wartawan di Cirebon, Sabtu mengatakan, anaknya tidak ikut piknik yang diselenggarakan oleh sekolah, tetapi saat pembagian uang tabungan langsung dipotong bendahara sekolah tersebut.

Ia menambahkan, uang tabungan milik anaknya sekitar Rp 295 ribu, uang tersebut disisihkan dari sisa jajan, saat dibagikan langsung dipotong Rp 200 ribu padahal tidak berangkat, tapi dipaksa bayar.

Menurut dia, sekolah di SDN Rinjani Perumnas terlalu banyak pungutan tidak jelas dan memberatkan orangtua murid, seperti uang les bulanan untuk kelas VI Rp 150 ribu per bulan. Padahal katanya sekolah gratis.

Sementara itu Wali Kota Cirebon Ano Sutrisno menghimbau, setiap sekolah ulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum dilarang piknik, karena memberatkan bagi siswa kurang mampu.

"Sekolah dilarang melaksanakan kegiatan piknik, karena memberatkan bagi mereka siswa kurang mampu,"katanya.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/13/06/22/mosalb-orang-tua-siswa-di-cirebon-keluhkan-uang-piknik

JK: Sudah Seharusnya Harga BBM Bersubsidi Naik

JK: Sudah Seharusnya Harga BBM Bersubsidi Naik

Denpasar, Aktual.co — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai memang sudah semestinya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mengalami kenaikan harga. Semestinya, kata pria yang biasa disapa JK ini, kenaikan harga BBM bersubsidi itu terjadi sejak dua tahun lalu. JK menilai, tidak perlu ada yang diperdebatkan dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang diumumkan pada Jumat (21/6) malam lalu.

“Tidak perlu diperdebatkan sebenarnya. Tetapi sudahlah terjadi. Yang penting, pemerintah sudah mengambil keputusan yang sudah lama sebenarnya diperdebatkan atau didiskusikan,” kata JK di sela acara bincang wirausaha yang digelar Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI) di Hotel Aston, Denpasar, hari ini (Sabtu, 22/6).

Menurut dia, kenaikan harga BBM bersubsidi itu untuk memindahkan subsidi yang selama ini salah sasaran. Dia menilai selama ini subsidi BBM dinikmati oleh mereka yang berduit. Sementara mereka yang semestinya menerima subsidi itu justru tidak menikmatinya. “Ini pengalaman saja. Yang penting pemerintah sudah menaikkan, sehingga bisa mengurangi subsidi dan bisa dipindahkan ke hal yang lebih penting,” jelas JK.

Menurut mantan ketua umum DPP Partai Golkar itu, pengalihan subsidi bisa dilarikan untuk perbaikan infrastruktur, sektor pertanian,  kesehatan dan beras murah. “Untuk masyarakat miskin. Itu yang harus.

Sumber : http://www.aktual.co/politik/201546jk-sudah-seharusnya-harga-bbm-bersubsidi-naik

Harga Baru BBM Berlaku Sabtu?

Ilustrasi: Stiker bertuliskan Premium untuk Golongan Tidak Mampu terpasang di mesin pompa SPBU 31.10202 di Jalan Abdul Muis, Jakarta, Senin (4/7/2011). | KOMPAS/HERU SRI KUMORO

JAKARTA, KOMPAS.com — Pascapengesahan Undang-Undang APBN Perubahan 2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat, muncul pertanyaan di masyarakat kapan harga baru bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai berlaku.

Di jejaring sosial maupun BlackBerry Messenger beredar informasi bahwa rapat koordinasi Kementerian ESDM, PT Pertamina, dan Hiswana Migas memutuskan bahwa harga baru BBM mulai berlaku Sabtu (22/6/2013) pukul 00.00.

Disebutkan, harga yang ditetapkan sama seperti yang sudah disampaikan pemerintah, yakni premium Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Semua SPBU tanpa kecuali harus buka 24 jam pada hari Jumat (21/6/2013).

