Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE
Fikri (12) tewas dengan sejumlah luka parah di sekujur
tubuh, setelah tertabrak Bus TransJakarta rute Ragunan-Dukuh Atas, Jumat
(19/1/2018) sekitar pukul 13.30. Tubuhnya tergeletak dengan darah yang terus mengucur di
Busway Jalan Buncit Raya, Kalibata Pulo, tepatnya di seberang Masjid
Assalafiyah.
Kasatwil Lantas Jakarta Selatan AKBP Edi Surasa mengatakan,
pengemudi TransJakarta bernama Jahuria ketika diperiksa mengaku tidak
sadar mobil yang ia kemudikan menabrak orang. Sebab, sebelumnya ia tidak
melihat ada orang yang menyeberang di jalur TJ.
Jahuria
sebelumnya sedang membawa penumpang dari arah Ragunan menuju arah
Mampang, dengan kecepatan berkisar 30-50 kilometer per jam.Setibanya di TKP, tiba-tiba terdengar bunyi kencang dari bodi depan sebelah kanan bus. Ia pun langsung berhenti."Saat berhenti, didapati korban sudah tergeletak di jalur busway dengan kondisi sudah meninggal dunia," terang AKBP Surasa.
Puluhan orang segera berkerumun di lokasi kejadian. Setelah
diperiksa sejenak, remaja itu telah meninggal dunia. Sejumlah warga
tidak tega melihat kondisi remaja itu, bagian kepalanya terus
mengucurkan darah.
Korban yang masih mengenakan seragam sekolah sempat
didiamkan di lokasi kejadian, sembari menunggu pihak kepolisian datang
ke lokasi. Warga menutupi jenazah dengan plastik dan sajadah berwarna
hijau.
"Korban selanjutnya dibawa ke RSCM untuk dilakukan VER," imbuh Surasa.
Fikri tercatat sebagai siswa SMP 124 Bangka. Ia baru selesai sekolah dan hendak pulang ke rumahnya di bilangan Pejaten Barat. Edi (32), warga di lokasi kejadian menyatakan, sebelumnya
Fikri terlihat bercanda dengan sejumlah rekannya saat menyeberang jalan.
"Dia tadi kejar-kejaran sambil bercanda dengan temannya.
Mungkin dia enggak lihat-lihat waktu mau nyeberang jalur busway,
sehingga dia tertabrak. Tadi dia meninggal di lokasi dengan kepala
pecah," paparnya.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/01/20/candaan-di-jalur-busway-berujung-duka-siswa-smp-tewas-mengenaskan-tertabrak-transjakarta
Sabtu, 20 Januari 2018
Awasi Proyek LRT, Luhut: Enggak Ada yang Beking-beking, Kita Sapu yang Macam-macam
Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi setiap transaksi di proyek negara, termasuk pembangunan light rail transit ( LRT) Jabodebek.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut dalam sambutannya ketika menyaksikan kerja sama PT Inka dengan sejumlah perusahaan dan Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan. “BPKP dari awal saya minta terlibat untuk mengaudit setiap pengeluaran supaya kita bisa menunjukkan (kinerja yang) efisien,” ujar Luhut melalui keterangan resminya, Kamis (18/1/2018).
“Sudah lewatlah era-era terlalu banyak korupsi itu, sekarang era keterbukaan, transparansi, transfer of technology, itu semua kita lakukan,” tambah dia.BPKP memiliki fungsi yang salah satunya sebagai auditor investigatif terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara atau daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI No 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Terkait proyek LRT Jabodebek, Luhut meminta setiap pihak segera melaporkan bila menemukan adanya indikasi penyelewengan. Jangan sampai dalam proyek negara itu ada sosok orang kuat yang melindungi kepentingan pribadi pihak tertentu.
“Egggak ada yang bilang beking-beking, kita sapu saja (kalau ada) yang macam-macam,” sebutnya.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Deputi Bidang Akuntan Negara Ekonomi BPKP Bonny Anang Dwiyanto, Wali Kota dan Bupati Madiun, serta perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kemen Ristekdikti, Bappenas, BPPT, PT Adhi Karya, PT KAI, PT LEN, PT SMI, PT Inti, PT Krakatau Steel, dan PT Inalum.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/01/20/awasi-proyek-lrt-luhut-enggak-ada-yang-beking-beking-kita-sapu-yang-macam-macam
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi setiap transaksi di proyek negara, termasuk pembangunan light rail transit ( LRT) Jabodebek.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut dalam sambutannya ketika menyaksikan kerja sama PT Inka dengan sejumlah perusahaan dan Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan. “BPKP dari awal saya minta terlibat untuk mengaudit setiap pengeluaran supaya kita bisa menunjukkan (kinerja yang) efisien,” ujar Luhut melalui keterangan resminya, Kamis (18/1/2018).
