Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE
Tim Pemenangan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' T Purnama
dan Djarot Syaiful mengaku tidak ingin menebar banyak janji dalam
kampenye Pilgub DKI Jakarta 2017.
Anggota Tim Pemenangan, Masinton Pasaribu, mengatakan pihaknya akan memperbaiki kekurangan petahana dan melanjutkan program atau kebijakan yang sudah dijalankan.
"Enggak janji muluk-muluk. Jangan terlalu bawel, tinggal itu saja,"
kata Masinton saat diskusi bertajuk 'Adu Strategi di Tanah Betawi', di
Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (1/10/2016).
Terkait berbagai kritikan terhadap Ahok yakni penggusuran, Politikus
PDI Perjuangan ini memastikan hal tersebut memang tidak bisa
dihindarkan.
Masinton berjanji akan meniru cara Joko Widodo dalam menggusur pemukiman penduduk.
"Pak Jokowi pendekatan dialog, pendekatan persuasif sehingga publik
terima. Ini soal bicara," kata anggota Komisi III DPR RI itu.
Menurut Masinton, hal tersebut sudah tertera dalam kontrak politik
Ahok-Djarot dengan PDI Perjuangan. Dalam perjanjian tersebut, Ahok harus
menyelesaikan masalah di masyarakat dengan cara dialog bukan pendekatan
kekekuasaan.
"Mana kampung deret mana direlokasi di lokasi lain, harus komunikasikan baik," tukas Masinton.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2016/10/01/tim-pemenangan-ahok-djarot-janji-tidak-bawel
Sabtu, 01 Oktober 2016
Satu Kontainer Uang dan Emas Palsu Milik Dimas Kanjeng Dikabarkan Berada di Makassar
Makassar.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE
Uang dan emas batangan palsu sebanyak satu kontainer milik Dimas Kanjeng Taat Pribadi saat ini dikabarkan berada di Kota Makassar.
Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Frans Barung Mangera saat dikonfirmasi, Sabtu (1/10/2016).
"Betul barang bukti tersebut dikabarkan telah berada di Makassar, kami juga sedang menyelidiki keberadaannya," kata Barung kepada Tribun Timur (Tribunnews.com Network).
Saat ini menurut Barung, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polda Jawa Timur (Jatim) untuk melakukan pengusutan keberadaan bukti tersebut.
Selain menyelidiki keberadaan barang yang diduga milik Taat Pribadi, Polda Sulsel juga telah membuka posko pengaduan bagi korban Taat Pribadi.
"Kami sudah membuka poskonya sejak lima hari yang lalu sejak pelaku Kanjeng ditahan di padepokannya," jelasnya.
Barung juga mengimbau kepada warga Sulsel khususnya Kota Makassar jika menjadi korban Kanjeng agar bisa melaporkan langsung ke Mapolda Sulsel Jl Perintis Kemerdekaan.
Abdul Kadir
Sumber :http://www.tribunnews.com/regional/2016/10/01/satu-kontainer-uang-dan-emas-palsu-milik-dimas-kanjeng-dikabarkan-berada-di-makassar
Uang dan emas batangan palsu sebanyak satu kontainer milik Dimas Kanjeng Taat Pribadi saat ini dikabarkan berada di Kota Makassar.
Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Frans Barung Mangera saat dikonfirmasi, Sabtu (1/10/2016).
"Betul barang bukti tersebut dikabarkan telah berada di Makassar, kami juga sedang menyelidiki keberadaannya," kata Barung kepada Tribun Timur (Tribunnews.com Network).
Saat ini menurut Barung, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polda Jawa Timur (Jatim) untuk melakukan pengusutan keberadaan bukti tersebut.
Selain menyelidiki keberadaan barang yang diduga milik Taat Pribadi, Polda Sulsel juga telah membuka posko pengaduan bagi korban Taat Pribadi.
"Kami sudah membuka poskonya sejak lima hari yang lalu sejak pelaku Kanjeng ditahan di padepokannya," jelasnya.