"Dilarang melayani jeriken karena akan diumumkan kenaikan harga oleh Menteri ESDM (Jero Wacik) pada pukul 23.00 WIB untuk kemudian diberlakukan harga baru pada hari Sabtu 22 Juni 2013 pukul 00.00," demikian isi pesan yang beredar.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa ketika dikonfirmasi tidak mau memastikan kapan harga baru berlaku. Ia meminta menunggu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hanya saja, Hatta mengiyakan ketika ditanya apakah harga baru berlaku pekan ini. "Iya. Segera, segera. Yang penting keputusan DPR sudah," kata Hatta di Jakarta, Rabu (19/6/2013) malam.

Menteri Komunikasi dan Informatika yang merupakan Sekretaris Tim Sosialisasi BBM Tifatul Sembiring juga tidak mau mengungkapkan kapan harga baru berlaku. Ia hanya mengatakan, jajaran pemerintah akan menggelar rapat membahas BBM pada Kamis (20/6/2013). Rapat akan dipimpin Presiden.

Sebelumnya, Wakil Presiden Boediono mengatakan, harga baru akan diterapkan setelah empat program kompensasi dari kenaikan harga BBM siap diimplementasikan. Tiga kompensasi sudah berjalan, yakni beras miskin, program keluarga harapan, dan beasiswa. Satu kompensasi baru akan berjalan setelah harga BBM naik, yakni bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, penyaluran Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sudah selesai. KPS akan digunakan untuk mencairkan kompensasi. Total ada sekitar 15,5 juta keluarga yang akan menerima KPS. Sekitar 20 persen di antaranya berada di 12 kota besar.

Sisanya, kata Agung, akan disalurkan secepatnya. Ia meminta mereka yang belum menerima KPS tidak khawatir. Pasalnya, pencairan kompensasi di Kantor Pos diberi waktu sampai 2 Desember 2013.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2013/06/19/2257303/Harga.Baru.BBM.Berlaku.Sabtu

KENAIKAN HARGA BBM : Bantuan Siswa Miskin Dikucurkan Juli

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh. (Rahmatullah/JIBI/Bisnis)

JAKARTA —Pemerintah akan mengucurkan bantuan uang untuk siswa dari keluarga miskin mulai akhir Juli 2013 sebagai bagian dari kebijakan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Kepastian itu dikemukakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (18/6/2013). “Mudah-mudahan akhir Juli itu sudah bisa dibagikan, kecuali kelas I. Data anak kelas I baru didapatkan nanti pada pertengahan Juli. Itu tahun ajaran baru. Sebelum tahun ajaran baru kita belum tahu,” katanya.

Bantuan untuk siswa dari keluarga miskin, katanya, akan diberikan kepada 13,5 juta siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) serta sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Bantuan untuk siswa SD dinaikkan dari Rp360.000 menjadi Rp450.000 per orang per bulan, bantuan untuk siswa SMP naik dari Rp500.000 menjadi Rp700.000 per orang per bulan, dan bantuan untuk siswa SMA/SMK naik dari Rp700.000 menjadi Rp1 juta per orang per bulan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K), kata dia, saat ini sedang menyelaraskan data siswa penerima bantuan pendidikan untuk memastikan pemberian bantuan tepat sasaran.

Sumber : http://www.solopos.com/2013/06/18/kenaikan-harga-bbm-bantuan-siswa-miskin-dikucurkan-juli-417066

Tak Setuju BLSM, Jokowi 'Ditembak' Agung Laksono

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap terbuka Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) menuai perhatian Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Menteri yang bertanggung jawab langsung atas program BLSM itu pun mempertanyakan langsung kepada Jokowi seusai menghadiri acara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/6/2013).

Ketika itu, Jokowi tengah diwawancarai wartawan sambil berjalan ke mobil. Jokowi sempat menyalami Agung yang tengah berjalan bersama Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz. Pada saat itulah Agung "menembak" Jokowi. Pria asal Solo itu pun langsung menjawab bahwa dia bukan menolak BLSM.