“Sudah lewatlah era-era terlalu banyak korupsi itu, sekarang era keterbukaan, transparansi, transfer of technology, itu semua kita lakukan,” tambah dia.BPKP memiliki fungsi yang salah satunya sebagai auditor investigatif terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara atau daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI No 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Terkait proyek LRT Jabodebek, Luhut meminta setiap pihak segera melaporkan bila menemukan adanya indikasi penyelewengan. Jangan sampai dalam proyek negara itu ada sosok orang kuat yang melindungi kepentingan pribadi pihak tertentu.
“Egggak ada yang bilang beking-beking, kita sapu saja (kalau ada) yang macam-macam,” sebutnya.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Deputi Bidang Akuntan Negara Ekonomi BPKP Bonny Anang Dwiyanto, Wali Kota dan Bupati Madiun, serta perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kemen Ristekdikti, Bappenas, BPPT, PT Adhi Karya, PT KAI, PT LEN, PT SMI, PT Inti, PT Krakatau Steel, dan PT Inalum.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/01/20/awasi-proyek-lrt-luhut-enggak-ada-yang-beking-beking-kita-sapu-yang-macam-macam
Sabtu, 13 Januari 2018
Dirut bjb: Tantangan Teknologi dan Generasi Tidak Bisa Ditawar
Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE
Catatan gemilang yang diraih bank bjb sepanjang tahun 2017 tidak lepas dari kesigapan dalam melakukan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Adopsi teknologi, inovasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi tiga aspek penting yang selalu ditekankan manajemen bank bjb.
Bukan tanpa alasan, pasalnya perkembangan teknologi enggan berjalan konstan. Dampaknya, hadir seleksi alam guna melibas mereka yang enggan bergerak dinamis dan berinovasi mengikuti perkembangan zaman, tidak terkecuali pada industri perbankan.
"Bank harus mengikuti tren yang berkembang. Kini dunia dikuasai oleh generasi Y dan Z yang mengedepankan teknologi. Artinya bank akan ketinggalan jika tidak melakukan pemutakhiran teknologi. Adaptasi teknologi tidak dapat ditawar," ujar Direktur Utama bank bjb Ahmad Irfan saat menjadi pembicara pada Bandung Year-End Confrence, Festival of Resolution, di Bandung, (19/12/2017) lalu.
Khusus di Jawa Barat, Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 mencatat populasi penduduk didominasi oleh generasi Y dan Z atau manusia dengan golongan umur antara 7 hingga 37 tahun. Temuan tersebut berlaku di 28 kabupaten dan kota seluruh Jabar.
Dari data tersebut terungkap bahwa generasi Y dan Z hadir sebagai potensi pasar terbesar bagi perjalanan bisnis bank bjb. Namun, lagi-lagi patut disadari bahwa generasi Y dan Z memiliki preferensi serta karakteristik yang berbeda dengan para pendahulunya.
Tentu saja hal tersebut turut disertai adanya perbedaan selera dan ekspektasi, termasuk soal produk perbankan. Pasalnya generasi Y dan Z lebih menggemari pola interaksi berbasis online yang dapat memberikan solusi secara digital.
"Generasi baby boomers dan X sebentar lagi akan hilang. Maka mau tidak mau perbankan harus dapat mengikuti generasi penerus agar produknya dapat bertahan. Ini permintaan pasar maka perbankan harus mengantisipasi," ujar Ahmad Irfan.
Dengan perkembangan itu, bank bjbkini sudah mengambil langkah strategis dengan melakukan pendekatan produk dan jasa yang sesuai perkembangan zaman. Alasan yang kemudian tetap menjadikan bank bjb sebagai Regional Champions.
Salah satunya, berkomitmen meningkatkan inovasi pada produk dan jasa melalui layanan berbasis digital seperti bjb mobile, bjb sms, bjb digi, e-money server based hingga card based.
"Sekarang sudah masuk pada digital banking dan bank bjb sudah mengarah kesana. Sudah banyak perbankan yang hilang karena perkembangan milenial dan teknologi. Perkembangan teknologi tidak dapat ditawar lagi," ujar Ahmad Irfan.
Salah satu wujud teknologi terdapat pada layanan fintech yang dalam kurun waktu dua tahun terakhir telah mampu meraup transaksi hingga Rp 3 triliun. Ahmad Irfan memprediksi di tahun 2020 fintech akan mampu menghasilkan Rp 7 triliun. Artinya jika perbankan dan regulator tidak bergerak cepat maka akan tertinggal dari sisi payment.