Barung juga mengimbau kepada warga Sulsel khususnya Kota Makassar jika menjadi korban Kanjeng agar bisa melaporkan langsung ke Mapolda Sulsel Jl Perintis Kemerdekaan.
Abdul Kadir
Sumber :http://www.tribunnews.com/regional/2016/10/01/satu-kontainer-uang-dan-emas-palsu-milik-dimas-kanjeng-dikabarkan-berada-di-makassar
Sabtu, 17 September 2016
Sambut Jemaah Haji Kloter Pertama, Menkes Ingin Pastikan Tidak Ada Penyebaran Penyakit
Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE
Menteri Kesehatan Nila Moeloek menjemput langsung para jamaah haji kloter pertama Jakarta yang tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (18/9/2016) dinihari.
Kedatangannya ingin melihat langsung kondisi kesehatan 393 jamaah haji kloter satu.
"Jemaah haji yang datang dari Arab Saudi, kami periksa kesehatannya, demi mencegah melunarnya virus, salah satunya seperti virus unta namun sebenarnya penjagaan ini sudah dilakukan sejak jamaah ada di Arab Saudi," kata Nila kepada wartawan.
"Sebenarnya sudah diperiksa, karena bila mereka demam tidak diperbolehkan naik pesawat. Begitu sampai disini, kami periksa lagi, apakah ada yang terkena atau tidak," tambahnya.
Menurutnya, setelah menjalani pemeriksaan awal di Lanud Halim, jamaah haji juga diberikan kartu waspada. Maksudnya, pegemang kartu ini akan terdata sebagai jamaah haji, dan akan segera ditangani jika tiba-tiba sakit dengan gejala virus unta.
"Selain itu para jemaah kami berikan kartu yang namanya kartu kewaspadaan. Jika mereka dalam kurun waktu kena masa inkubasi 7 sampai 12 hari panas, ini harus kembali dengan kartu yang tadi. Jadi kami bisa mengetahui mereka adalah jemaah haji," katanya.
Nila menyebutkan, dari kloter pertama Jakarta, sebanyak tiga jamaah meninggal dunia. Sementara total dari embarkasi jakarta sebanyak 15 kloter.
Setelah tiba di Lanud Halim, seluruh jamaah haji dikumpulkan menjadi satu di Gedung Serbaguna Asrama Haji Pondok Gede, sebelum nantinya dipulangkan ke kediaman masing-masing.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/09/18/sambut-jemaah-haji-kloter-pertama-menkes-ingin-pastikan-tidak-ada-penyebaran-penyakit
Menteri Kesehatan Nila Moeloek menjemput langsung para jamaah haji kloter pertama Jakarta yang tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (18/9/2016) dinihari.
Kedatangannya ingin melihat langsung kondisi kesehatan 393 jamaah haji kloter satu.
"Jemaah haji yang datang dari Arab Saudi, kami periksa kesehatannya, demi mencegah melunarnya virus, salah satunya seperti virus unta namun sebenarnya penjagaan ini sudah dilakukan sejak jamaah ada di Arab Saudi," kata Nila kepada wartawan.
"Sebenarnya sudah diperiksa, karena bila mereka demam tidak diperbolehkan naik pesawat. Begitu sampai disini, kami periksa lagi, apakah ada yang terkena atau tidak," tambahnya.
Menurutnya, setelah menjalani pemeriksaan awal di Lanud Halim, jamaah haji juga diberikan kartu waspada. Maksudnya, pegemang kartu ini akan terdata sebagai jamaah haji, dan akan segera ditangani jika tiba-tiba sakit dengan gejala virus unta.
"Selain itu para jemaah kami berikan kartu yang namanya kartu kewaspadaan. Jika mereka dalam kurun waktu kena masa inkubasi 7 sampai 12 hari panas, ini harus kembali dengan kartu yang tadi. Jadi kami bisa mengetahui mereka adalah jemaah haji," katanya.
