Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE
Sekretaris jenderal Partai Golkar, Idrus Marham ikut berkomentar soal
pertemuan presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono pada
peringatan hari kemerdekaan diIstana Kepresidenan, Kamis, (17/8/2017).
Idrus berharap pertemuan yang dilakukan bukan formalitas melainkan ada tindak lanjut untuk kepentingan bangsa.
"Bahwa pertemuan itu bukan hanya pertemuan formalitas, tetapi harus
dilakukan atau dilihat sebagai pertemuan yang ikhlas, tulus untuk
kepentingan bangsa," ujar Idrus di komplek parlemen, Senayan, Jakarta,
Jumat, (18/8/2017).
Menurutnya perbedaan pandangan politik, tidak boleh menyebabkan pertentangan dalam kehidupan berbangsa.
Menurutnya berbeda pandangan politik jangan sampai seakan akan kita berbeda bangsa.
"Ini tidak boleh terjadi. Kalau ini terjadi, adalah suatu musibah bagi bangsa," katanya.
Menurut Idrus komunikasi atau silaturahmi dalam politik merupakan keniscayaan.
Sehingga, ia berharap ada tindak lanjut pertemuan antar SBY dan Joko Widodo.
Tindak lanjut yang bukan hanya formalitas melainkan memiliki tujuan untuk kemajuan bangsa.
"Jadi harus ketemu, banyak bentuknya seperti dialog kebangsaan
sesama pimpinan partai politik, tokoh bangsa, tokoh agama, perlu tindak
lanjut," katanya.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/18/sekjen-golkar-berharap-ada-tindak-lanjut-dari-pertemuan-jokowi-dan-sby
Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE
Sekitar 800 ribu pengguna jasa menikmati layanan layanan Kereta Rel
Listrik (KRL) dengan cuma-cuma alias gratis, pada peringatan HUT Ke-72
Republik Indonesia 17 Agustus 2017
Demikian menurut ice President Communications PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) Eva Chairunisa, kepada Tribunnews.com, Jumat (18/8/2017).
"Ini merupakan kali kedua masyarakat dapat menikmati naik KRL gratis
setelah program serupa berlangsung pada peringatan HUT RI tahun 2015
lalu," ujar Eva.
Layanan KRL gratis dimanfaatkan masyarakat sepanjang hari pada 17
Agustus 2017, mulai keberangkatan KRL pertama hingga KRL terakhir tiba
di tempat tujuan.
Layanan ini juga berlaku untuk seluruh relasi KRL.
Berdasarkan data PT KCJ tercatat volume penumpang terpadat yang
menikmati layanan krl gratis yakni ada di lintas Bogor - Jakarta kota
yang mengakomodir sekitar 50 persen dari total volume penumpang sekitar
800 ribu pada 17 Agustus 2017.
Selain KRL Gratis, PT KCJ juga menggelar sejumlah kegiatan lainnya dalam memeriahkan HUT ke-72 RI.
Sejak pekan lalu PT KCJ menggelar lomba fotografi melalui Instagram
dengan objek foto KRL dan Stasiun Tanjung Priok, sebagai salah satu
Stasiun dengan nilai sejarah yang tinggi.
Berbagai layanan khusus dan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya
PT KCJ untuk meningkatkan kecintaan masyarakat pada moda transportasi
kereta, khususnya KRL.
"Karena itu kami mengajak sebanyak mungkin masyarakat untuk
memanfaatkan program - program ini dengan bepergian bersama keluarga
menggunakan KRL untuk aktivitas dihari libur.," katanya.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/08/18/800-ribu-pengguna-jasa-krl-nikmati-perjalanan-gratis-saat-hut-kemerdekaan-ri-ke-72
Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE
Komisi III DPR RI saat kunjungan kerja ke Maluku'>Provinsi Maluku, menggelar pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi Maluku,
antara lain menyoroti sistem mutasi dan promosi para jaksa yang
bertugas pada wilayah tersebut yang dinilai terlalu lama antara empat
bahkan sampai puluhan tahun.