Lalu bagimana dengan kredit konvensional? bank bjb telah menyiapkan pondasi terkait kredit berbasis online. Tentu tetap mengedepankan lima prinsip yakni karakter, kapasitas, kapital, kolateral dan kondisi.
"Kami sudah memilah dan bisa melakukan kredit secara online. Namun tetap melakukan mitigasi risiko. Jangan takut dengan fintech karena bukan musuh perbankan," ujar Ahmad Irfan.
Konsep tersebut bukan tidak mungkin dilakukan oleh BPD. Namun, lantaran BPD memiliki keunikan yaitu dukungan kuat pemerintah daerah, baik dari sisi supply maupun demand, yang justru kerap membuatnya berada pada zona nyaman.
"Catat! bank bjb jangan berada pada zona nyaman. Bangkit dan terus lakukan inovasi karena kualitas sumber daya manusia bank bjb sudah sangat menjanjikan," ujar Ahmad Irfan.
Sementara untuk captive market utama bank bjb memang berada pada penyaluran kredit konsumer yang mayoritas bersumber dari nasabah PNS. Setidaknya bank bjb memiliki sekitar 400.000 payroll PNS di Jabar dan Banten yang menjadi tonggak dalam mengembangkan bisnis. Lalu kredit komersial hadir sebagai pilar kedua bisnis bank bjb.
"bank bjb tetap akan fokus pada core business utama yaitu kredit konsumer sebagai pilar pertama. Di pilar kedua akan fokus pada kredit komersial untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya agar berimbang antara produktif dan konsumtif," ujar Ahmad Irfan.
Diikuti oleh kredit Mikro serta KPR sebagai pilar ketiga dan keempat dalam mendukung laju pertumbuhan bisnis internal. Untuk itu bank bjb menargetkan kredit mikro tumbuh sekitar 29 persen pada tahun 2018 mendatang melalui beragam fasilitas yang diberikan seperti program CSR Kewirausahaan bjb dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu (Pesat).
Selain itu bank bjb juga akan mengembangkan sistem transaksional banking untuk mempertahankan likuiditas yang sustainable. Lalu penyaluran kredit yang berkualitas akan ditingkatkan serta menekan rasio kredit bermasalah.
"Saya punya mimpi pada tahun 2018 hingga 2020, bank bjb menjadi transaksional banking. Tinggalkan kredit beresiko tinggi namun hadapi kredit beresiko rendah," ujar Ahmad Irfan.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/01/10/dirut-bank-jabar-banten-bjb-syariah-tantangan-kasus-teknologi-tak-bisa-ditawar
Catatan gemilang yang diraih bank bjb sepanjang tahun 2017 tidak lepas dari kesigapan dalam melakukan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Adopsi teknologi, inovasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi tiga aspek penting yang selalu ditekankan manajemen bank bjb.
Bukan tanpa alasan, pasalnya perkembangan teknologi enggan berjalan konstan. Dampaknya, hadir seleksi alam guna melibas mereka yang enggan bergerak dinamis dan berinovasi mengikuti perkembangan zaman, tidak terkecuali pada industri perbankan.
"Bank harus mengikuti tren yang berkembang. Kini dunia dikuasai oleh generasi Y dan Z yang mengedepankan teknologi. Artinya bank akan ketinggalan jika tidak melakukan pemutakhiran teknologi. Adaptasi teknologi tidak dapat ditawar," ujar Direktur Utama bank bjb Ahmad Irfan saat menjadi pembicara pada Bandung Year-End Confrence, Festival of Resolution, di Bandung, (19/12/2017) lalu.
Khusus di Jawa Barat, Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 mencatat populasi penduduk didominasi oleh generasi Y dan Z atau manusia dengan golongan umur antara 7 hingga 37 tahun. Temuan tersebut berlaku di 28 kabupaten dan kota seluruh Jabar.
Dari data tersebut terungkap bahwa generasi Y dan Z hadir sebagai potensi pasar terbesar bagi perjalanan bisnis bank bjb. Namun, lagi-lagi patut disadari bahwa generasi Y dan Z memiliki preferensi serta karakteristik yang berbeda dengan para pendahulunya.
Tentu saja hal tersebut turut disertai adanya perbedaan selera dan ekspektasi, termasuk soal produk perbankan. Pasalnya generasi Y dan Z lebih menggemari pola interaksi berbasis online yang dapat memberikan solusi secara digital.
"Generasi baby boomers dan X sebentar lagi akan hilang. Maka mau tidak mau perbankan harus dapat mengikuti generasi penerus agar produknya dapat bertahan. Ini permintaan pasar maka perbankan harus mengantisipasi," ujar Ahmad Irfan.