Nila menyebutkan, dari kloter pertama Jakarta, sebanyak tiga jamaah meninggal dunia. Sementara total dari embarkasi jakarta sebanyak 15 kloter.
Setelah tiba di Lanud Halim, seluruh jamaah haji dikumpulkan menjadi satu di Gedung Serbaguna Asrama Haji Pondok Gede, sebelum nantinya dipulangkan ke kediaman masing-masing.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/09/18/sambut-jemaah-haji-kloter-pertama-menkes-ingin-pastikan-tidak-ada-penyebaran-penyakit
Besok, Badan Kehormatan DPD RI Gelar Rapat Tanggapi Soal Penangkapan Irman Gusman
Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE
Ketua DPD RI, Irman Gusman telah ditangkap oleh KPK pada operasi tangkap tangan di rumahnya pada Jumat (16/9) beserta dengan empat orang lainnya dan barang bukti Rp 100 juta.
Menanggapi hal itu, Ketua Badan Kehormatan DPD, AM Fatwa menjelaskan akan menggelar rapat untuk menyoal hal tersebut.
"Senin besok Insya Allah akan kami rapatkan bersama dengan pimpinan dan anggota BK lainnya," jelasnya saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (18/9/2016)
Dalam sidang tersebut juga akan dibahas mengenai sanksi yang diberikan kepada Irman Gusman yang saat ini menjadi tahanan di KPK.
Namun begitu, dirinya tidak mau berspekulasi mengenai sanksi yang akan diberikan oleh badan kehormatan, pasalnya harus ada persetujuan dari anggota lainnya.
"Saya tidak tahu nantinya bagaimana. Apakah sanksi teguran, sanksi pemberhentian dari alat kelengkapan DPD atau yang lain. Ini perlu dibicarakan," kata dia.
Senator asal DKI Jakarta itu menyebut apa yang dilakukan oleh Irman Gusman adalah hal yang berat selama perjalanan parlemen dan perjalanan pemerintahan selama ini.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2016/09/18/besok-badan-kehormatan-dpd-ri-gelar-rapat-tanggapi-soal-penangkapan-irman-gusman
Ketua DPD RI, Irman Gusman telah ditangkap oleh KPK pada operasi tangkap tangan di rumahnya pada Jumat (16/9) beserta dengan empat orang lainnya dan barang bukti Rp 100 juta.
Menanggapi hal itu, Ketua Badan Kehormatan DPD, AM Fatwa menjelaskan akan menggelar rapat untuk menyoal hal tersebut.
"Senin besok Insya Allah akan kami rapatkan bersama dengan pimpinan dan anggota BK lainnya," jelasnya saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (18/9/2016)
Dalam sidang tersebut juga akan dibahas mengenai sanksi yang diberikan kepada Irman Gusman yang saat ini menjadi tahanan di KPK.
Namun begitu, dirinya tidak mau berspekulasi mengenai sanksi yang akan diberikan oleh badan kehormatan, pasalnya harus ada persetujuan dari anggota lainnya.
"Saya tidak tahu nantinya bagaimana. Apakah sanksi teguran, sanksi pemberhentian dari alat kelengkapan DPD atau yang lain. Ini perlu dibicarakan," kata dia.
Senator asal DKI Jakarta itu menyebut apa yang dilakukan oleh Irman Gusman adalah hal yang berat selama perjalanan parlemen dan perjalanan pemerintahan selama ini.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2016/09/18/besok-badan-kehormatan-dpd-ri-gelar-rapat-tanggapi-soal-penangkapan-irman-gusman
Jumat, 09 September 2016
Alasan Tito memilih Syafruddin jadi Wakapolri
Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengungkapkan hasil konsultasi dengan Presiden Joko Widodo dan menteri terkait, kompetensi dan pengalaman bertugas di berbagai tempat dan posisi adalah pertimbangan utama diangkatnya Syafruddin menjadi orang nomor dua di Polri.