"Akan lebih baik digunakan untuk usaha produktif. Bukan menolak," kata Jokowi lalu berpisah dengan Agung dan Djan Faridz.

Sebelumnya, Jokowi menyebut BLSM memberi pendidikan tidak baik bagi masyarakat. Daripada memberikan uang tunai, menurut politisi PDI Perjuangan itu, pemerintah lebih baik memberikan bantuan kepada usaha kecil dan menengah yang langsung bersentuhan dengan ekonomi rakyat.

Sikap penolakan terhadap BLSM juga disampaikan oleh PDI-P. Sejak awal wacana BLSM muncul, para politisi PDIP mencurigai BLSM hanya untuk kepentingan menarik dukungan publik di Pemilu 2014. Tuduhan itu berkali-kali dibantah pemerintah.

Program BLSM akan diterima sekitar 15,5 juta keluarga miskin sebagai kompensasi dari kenaikan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Tiap-tiap keluarga akan mendapat total Rp 600.000 untuk empat bulan. Uang dapat dicairkan di kantor pos dalam dua tahap, Agustus dan September.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2013/06/18/14452779/Tak.Setuju.BLSM..Jokowi.Ditembak.Agung.Laksono

Inilah Hasil "Voting" Rapat Paripurna BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat paripurna untuk mengesahkan RAPBN-P 2013 pada Senin (17/6/2013) malam akhirnya ditempuh melalui mekanisme voting. Hasilnya, sebanyak 65 persen anggota Dewan yang hadir menyetujui RAPBN-P 2013 yang berisi dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Berikut hasil voting yang dilakukan secara terbuka:
Hanura : 14 orang menolak, 0 menerima
Gerindra: 26 orang menolak, 0 menerima
PKB: 23 orang menerima, 0 menolak
PPP: 34 orang menerima, 0 menolak
PAN: 40 orang menerima, 0 menolak
PKS: 51 orang menolak, 0 menerima
PDI Perjuangan: 91 orang menolak, 0 menerima
Golkar: 98 orang menerima, 0 menolak
Demokrat: 143 orang menerima, 0 menolak

Jumlah yang menerima 338 anggota, sementara yang menolak 181 anggota.Dengan hasil voting ini, RAPBN-P 2013 akhirnya disahkan.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2013/06/17/22152226/Inilah.Hasil.Voting.Rapat.Paripurna.BBM

Memalukan! siswa SMPN 16 Bekasi, ke toilet sekolah harus bayar!

Memalukan! siswa SMPN 16 Bekasi, ke toilet sekolah harus bayar!

GURITAnews - Teramat targis memang mendengar aksi pungutan liar terjadi di sebuah sekolah menegah pertama di kota Bekasi.

Sebenarnya bukanlah berita baru bahwa aksi pungli sudah lama terjadi di lingkungan sekolah SMPN 16 ,Bekasi.

Namun makin hari seperti makin keterlaluan saja aksi pungli yang dilakukan pihak sekolah kepada para siswanya.

Para siswa yang hendak buang air ke WC (toilet) sekarang harus bayar!alais memasukkan uang ke celengan yang telah  pihak sekolah.

Menurut penuturan para siswa setiap bulannya mereka ssudah dipungut bayaran tidak jelas oleh pihak sekolah.

Untuk apa saja uang dari pungutan tak resmi itu memang hingga kini tak jelas peruntukkannya, Wallahualam.

“Saya kaget tiba-tiba dikasih tahu anak saya sekarang ke WC sekolah harus bayar, setiap siswa harus bayar. Kayak di terminal saya,” keluh salah satu orangtua siswa yang tak mau disebut namanya, baru-baru ini.
Menurut sumber di sekolah tersebut, selama ini WC sekolah memang tidak pernah beres.

Kalau tidak mampet, airnya tidak ada dan kalau airnya ada, baunya nggak sangat tak sedap menyegat.