Dengan perkembangan itu, bank bjbkini sudah mengambil langkah strategis dengan melakukan pendekatan produk dan jasa yang sesuai perkembangan zaman. Alasan yang kemudian tetap menjadikan bank bjb sebagai Regional Champions.
Salah satunya, berkomitmen meningkatkan inovasi pada produk dan jasa melalui layanan berbasis digital seperti bjb mobile, bjb sms, bjb digi, e-money server based hingga card based.
"Sekarang sudah masuk pada digital banking dan bank bjb sudah mengarah kesana. Sudah banyak perbankan yang hilang karena perkembangan milenial dan teknologi. Perkembangan teknologi tidak dapat ditawar lagi," ujar Ahmad Irfan.
Salah satu wujud teknologi terdapat pada layanan fintech yang dalam kurun waktu dua tahun terakhir telah mampu meraup transaksi hingga Rp 3 triliun. Ahmad Irfan memprediksi di tahun 2020 fintech akan mampu menghasilkan Rp 7 triliun. Artinya jika perbankan dan regulator tidak bergerak cepat maka akan tertinggal dari sisi payment.
Lalu bagimana dengan kredit konvensional? bank bjb telah menyiapkan pondasi terkait kredit berbasis online. Tentu tetap mengedepankan lima prinsip yakni karakter, kapasitas, kapital, kolateral dan kondisi.
"Kami sudah memilah dan bisa melakukan kredit secara online. Namun tetap melakukan mitigasi risiko. Jangan takut dengan fintech karena bukan musuh perbankan," ujar Ahmad Irfan.
Konsep tersebut bukan tidak mungkin dilakukan oleh BPD. Namun, lantaran BPD memiliki keunikan yaitu dukungan kuat pemerintah daerah, baik dari sisi supply maupun demand, yang justru kerap membuatnya berada pada zona nyaman.
"Catat! bank bjb jangan berada pada zona nyaman. Bangkit dan terus lakukan inovasi karena kualitas sumber daya manusia bank bjb sudah sangat menjanjikan," ujar Ahmad Irfan.
Sementara untuk captive market utama bank bjb memang berada pada penyaluran kredit konsumer yang mayoritas bersumber dari nasabah PNS. Setidaknya bank bjb memiliki sekitar 400.000 payroll PNS di Jabar dan Banten yang menjadi tonggak dalam mengembangkan bisnis. Lalu kredit komersial hadir sebagai pilar kedua bisnis bank bjb.
"bank bjb tetap akan fokus pada core business utama yaitu kredit konsumer sebagai pilar pertama. Di pilar kedua akan fokus pada kredit komersial untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya agar berimbang antara produktif dan konsumtif," ujar Ahmad Irfan.
Diikuti oleh kredit Mikro serta KPR sebagai pilar ketiga dan keempat dalam mendukung laju pertumbuhan bisnis internal. Untuk itu bank bjb menargetkan kredit mikro tumbuh sekitar 29 persen pada tahun 2018 mendatang melalui beragam fasilitas yang diberikan seperti program CSR Kewirausahaan bjb dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu (Pesat).
Selain itu bank bjb juga akan mengembangkan sistem transaksional banking untuk mempertahankan likuiditas yang sustainable. Lalu penyaluran kredit yang berkualitas akan ditingkatkan serta menekan rasio kredit bermasalah.
"Saya punya mimpi pada tahun 2018 hingga 2020, bank bjb menjadi transaksional banking. Tinggalkan kredit beresiko tinggi namun hadapi kredit beresiko rendah," ujar Ahmad Irfan.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/01/10/dirut-bank-jabar-banten-bjb-syariah-tantangan-kasus-teknologi-tak-bisa-ditawar
Aksi 212 Direncanakan Digelar Kembali 12 Februari, Dimana?
Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE
Memasuki Pilkada serentak 2018, Ketua Umum Garda 212, Ansufri Idrus Sambo membocorkan rencana kegiatan serupa dengan 'Aksi 212' yang digelar di daerah lainnya.
Sambo sempat mengungkapkan tanggal gelaran aksi tersebut.
Namun Sambo masih enggan membeberkan lokasi aksi tersebut. Pasalnya para alumni 212 masih melihat calon yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2018.
"Pada 12 Februari 2018, kita lihat siapa calon-calon, dari situ kita ambil sikap," ujar Sambo, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2018).
Para alumni 212 masih mencari daerah yang terlihat mirip proses pilkadanya seperti Jakarta.
"Mana (pilkada) yang benar-benar seperti Jakarta," jelas Sambo.