"Wakapolri sudah pernah berkarier di posisi operasional, komando dan pendidikan selama kariernya. Selain itu juga memiliki hubungan yang baik dengan pihak internal dan eksternal Polri," ujar Kapolri usai memimpin upacara serah terima jabatan Wakapolri, dari Jenderal Polisi Budi Gunawan yang sudah resmi menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) kepada Syafruddin di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu.
Tito juga mengaku merasa nyaman dengan Syafruddin karena pernah satu kelas saat menempuh pendidikan pada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Hubungan yang sudah terjalin baik itu diharapkan dapat memperlancar tugas kepemimpinan di tubuh Polri.
"Mari bersama-sama membangun Polri dan mengembalikan citra baik polisi di masyarakat," kata Tito.
Syafruddin dilantik sebagai Wakapolri hanya sehari setelah Budi Gunawan dilantik sebagai Kepala BIN. Menurut Tito, dia memang sengaja meminta pelantikan dipercepat karena Polri memiliki banyak tugas yang butuh penanganan segera.
Kapolri meminta mantan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian itu langsung bertugas dengan tanggung jawab pertama Syafruddin ikut memimpin dan mengawasi pelaksanaan operasi pengamanan arus mudik dan balik, dari sebelum hingga setelah Idul Adha.
"Setelah dilantik hari ini, Wakapolri langsung bisa bekerja," tutur Tito.
Sebelum menjadi Wakapolri, Syafruddin pernah mengisi beberapa jabatan penting dalam kariernya, antara lain Ajudan Wapres Jusuf Kalla pada tahun 2004, Wakil Polda Sumatera Utara, Kapolda Kalimantan Selatan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan dan mulai menjabat Kalemdikpol tahun 2015.
Jabatan Wakapolri digenggamnya setelah penjabat sebelumnya, Jenderal Polisi Budi Gunawan diangkat sebagai Kepala BIN oleh Presiden Joko Widodo mulai Jumat (9/9). Budi menggantikan Sutiyoso yang telah memimpin BIN selama sekitar satu tahun.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/583628/alasan-tito-memilih-syafruddin-jadi-wakapolri
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengungkapkan hasil konsultasi dengan Presiden Joko Widodo dan menteri terkait, kompetensi dan pengalaman bertugas di berbagai tempat dan posisi adalah pertimbangan utama diangkatnya Syafruddin menjadi orang nomor dua di Polri.
"Wakapolri sudah pernah berkarier di posisi operasional, komando dan pendidikan selama kariernya. Selain itu juga memiliki hubungan yang baik dengan pihak internal dan eksternal Polri," ujar Kapolri usai memimpin upacara serah terima jabatan Wakapolri, dari Jenderal Polisi Budi Gunawan yang sudah resmi menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) kepada Syafruddin di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu.
Tito juga mengaku merasa nyaman dengan Syafruddin karena pernah satu kelas saat menempuh pendidikan pada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Hubungan yang sudah terjalin baik itu diharapkan dapat memperlancar tugas kepemimpinan di tubuh Polri.
"Mari bersama-sama membangun Polri dan mengembalikan citra baik polisi di masyarakat," kata Tito.
Syafruddin dilantik sebagai Wakapolri hanya sehari setelah Budi Gunawan dilantik sebagai Kepala BIN. Menurut Tito, dia memang sengaja meminta pelantikan dipercepat karena Polri memiliki banyak tugas yang butuh penanganan segera.
Kapolri meminta mantan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian itu langsung bertugas dengan tanggung jawab pertama Syafruddin ikut memimpin dan mengawasi pelaksanaan operasi pengamanan arus mudik dan balik, dari sebelum hingga setelah Idul Adha.
"Setelah dilantik hari ini, Wakapolri langsung bisa bekerja," tutur Tito.