Apakah Ini dikarenakan petugas  sekolah yang malas, atau pimpinan sekolah tersebut seperti kurang urus?

Pekan lalu tampak sejumlah satpam sekolah secara bergiliran berjaga di WC 'bayar' tersebut.

Diduga Kepala Sekolah SMPN 16 , Siti Suryasi, S.Pd, telah menginstruksikan kepada satpam sekolah agar mengawasi siswa yang tidak memberikan uang ke celengan yang sudah tersedia.
Humas SMPN 16 Kota Bekasi, Nasir, membenarkan aksi 'bayar' masuk WC tersebut.

Uang yang terkumpul menurut Nasir akan digunakan untuk uang kegiatan kebersihan, membeli pewangi, dan lainnya.

Selama ini, sekolah mengaku kekurangan dana perawatan sekolah, sehingga atas inisiatif pimpinan sekolah kemudian WC diperbaiki menjadi lebih bagus.

Namun, kemudian muncul masalah baru ketika para siswa mempertanyakan pertanggungjawaban uang hasil kenclengan tersebut yang terkesan jadi tumpang tindih dengan uang pungutan yang dikoordinir guru di mana tiap kelas dipungut Rp50.000.

Lalu bagaimana jika siswa tersebut tak membawa uang lebih (hanya) untuk ke toilet?

Karena harus bayar, maka siswa yang tak membawa uang lebih atau lupa bawa uang receh terpaksa harus buang hajat di tempat lain.

Sangat memilukan dan memalukan kita semua. “Bener-bener keterlaluan. WC sekolah aja udah dikomersilkan kayak di terminal… Mending kalau hasilnya transparan, ini nggak pernah jelas laporan keuangannya,” kata salah satu orang tua siswa yang sangat kecewa.

Menurut Anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied, mengaku dirinya telah mendapat laporan dari orangtua siswa SMPN 16 tentang banyaknya pungutan liar di sekolah ini.

Pungli tersebut mulai dari penerimaan siswa baru (PPDB), sampai kegiatan ekstrakurikuler yang mencapai ratusan ribu tanpa prosedur yang jelas, dan penmanfaatan yang juga tidak jelas.

“Saya akan segera pertanyakan kepada Kepala Sekolahnya tentang dugaan pungli-pungli tersebut.Paling lama tiga hari insya Allah akan saya kasih tahu hasilnya,” janji Muin, seperti dilansirbekasipos.com.

Lagi -lagi wajah muram dan runyam dunia pendidikan negeri ini! (Q2)

Sumber : http://guritanews.com/index.php/kesra/pendidikan/736-memalukan-siswa-smpn-16-bekasi-ke-toilet-sekolah-harus-bayar.html