Aksi tersebut kemungkinan dilakukan usai hasil keputusan penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Lebih lanjut Sambo menegaskan bahwa alumni 212 yang ada di Jakarta memang tidak akan menggelar aksi di daerah, namun tentunya akan ada massa yang bergerak di daerah
pada tanggal tersebut.
Ia menambahkan, aksi tersebut merupakan aksi biasa karena meurutnya tiap daerah memiliki permasalahan yang tentunya berbeda.
Seperti Jakarta dan Jawa Timur yang ia nilai memiliki situasi politik yang berbeda.
"Aksi dalam arti kami tidak bisa datang ke daerah mana, (tapi) orang sana yang melakukan aksi," tegas Sambo.
Ia pun mengaku, pihaknya hanya memberikan masukan saja terkait rencana digelarnya aksi 12 Februari 2018, yang mungkin saja disebut 'Aksi 122'.
"Kalau kami hanya berikan masukan," kata Sambo.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/13/aksi-212-direncanakan-digelar-kembali-12-februari-dimana
Memasuki Pilkada serentak 2018, Ketua Umum Garda 212, Ansufri Idrus Sambo membocorkan rencana kegiatan serupa dengan 'Aksi 212' yang digelar di daerah lainnya.
Sambo sempat mengungkapkan tanggal gelaran aksi tersebut.
Namun Sambo masih enggan membeberkan lokasi aksi tersebut. Pasalnya para alumni 212 masih melihat calon yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2018.
"Pada 12 Februari 2018, kita lihat siapa calon-calon, dari situ kita ambil sikap," ujar Sambo, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2018).
Para alumni 212 masih mencari daerah yang terlihat mirip proses pilkadanya seperti Jakarta.
"Mana (pilkada) yang benar-benar seperti Jakarta," jelas Sambo.
Aksi tersebut kemungkinan dilakukan usai hasil keputusan penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Lebih lanjut Sambo menegaskan bahwa alumni 212 yang ada di Jakarta memang tidak akan menggelar aksi di daerah, namun tentunya akan ada massa yang bergerak di daerah
pada tanggal tersebut.
Ia menambahkan, aksi tersebut merupakan aksi biasa karena meurutnya tiap daerah memiliki permasalahan yang tentunya berbeda.
Seperti Jakarta dan Jawa Timur yang ia nilai memiliki situasi politik yang berbeda.
"Aksi dalam arti kami tidak bisa datang ke daerah mana, (tapi) orang sana yang melakukan aksi," tegas Sambo.
Ia pun mengaku, pihaknya hanya memberikan masukan saja terkait rencana digelarnya aksi 12 Februari 2018, yang mungkin saja disebut 'Aksi 122'.
"Kalau kami hanya berikan masukan," kata Sambo.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/13/aksi-212-direncanakan-digelar-kembali-12-februari-dimana
Jumat, 05 Januari 2018
Golkar Putuskan Deddy Mizwar Calon Gubernur Jabar dan Dedi Mulyadi Sebagai Cawagub
Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE
Partai Golkar telah menetapkan secara resmi pasangan calon yang akan diusung dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Golkar resmi mengusung Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi untuk memperebutkan kursi pimpinan di Jabar.
Ketua DPP Partai Golkar Ibnu Munzir mengatakan, terkait siapa yang akan menjadi Cagub dan Cawagub sudah diputuskan. Dedy Mizwar sebagai Calon Gubernur sementara Dedi Mulyadi sebagai Calon wakil Gubernur.
“Keputusan partai seperti itu. Mereka juga bersepakat seperti itu bahwa Pak Deddy Mizwar sebagai Cagubnya dan Kang Dedi sebagai Cawagub,” kata Munzir di Kantor DPP Golkar, Jalan Angrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, (5/1/2018).
Keputusan tersebut menurut Munzir sudah dipertimbangkan terlebih dahulu. Salah satunya dengan memperhitungkan hasil sejumlah lembaga survei. Tingkat keterpilihan Deddy Mizwar lebih tinggi ketimbang Dedi Mulyadi.
“Tentu pertimbangan-pertimbangannya ada dari survei. Pak Demiz ini masih sedikit diatas,” ujar Munzir
Menurutnya keputusan Cagub dan Cawagub tersebut tidak menjadi masalah. Meski jumlah kursi di Jabar lebih banyak. Untuk diketahui di Jabar Golkar memiliki 17 Kursi dan Demokrat 12 Kursi.
“Itukan antar mereka berkompromi. Nggak ada masalah, karena yang bersangkutan nggak ada masalah,” pungkas Munzir.