Sebelum menjadi Wakapolri, Syafruddin pernah mengisi beberapa jabatan penting dalam kariernya, antara lain Ajudan Wapres Jusuf Kalla pada tahun 2004, Wakil Polda Sumatera Utara, Kapolda Kalimantan Selatan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan dan mulai menjabat Kalemdikpol tahun 2015.
Jabatan Wakapolri digenggamnya setelah penjabat sebelumnya, Jenderal Polisi Budi Gunawan diangkat sebagai Kepala BIN oleh Presiden Joko Widodo mulai Jumat (9/9). Budi menggantikan Sutiyoso yang telah memimpin BIN selama sekitar satu tahun.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/583628/alasan-tito-memilih-syafruddin-jadi-wakapolri
Faktor Politis dalam Penunjukan Kepala BIN dan Terpilihnya Budi Gunawan...
Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE
Sejak era reformasi, jabatan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dinilai dipilih dengan pertimbangan politis oleh presiden.
Posisinya yang selevel menteri di kabinet maupun duta besar perwakilan Indonesia di luar negeri, menjadikan orang-orang terdekat atau yang dianggap dekat dengan presiden, mendapatkan jabatan tersebut.
Hal itu disampaikan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono saat dijumpai awak media usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (8/9/2016) sore. Hendro mengaku mengalami hal tersebut.
"Saya lihat di era reformasi ini kepala BIN ini merupakan suatu political appointee (ditunjuk secara politis)," kata dia.
Pertimbangan politis, menurut Hendro, tak hanya terjadi di Indonesia. Di sejumlah negara besar yang memiliki intelijen kuat, keberadaan orang dekat presiden juga mengisi jabatan strategis di dalamnya.
"Tapi kebetulan yang namanya Budi Gunawan juga orang yang cerdas, dari buah intelektual," ujarnya.
(Baca juga: Kemesraan Budi Gunawan dan DPR...)
Lantaran penunjukkannya yang bersifat politis, Hendro mengaku, untuk urusan internal bidang pembenahan dan teknis intelijen, lebih menjadi tanggung jawab seorang wakil kepala BIN.
Saat Hendro menjabat, posisi itu dijabat oleh As’ad Said Ali. As’ad yang merupakan anggota organik, memulai karirnya di dunia intelijen sejak 1974 saat BIN masih bernama Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN).
Ketika Presiden Joko Widodo hendak mengganti Marciano Norman yang saat itu menjabat Kepala BIN, nama As’ad sempat diajukan Hendro ke Jokowi. Namun, Jokowi lebih memilih Sutiyoso.
Dihubungi terpisah, As’ad tak menampik, jika namanya pernah diajukan sebagai kandidat calon kepala BIN.
"Wah, enggak tahu juga ya, kalau mungkin benar ya, itu dulu ya. Itu dulu," kata As’ad.
Ia mengakui, jika unsur politis di dalam penunjukan kepala BIN sangat kental. Layaknya seorang menteri, menurut dia, kepala BIN merupakan "President’s men".
"Pak Budi ini kan kembali masalah politis ya," ujarnya.
(Baca juga: "Jangan Sampai Penunjukan Budi Gunawan Dijadikan Alat Politik")
Meski begitu, As'ad mengakui kemampuan dan kompetensi Budi Gunawan. Sebagai seorang polisi yang kini menjabat wakil kepala Polri, As’ad yakin Budi memiliki kemampuan manajerial yang baik.
Kemampuan itu tentu dibutuhkan, terlebih intelijen merupakan dunia baru bagi Budi Gunawan.
Di internal BIN sendiri, institusi yang dikenal sebagai institusi sipil itu, tidak sepenuhnya dikuasai sipil. Tidak sedikit TNI dan Polri yang menduduki jabatan strategis di internal BIN.
"Jadi bagaimana membikin keseimbangan yang bisa memberikan harapan masa depan masing-masing. Selama keseimbangan itu tidak tercapai, susah mereka bekerja," ucapnya.