"Jadi ada proses mutasi yang tidak beres di internal Kejaksaan Maluku," kata Agun usai melakukan pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Manumpak Pane, baru-baru ini.
Menurut dia, kondisi seperti ini merupakan sesuatu yang tidak sehat,
jadi sistem mutasi dan promosinya harus dibereskan karena merupakan
salah satu keluhan dari para jaksa di sini.
"Dari isu yang berkembang banyak ketidakberesan di Kajati Maluku namun hal tersebut sudah diklarifikasi oleh Kajati Maluku
dan kami juga ingatkan beberapa catatan penting dari setiap laporan
masyarakat yang dititipkan kepada Komisi III untuk disampaikan kepada
Kejaksaan Tinggi Maluku," ujar politisi Golkar ini.
Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Kajati Maluku,
Komisi III DPR RI melihat ada sesuatu yang harus diambil tindakan oleh
Kajati untuk menertibkan hal-hal yang menjadi sorotan masyarakat.
Kepada Komisi III, Kajati berjanji untuk lebih hati-hati dalam mengontrol jaksa-jaksa yang ada di wilayah ini.
Alat Kelengkapan Dewan yang membidangi masalah hukum dan peradilan ini juga melihat ada niat baik kajati Maluku memberikan kontrol lebih baik agar ke depan ada sesuatu yang harus diapresiasi bersama.
Kalau ada persoalan hukumnya dari jaksa nakal, Kajati akan melakukan tindakan terhadap mereka sesuai hukum yang berlaku.
"Kedatangan Komisi III salah satunya ke daerah ini memberikan teguran
dan memperbaiki, berkomitmen bersama, karena kami bukan Komisi yang
sekedar mencari masalah tetapi harus melihat riil masalah hukum di
daerah ini," tandasnya.
Lebih lanjut dikatakan, Komisi III DPR RI akan membicarakan masalah
ini dengan Jaksa Agung RI, bagaimana melakukan perekrutan termasuk,
promosi, pemutasian dan penyegaran, jangan sampai jaksa terlalu lama
bertugas di suatu daerah.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/regional/2017/08/12/komisi-iii-dpr-ri-soroti-sistem-mutasi-dan-promosi-jaksa-di-maluku
Jember.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE
Presiden Joko Widodo menanggapi polemik kebijakan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan terkait lima hari sekolah dalam sepekan atau full day
school.
Jokowi mengatakan saat ini Pemerintah masih menggodok regulasi yang
nantinya akan dituangkan ke dalam Peraturan Presiden (Perpres).
“Jadi Perpres sedang kami godok dengan Pak Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan nanti selesai akan kami umumkan,” ujar Presiden usai
membagikan Kartu Indonesia Pintar kepada ratusan siswa di SMP Negeri 7
Jember, Minggu (13/8/2017).
Jokowi kembali menegaskan, setiap sekolah tidak harus menerapkan
kebijakan full day school atau nama lainnya sistem pendidikan karakter
dalam kegiatan belajar mengajar.
Bagi sekolah yang sudah siap, Jokowi mengatakan silahkan
dilaksanakan. Namun bagi sekolah yang belum siap, sebaiknya tidak perlu
ditetapkan.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/pendidikan/2017/08/13/soal-ide-full-day-school-pemerintah-sedang-siapkan-perpres-nya
Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan tidak ada kejadian luar biasa yang menyebabkan daya beli masyarakat secara keseluruhan tiba-tiba merosot.
Faisal memaparkan konsumsi masyarakat sedikit melambat menjadi di bawah 5 persen atau persisnya 4,93 persen pada kuartal I 2017.
"Jauh dari merosot atau turun sebagaimana banyak diberitakan belakangan ini," ujar Faisal di Jakarta, Sabtu (12/8/2017).