Sementara itu Deddy Mizwar yang hadir dalam penyerahan surat Keputusan Pengusungan Partai Golkar, membenarkan bahwa dirinya diusung menjadi Calon Gubernur.
Hal tersebut sudah diputuskan anatara dirinya dengan Dedi Mulyadi, dan antara partai Demokrat dan partai Golkar.
"Itu kan sudah diputuskan, saya Cagubnya," katanya. Menurut Deddy keputusan tersebut sudah tidak ada masalah. Semua pihak sudah menerima dengan pertimbangan kemenangan bersama.
Adapun alasan dirinya sebagai Cagub dan Dedi Mulyadi sebagai Cawagub yakni faktor tingkat keterpilihan. Tingkat elektabilitas Deddy Mizwar lebih tinggi dari pada Dedi Mulyadi.
"Banyak faktornya, salah satunya itu (elektabilitas)," pungkas Deddy.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/05/golkar-putuskan-deddy-mizwar-calon-gubernur-jabar-dan-dedi-mulyadi-sebagai-cawagub
Partai Golkar telah menetapkan secara resmi pasangan calon yang akan diusung dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Golkar resmi mengusung Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi untuk memperebutkan kursi pimpinan di Jabar.
Ketua DPP Partai Golkar Ibnu Munzir mengatakan, terkait siapa yang akan menjadi Cagub dan Cawagub sudah diputuskan. Dedy Mizwar sebagai Calon Gubernur sementara Dedi Mulyadi sebagai Calon wakil Gubernur.
“Keputusan partai seperti itu. Mereka juga bersepakat seperti itu bahwa Pak Deddy Mizwar sebagai Cagubnya dan Kang Dedi sebagai Cawagub,” kata Munzir di Kantor DPP Golkar, Jalan Angrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, (5/1/2018).
Keputusan tersebut menurut Munzir sudah dipertimbangkan terlebih dahulu. Salah satunya dengan memperhitungkan hasil sejumlah lembaga survei. Tingkat keterpilihan Deddy Mizwar lebih tinggi ketimbang Dedi Mulyadi.
“Tentu pertimbangan-pertimbangannya ada dari survei. Pak Demiz ini masih sedikit diatas,” ujar Munzir
Menurutnya keputusan Cagub dan Cawagub tersebut tidak menjadi masalah. Meski jumlah kursi di Jabar lebih banyak. Untuk diketahui di Jabar Golkar memiliki 17 Kursi dan Demokrat 12 Kursi.
“Itukan antar mereka berkompromi. Nggak ada masalah, karena yang bersangkutan nggak ada masalah,” pungkas Munzir.
Sementara itu Deddy Mizwar yang hadir dalam penyerahan surat Keputusan Pengusungan Partai Golkar, membenarkan bahwa dirinya diusung menjadi Calon Gubernur.
Hal tersebut sudah diputuskan anatara dirinya dengan Dedi Mulyadi, dan antara partai Demokrat dan partai Golkar.
"Itu kan sudah diputuskan, saya Cagubnya," katanya. Menurut Deddy keputusan tersebut sudah tidak ada masalah. Semua pihak sudah menerima dengan pertimbangan kemenangan bersama.
Adapun alasan dirinya sebagai Cagub dan Dedi Mulyadi sebagai Cawagub yakni faktor tingkat keterpilihan. Tingkat elektabilitas Deddy Mizwar lebih tinggi dari pada Dedi Mulyadi.
"Banyak faktornya, salah satunya itu (elektabilitas)," pungkas Deddy.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/05/golkar-putuskan-deddy-mizwar-calon-gubernur-jabar-dan-dedi-mulyadi-sebagai-cawagub
Pangkostrad Edy Rahmayadi Gunakan Atribut PKS, Ini Respon KSAD
Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI. Mulyono menilaikehadiran Letjend TNI Edy Rahmayadi mengenakan atribut PKS di acara partai tersebut bukanlah pelanggaran.
Pasalnya, Edy Rahmayadi yang masih menjabat sebagai Pangkostrad, sudah mengajukan pengunduran diri.
Mulyono mengatakan terdapat aturan membolehkan Edy Rahmayadi sebagai seorang prajurit TNI yang sudah mengajukan surat pengunduran diri, untuk terlibat dalam aktivitas politik praktis.
Mulyono mengaku tidak mungkin diam, jika ternyata yang dilakukan anak buahnya itu adalah sebuah pelanggaran.
"Kan sudah mengundurkan diri, dalam ketentuannya boleh, coba baca di undang-undang, ada. Kalau tidak boleh, saya tidak membolehkan juga," ujarnya kepada wartawan di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2017),
Terpenting, menurutnya, Edy Rahmayadi hadir di acara PKS tanpa mengenakan atribut TNI.