"Saya kenal beliau (Budi Gunawan), pintar orang itu. Pintar dan termasuk kiri-kanannya bagus komunikasi. Ya nanti lihat di lapangan saja," ucapnya.
Abdul Kadir
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2016/09/09/08182541/faktor.politis.dalam.penunjukan.kepala.bin.dan.terpilihnya.budi.gunawan.
Sejak era reformasi, jabatan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dinilai dipilih dengan pertimbangan politis oleh presiden.
Posisinya yang selevel menteri di kabinet maupun duta besar perwakilan Indonesia di luar negeri, menjadikan orang-orang terdekat atau yang dianggap dekat dengan presiden, mendapatkan jabatan tersebut.
Hal itu disampaikan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono saat dijumpai awak media usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (8/9/2016) sore. Hendro mengaku mengalami hal tersebut.
"Saya lihat di era reformasi ini kepala BIN ini merupakan suatu political appointee (ditunjuk secara politis)," kata dia.
Pertimbangan politis, menurut Hendro, tak hanya terjadi di Indonesia. Di sejumlah negara besar yang memiliki intelijen kuat, keberadaan orang dekat presiden juga mengisi jabatan strategis di dalamnya.
"Tapi kebetulan yang namanya Budi Gunawan juga orang yang cerdas, dari buah intelektual," ujarnya.
(Baca juga: Kemesraan Budi Gunawan dan DPR...)
Lantaran penunjukkannya yang bersifat politis, Hendro mengaku, untuk urusan internal bidang pembenahan dan teknis intelijen, lebih menjadi tanggung jawab seorang wakil kepala BIN.
Saat Hendro menjabat, posisi itu dijabat oleh As’ad Said Ali. As’ad yang merupakan anggota organik, memulai karirnya di dunia intelijen sejak 1974 saat BIN masih bernama Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN).
Ketika Presiden Joko Widodo hendak mengganti Marciano Norman yang saat itu menjabat Kepala BIN, nama As’ad sempat diajukan Hendro ke Jokowi. Namun, Jokowi lebih memilih Sutiyoso.
Dihubungi terpisah, As’ad tak menampik, jika namanya pernah diajukan sebagai kandidat calon kepala BIN.
"Wah, enggak tahu juga ya, kalau mungkin benar ya, itu dulu ya. Itu dulu," kata As’ad.
Ia mengakui, jika unsur politis di dalam penunjukan kepala BIN sangat kental. Layaknya seorang menteri, menurut dia, kepala BIN merupakan "President’s men".
"Pak Budi ini kan kembali masalah politis ya," ujarnya.
(Baca juga: "Jangan Sampai Penunjukan Budi Gunawan Dijadikan Alat Politik")
Meski begitu, As'ad mengakui kemampuan dan kompetensi Budi Gunawan. Sebagai seorang polisi yang kini menjabat wakil kepala Polri, As’ad yakin Budi memiliki kemampuan manajerial yang baik.
Kemampuan itu tentu dibutuhkan, terlebih intelijen merupakan dunia baru bagi Budi Gunawan.
Di internal BIN sendiri, institusi yang dikenal sebagai institusi sipil itu, tidak sepenuhnya dikuasai sipil. Tidak sedikit TNI dan Polri yang menduduki jabatan strategis di internal BIN.
"Jadi bagaimana membikin keseimbangan yang bisa memberikan harapan masa depan masing-masing. Selama keseimbangan itu tidak tercapai, susah mereka bekerja," ucapnya.
"Saya kenal beliau (Budi Gunawan), pintar orang itu. Pintar dan termasuk kiri-kanannya bagus komunikasi. Ya nanti lihat di lapangan saja," ucapnya.
Abdul Kadir
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2016/09/09/08182541/faktor.politis.dalam.penunjukan.kepala.bin.dan.terpilihnya.budi.gunawan.
FOTO: Kedatangan Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Jakarta
Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte akhirnya tiba di Indonesia dan melakukan kunjungan kenegaraan perdananya. Dia tiba di Bandara Halim Perdanakusuma sekitar pukul 21:50 WIB pada Kamis, 8 September.