PEMPROV MUTASI MASSAL ESELON II

PEMPROV MUTASI MASSAL ESELON II

Jumat, 14 Juni 2013 02:36

Pemprov Sumbar bakal gelar mutasi massal pejabat eselon II. Selain mengisi jabatan kosong, juga dilakukan perombakan. PADANG, HALUAN — Peme­rintah Provinsi (Pemprov) Suma­tera Barat kembali meren­canakan mutasi massal jabatan eselon II di lingkungan Pemprov. Mutasi tersebut dianggap perlu untuk penyegaran sekaligus untuk mengisi kekosongan sejum­lah jabatan eselon II pada be­berapa instansi di lingkungan Pemprov Sumbar. Rencana mutasi tersebut diakui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar Ali Asmar kepada Haluan Kamis (13/6) kemarin. Dia memastikan dalam waktu dekat akan ada perom­bakan di jajaran eselon II. “Ini agenda biasa. Tujuannya untuk penyegaran dan mengisi beberapa jabatan yang sudah kosong,” katanya usai membuka Rapat Koordinasi Wali Nagari se Sumbar di Rocky Plaza Hotel. Ali Asmar menambahkan, beberapa jabatan eleson II di lingkungan Pemprov Sumbar masih mengalami kekosongan sehingga perlu pengganti. Jabatan tersebut di antaranya Kepala Biro Aset yang sebelumnya dijabat Syafruddin. Namun yang ber­sang­kutan kini sudah terpilih menjadi Sekretaris DPRD Provinsi Sumbar. Beberapa pos lain yang masih kosong adalah jabatan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan yang ditinggal Edwardi karena yang bbersangkutan memilih untuk bergabung dengan salah satu partai politik. Demikian  juga dengan jabatan Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kemasyarakatan yang sebelumnya dijabat Surya Budhi. Sebagaimana diketahui, yang bersangkutan kini memutuskan untuk maju sebagai bakal calon Wakil Walikota Padang. “Jabatan-jabatan yang masih kosong itu perlu segera diisi. Makanya perlu perombakan,” ujarnya. Selain jabatan yang belum terisi, Ali Asmar enggan merinci jabatan apa saja yang akan diganti. “Selain staf ahli, juga biro, dinas, dan badan. Lihat saja nanti,” katanya. Dia juga belum mau menye­butkan nama-nama calon yang akan mengisi pos yang kosong tersebut. Namun, dia mengungkapkan bebera­pa nama sudah diseleksi untuk mengisi jabatan yang kosong di lingkungan pemprov. “Juga ada promosi nanti,” katanya. Sementara itu, terkait belum dilantiknya Sekwan Syafruddin yang sudah terpilih sejak pekan lalu, Ali Asmar mengatakan masih ada pembahasan yang harus dise­lesaikan antara Pemprov Sumbar dengan DPRD Sumbar. “Sekwan belum dilantik karena masih ada sedikit pembahasan antara Pem­prov dengan DPRD. Nanti jika sudah kelar langsung dilantik,” ujar Doktor Ilmu Pen­didikan itu. Dia menyebutkan bisa saja pelantikan Sekwan bertepatan dengan pelantikan pejabat eselon II lainnya yang direncanakan akan dimutasi. “Saya kira dalam waktu dekat ini, bisa saja jadwalnya bersamaan,” ujar dia. (h/cw-sal)

Polda Riau Bantah Kapolda Dicopot Karena Kecolongan Masalah Judi

Nusantara RX - - Senin, 10/06/2013 - 22:17:13 WIB

RXCOM (Pekanbaru) - Juru bicara Kepolisian Daerah Riau membantah Brigjen Pol Suedi Husein akan dicopot dari jabatan Kapolda Riau setelah kecolongan oleh kehadiran tim Mabes Polri yang melakukan penggerebekan di lokasi perjudian di Pekanbaru.

"Penggantian kapolda sama sekali tidak ada hubungannya dengan penggerebekan lokasi perjudian empat hari lalu, tetapi murni karena sudah lama memimpin Riau," ujar Kabid Humas Polda Riau AKBP Hermansyah di Pekanbaru, Senin.

Brigjen Pol Suedi Husein, lanjutnya, menjadi Kapolda Riau sudah sejak sekitar tiga tahun lalu dan posisinya digantikan oleh Brigjen Pol Condro Kirono dari Mabes Polri.

Penggantian Kapolda Riau merupakan suatu kewajaran demi karier di kepolisian bersama sembilan kapolda lain di Tanah Air sesuai surat telegram Mabes Polri bernomor ST/1194/VI/2013.

Untuk selanjutnya Brijen Pol Suedi Husein bertugas di tempat baru menjadi Kasespimmen Sespim Polri Lemdikpol, sedangkan Brigjen Pol Condro Kirono sebelumnya perwira yang menjabat sebagai Karobinops Sos Polri.

"Mengenai waktu serah-terima jabatannya, belum ada informasi. Nanti kami beritahukan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upacara pelantikan sekaligus serah-terima jabatan tersebut," katanya.

Tim dari Mabes Polri pada Kamis (6/6) dini hari menggerebek lokasi perjudian dan tempat hiburan malam di Pekanbaru yang diduga menjadi tempat perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba).