Hal itulah yang dilakukan Jenderal bintang tiga tersebut, dalam acara-cara yang terhitung sebagai aktivitas politik praktis.Oleh karena itu Mulyono mengaku tidak mempermasalahkan aksi anak buahnya itu.
"Sudah ada persetujuan untuk pengunduran diri, tapi aktivitas di politik sana tidak boleh pakaian dinas, dia pakai pakaian preman (red: sipil)," ujarnya.
Edy Rahmayadi adalah kandidat Calon Gubernur Sumatera Utara, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.
Ia rencanannya akan diusung oleh Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Kemarin, Kamis (4/1/2018) ia hadir di acara PKS, dengan mengenakan jas putih yang dilengkapi logo PKS, serta mengenakan pin PKS di dada kanannya.
Panglima TNI. Marsekal TNI. Hadi Tjahjanto juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk merotasi Edy Rahmayadi dari jabatan Pangkostrad menjadi Pati Mabes TNI.
Mulyono mengakui bahwa kebijakan rotasi tersebut diambil, salah satunya untuk memudahkan Edy Rahmayadi yang sudah mengajukan permohonan pensiun dini.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/05/pangkostrad-edy-rahmayadi-gunakan-atribut-pks-ini-respon-ksad
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI. Mulyono menilaikehadiran Letjend TNI Edy Rahmayadi mengenakan atribut PKS di acara partai tersebut bukanlah pelanggaran.
Pasalnya, Edy Rahmayadi yang masih menjabat sebagai Pangkostrad, sudah mengajukan pengunduran diri.
Mulyono mengatakan terdapat aturan membolehkan Edy Rahmayadi sebagai seorang prajurit TNI yang sudah mengajukan surat pengunduran diri, untuk terlibat dalam aktivitas politik praktis.
Mulyono mengaku tidak mungkin diam, jika ternyata yang dilakukan anak buahnya itu adalah sebuah pelanggaran.
"Kan sudah mengundurkan diri, dalam ketentuannya boleh, coba baca di undang-undang, ada. Kalau tidak boleh, saya tidak membolehkan juga," ujarnya kepada wartawan di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2017),
Terpenting, menurutnya, Edy Rahmayadi hadir di acara PKS tanpa mengenakan atribut TNI.
Hal itulah yang dilakukan Jenderal bintang tiga tersebut, dalam acara-cara yang terhitung sebagai aktivitas politik praktis.Oleh karena itu Mulyono mengaku tidak mempermasalahkan aksi anak buahnya itu.
"Sudah ada persetujuan untuk pengunduran diri, tapi aktivitas di politik sana tidak boleh pakaian dinas, dia pakai pakaian preman (red: sipil)," ujarnya.
Edy Rahmayadi adalah kandidat Calon Gubernur Sumatera Utara, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.
Ia rencanannya akan diusung oleh Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Kemarin, Kamis (4/1/2018) ia hadir di acara PKS, dengan mengenakan jas putih yang dilengkapi logo PKS, serta mengenakan pin PKS di dada kanannya.
Panglima TNI. Marsekal TNI. Hadi Tjahjanto juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk merotasi Edy Rahmayadi dari jabatan Pangkostrad menjadi Pati Mabes TNI.
Mulyono mengakui bahwa kebijakan rotasi tersebut diambil, salah satunya untuk memudahkan Edy Rahmayadi yang sudah mengajukan permohonan pensiun dini.
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/05/pangkostrad-edy-rahmayadi-gunakan-atribut-pks-ini-respon-ksad
KPK Tetapkan Empat Tersangka Hasil OTT Kalimantan Selatan
Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan dan Surabaya pada Kamis (4/1/2018) kemarin.
Mereka adalah Bupati Hulu Sungai Tengah periode 2016-2021 Abdul Latif (ALA); Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Hulu Sungai Tengah Fauzan Rifani (FRI); dan Direktur Utama PT Sugriwa Agung, Abdul Basit (ABS) yang ditangkap di Kalimantan Selatan.
Sementara satu tersangka sebagai pemberi adalah Donny Winoto (DON) yang merupakan Direktur Utama PT Menara Agung yang ditangkap di Surabaya.
OTT KPK ini berawal dari penangkapan DON di Bandara Juanda Surabaya saat akan terbang ke Banjarmasin pada Kamis pukul 09.20 WIB.
Sementara tim KPK yang lain menangkap FRI di kediamannya di Jalan Surapati Kecamatan Batang Alai Selatan, HST dan tim KPK berhasil mengamankan juga sejumlah buku tabungan.