Pria yang akrab disapa Digong itu terbang dari Vientiane, Laos untuk menghadiri KTT ASEAN dan akan berada di Jakarta selama satu malam. Uniknya, di momen yang hampir bersamaan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo juga baru mendarat dari Laos.
Tiba di Jakarta, Presiden ke-16 Filipina itu disambut dengan upacara formal penghormatan. Sementara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly, ikut menyambut secara khusus.
Sebelum meninggalkan bandara, Duterte mengaku terkesan dengan penyambutan yang begitu positif dari tuan rumah, Indonesia. Berikut beberapa foto yang Rappler pilih untuk kamu ketika Duterte tiba di Jakarta:
Abdul Kadir
Sumber : http://www.rappler.com/indonesia/145660-foto-presiden-duterte-tiba-indonesia
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte akhirnya tiba di Indonesia dan melakukan kunjungan kenegaraan perdananya. Dia tiba di Bandara Halim Perdanakusuma sekitar pukul 21:50 WIB pada Kamis, 8 September.
Pria yang akrab disapa Digong itu terbang dari Vientiane, Laos untuk menghadiri KTT ASEAN dan akan berada di Jakarta selama satu malam. Uniknya, di momen yang hampir bersamaan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo juga baru mendarat dari Laos.
Tiba di Jakarta, Presiden ke-16 Filipina itu disambut dengan upacara formal penghormatan. Sementara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly, ikut menyambut secara khusus.
Sebelum meninggalkan bandara, Duterte mengaku terkesan dengan penyambutan yang begitu positif dari tuan rumah, Indonesia. Berikut beberapa foto yang Rappler pilih untuk kamu ketika Duterte tiba di Jakarta:
PENYAMBUTAN
DUTERTE. Bendera Filipina dipasang di area VVIP Bandara Halim Perdana
Kusuma pada Kamis malam, 8 September untuk menyambut kedatangan Presiden
Rodrigo Duterte. Foto oleh Diego Batra/Rappler
PENYAMBUTAN
DUTERTE. Pasukan pengamanan Presiden disiapkan untuk menyambut dan
memberi penghormatan bagi Presiden Rodrigo Duterte pada Kamis malam, 8
September. Foto oleh Diego Batara/Rappler
DUTERTE
TIBA DI JAKARTA. Pesawat maskapai Philippine Air yang dicharter oleh
Presiden Rodrigo Duterte tiba di Bandara Halim pada Kamis malam, 8
September. Foto oleh Diego Batara/Rappler
TURUN
DARI PESAWAT. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte didampingi Dirjen
Protokoler Kementerian Luar Negeri, Andri Hadi, turun dari pesawat
maskapai Philippine Air. Foto oleh Diego Batara/Rappler
KUNJUNGI
INDONESIA. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi secara
bilateral oleh Rodrigo Duterte usai dilantik menjadi Presiden pada bulan
Juni lalu. Foto oleh Diego Batara/Rappler
TIBA
DI INDONESIA. Usai tiba di Bandara Halim, Presiden Rodrigo Duterte
(sebelah kiri) tidak langsung bertolak ke mobil. Melainkan, dia
menyempatkan diri untuk berdialog dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna
Laoly di ruang tunggu VVIP. Foto oleh Diego Batara/Rappler
KUNJUNGI
JAKARTA. Menteri Hukum dan HAM, Andri Hadi serta Dirjen Protokol Kemlu,
Andri Hadi mengantar Presiden Rodrigo Duterte ke mobil kepresidenan
yang telah disiapkan di luar area ruang tunggu VVIP. Foto oleh Diego
BataraAbdul Kadir
Sumber : http://www.rappler.com/indonesia/145660-foto-presiden-duterte-tiba-indonesia
Langganan:
Postingan (Atom)