Ada dua tempat yang kami datangi, yakni lokasi hiburan malam XP Club di Jalan Sudirman dan sebuah rumah toko di Jalan Tuanku Tambusai," kata Kanit I Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, AKBP Susilowandi.

Di XP Club, aparat berhasil menemukan sejumlah barang bukti dan mengamankan 29 orang karyawan serta uang tunai senilai Rp36 juta. Tim Mabes Polri kemudian menggerebek satu unit rumah toko (ruko) di Jalan Nangka, yang dijadikan sebagai "arena" perjudian.

Dari dua lokasi itu, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa ratusan mesin judi ketangkasan dan lain-lain serta mengamankan puluhan karyawan dan tamu untuk dimintai keterangan.

"Setelah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, didapati dua tersangka masing-masing LE dan B," katanya.(ant)

Sumber : http://www.riauexpress.com/read-602--.html

78 TKI di Arab Saudi Akan Dideportasi Terkait Rusuh KJRI Jeddah

oleh Eko Hhuda Setyawan

Posted: 14/06/2013 07:40

(Liputan6 TV)

Liputan6.com, Bali : Sebanyak 78 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditahan terkait insiden kerusuhan di Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi, akan dideportasi ke Tanah Air sebagai konsekuensi tindakan hukum yang menjerat mereka.

"Hal itu merupakan konsekuensi paling ringan yang mereka hadapi, jangankan di luar negeri, siapapun yang melakukan tindakan melanggar hukum di Tanah Air tentunya akan mendapat konsekuensi hukum," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Bali, Kamis (13/6/2013).

Marty menjelaskan, saat ini tim konsulat yang dikirimkan telah bekerja seoptimal mungkin guna melayani perpanjangan dokumen para warga negara Indonesia yang berkepentingan. "Saat ini situasi sudah tenang, para petugas konsulat bekerja tanpa henti untuk melayani para WNI yang mengajukan permohonan," ujar Marty.

Kerusuhan terjadi saat ribuan TKI mengurus dokumen di KJRI Jeddah pada Minggu 9 Juni kemarin. Para TKI yang mengantre untuk mengurus dokumen surat perjalanan laksana paspor (SPLP) tiba-tiba berubah menjadi beringas. Mereka melakukan pembakaran. Satu TKI tewas.

Para TKI itu mengurus dokumen setelah pemerintah Arab Saudi melakukan pemutihan pada akhir April. Pemerintah Arab Saudi mempersilakan para pekerja asing ilegal yang ingin mengurus status imigrasinya menjadi legal atau meninggalkan negara itu tanpa menjalani hukuman.

Kebijakan yang berlaku hingga 3 Juli itu membuka kesempatan bagi para TKI overstayer yang kemudian memadati KJRI Jeddah untuk mengurus status keimigrasian mereka.

Karena keterbatasan sumber daya manusia, pelayanan KJRI Jeddah tidak optimal dan menyebabkan hilangnya kesabaran sekitar 43 ribu TKI yang telah mengantre untuk mendapatkan kemudahan tersebut. (Ant/Eks)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/612509/78-tki-di-arab-saudi-akan-dideportasi-terkait-rusuh-kjri-jeddah

Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un

KAMI SEGENAP JAJARAN STAFF REDAKSI 

MEDIA INDEPENDEN NASIONAL

TURUT BERDUKA CITA

ATAS MENINGGALNYA

KETUA MPR RI

BAPAK DR. H. MOH. TAUFIQ KIEMAS

SEMOGA AMAL DAN IBADAHNYA DITERIMA DI SISI ALLAH SWT.

DAN KELUARGA YANG DI TINGGALKAN DIBERIKAN KETABAHAN.

MEDIA INDEPENDEN NASIONAL

                          Pimpinan Umum :                                  Pimpinan Redaksi :

           

                         Abdul Kadir                                         Julianti Atlanti