Faisal
menjelaskan dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan riil konsumsi
masyarakat (private consumption) mencapai rata-rata 5 persen. Bahkan
kata Faisal pertumbuhan nominal konsumsi masyarakat pada triwulan I-2017
masih 8,6 persen.
"Jadi, baik secara nominal maupun riil, konsumsi masyarakat masih naik," ungkap Faisal.
Data Produk Domestik Bruto (PDB) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) 7 Agustus 2017 lalu menyebutkan tidak ada kemerosotan daya beli masyarakat.
Data BPS menyimpulkan, secara keseluruhan konsumsi masyarakat secara
riil (sudah memperhitungkan kenaikan harga) naik cukup stabil, di atas
sekitar 5 persen.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/08/13/faisal-basri-daya-beli-masyarakat-merosot-tapi-ada-optimisme-bakal-naik
Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE
Partai Golkar belum memiliki aturan soal Ketua Umum Partai menjadi tersangka dalam kasus hukum.
Usai menemui Wakil Presiden, Jusuf Kalla di rumah dinasnya, Koordinator Polhukam DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan tentu peristiwa yang dialami Golakr saat ini akan dijadikan pelajaran.
"Iya,
jujur saja, belum ada aturan untuk itu. Jadi, kami mau menerapkan
aturan yang mana? Ini pelajaran bagi kami. Itu juga yang disampaikan Pak
JK tadi," kata Yorrys di rumah dinas wakil presiden, Jakarta, Rabu
(19/7/2017).
Aturan yang ada saat ini adalah penggantian pimpinan partai hanya
dapat dilakukan apabila ketua umum meninggal dunia, mengundurkan diri,
atau berhalangan tetap.
Sementara menjadi tersangka atas kasus hukum, tidak dijelaskan berikutnya.
"Petunjuk pelaksana atau petunjuk teknisnya, tidak ada yang membahas
hal itu. Jadi memang dirasa perlu untuk mengatur hal-hal itu dikemudian
hari," kata Yorrys,
Hal itu yang dijadikan acuan dalam rapat pleno sehingga memutuskan
tidak akan ada Musywarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk pergantian
ketua umum.
"Bukan kami mempertahankan. Tidak ada mempertahankan, aturannya yang tidak ada," katanya.
Diketahui, ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat ini menyandang status tersangka.
Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) megumumkan Setya Novanto menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP, Senin (17/7/2017).
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/19/alasan-golkar-tidak-gelar-musywarah-luar-biasa-sikapi-penetapan-tersangka-setya-novanto
Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon tidak sepakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan.
Alasannya, menurut Fadli, HTI adalah dakwah umat muslim.
"Ini (HTI) kan jelas organisasi dakwah," ujar Fadli Zon di gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (18/7/2017).
Walaupun membela HTI, Fadli bantah menjadi simpatisan ataupun anggota ormas yang dinilai radikal oleh pemerintah tersebut.
Hal yang disorot Fadli adalah kebebasan masyarakat mengemukakan pendapat melalui organisasi ditindas oleh pemerintah.
"Saya bukan anggota dan simpatisan (HTI). Tapi kebebasan berserikat
dijamin konstitusi. Tidak boleh jaminan konstitusi dirampas pemerintah,"
ungkap Fadli.
Wakil Ketua Umum Gerindra itu pun membantah HTI adalah jelmaan dari PKI.
Karena dalam sejarah Fadli menjelaskan organisasi komunis itu memberontak hanya dua kali di tahun 1948 dan 1965.
"Itu kan omong kosong. Kalau komunis jelas pemberontakan dua kali ingin mengganti Pancasila," kata Fadli.
Sebelumnya diberitakan Kementerian Hukum dan HAM mencabut izin badan hukum HTI.
Sehingga melalui Perppu akan dibahas penetapan UU yang baru untuk pengesahan pembubaran ormas.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/19/fadli-zon-saya-bukan-anggota-dan-simpatisan-hti