Kemudian KPK bergegas mengamankan Abdul Latif di kantornya dan kemudian membawanya ke rumah dinasnya serta mengamankan uang sejumlah Rp 65.650.000 dan
sejumlah buku tabungan yang salah satunya milik FRI.
Selanjutnya ABS, Dirut PT Sugriwa Agung diamankan di Pasar Khusus Murakata Barat, Barabai, HST. Dan terakhir KPK menangkap Pejabat Pembuat Komitmen Pemkab HST Rudi Yushan Afarin (RYA) dan konsultan pengawas Tukiman (TMN).
Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/05/kpk-tetapkan-empat-tersangka-hasil-ott-kalimantan-selatan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan dan Surabaya pada Kamis (4/1/2018) kemarin.
Mereka adalah Bupati Hulu Sungai Tengah periode 2016-2021 Abdul Latif (ALA); Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Hulu Sungai Tengah Fauzan Rifani (FRI); dan Direktur Utama PT Sugriwa Agung, Abdul Basit (ABS) yang ditangkap di Kalimantan Selatan.
Sementara satu tersangka sebagai pemberi adalah Donny Winoto (DON) yang merupakan Direktur Utama PT Menara Agung yang ditangkap di Surabaya.
OTT KPK ini berawal dari penangkapan DON di Bandara Juanda Surabaya saat akan terbang ke Banjarmasin pada Kamis pukul 09.20 WIB.
Sementara tim KPK yang lain menangkap FRI di kediamannya di Jalan Surapati Kecamatan Batang Alai Selatan, HST dan tim KPK berhasil mengamankan juga sejumlah buku tabungan.
Kemudian KPK bergegas mengamankan Abdul Latif di kantornya dan kemudian membawanya ke rumah dinasnya serta mengamankan uang sejumlah Rp 65.650.000 dan
sejumlah buku tabungan yang salah satunya milik FRI.
Selanjutnya ABS, Dirut PT Sugriwa Agung diamankan di Pasar Khusus Murakata Barat, Barabai, HST. Dan terakhir KPK menangkap Pejabat Pembuat Komitmen Pemkab HST Rudi Yushan Afarin (RYA) dan konsultan pengawas Tukiman (TMN).
Ketua KPK,
Agus Rahardjo menjelaskan bahwa terjadi dugaan suap sebagai fee proyek
pembangunan Ruang Perawatan Kelas I, II, VIO, dan Super VIP di RSUD
Damanhuri, Barabai, HST, Kalsel.
“Dugaannya fee itu sejumlah 7,5 persen dari total proyek atau sejumlah Rp 3,6 miliar. KPK memantau adanya pembicaraan fee proyek termasuk adanya pembicaraan mengenai defisit sejumlah Rp 50 miliar.”
“Sebagai realisasi pemberian fee, ada perjanjian untuk pengadaan beberapa proyek di tahun 2018 termasuk pembangunan UGD di rumah sakit tersebut,” ujar Agus dalam konferensi pers.
Pemberian fee ini diduga dilakukan tiga kali yaitu periode September-Oktober 2017 sebesar Rp 1,8 miliar, tanggal 3 Januari 2018 sebesar Rp 1,8 miliar, dan komisi sebesar Rp 25 juta yang dilakukan
DON kepada FRI.
Dalam OTT ini KPK mengamankan barang bukti berupa uang yaitu rekening koran atas nama PT Sugriwa Agung sebesar Rp 1,825 miliar dan Rp 1,8 miliar; uang tunai di brankas milik Abdul Latif sebesar Rp 65.650.000, dan uang tunai dari tas Abdul Latif sejumlah Rp 35 juta.
Abdul Latif, FRI, dan ABS sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sementara DON sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
“Dugaannya fee itu sejumlah 7,5 persen dari total proyek atau sejumlah Rp 3,6 miliar. KPK memantau adanya pembicaraan fee proyek termasuk adanya pembicaraan mengenai defisit sejumlah Rp 50 miliar.”
“Sebagai realisasi pemberian fee, ada perjanjian untuk pengadaan beberapa proyek di tahun 2018 termasuk pembangunan UGD di rumah sakit tersebut,” ujar Agus dalam konferensi pers.
Pemberian fee ini diduga dilakukan tiga kali yaitu periode September-Oktober 2017 sebesar Rp 1,8 miliar, tanggal 3 Januari 2018 sebesar Rp 1,8 miliar, dan komisi sebesar Rp 25 juta yang dilakukan
DON kepada FRI.
Dalam OTT ini KPK mengamankan barang bukti berupa uang yaitu rekening koran atas nama PT Sugriwa Agung sebesar Rp 1,825 miliar dan Rp 1,8 miliar; uang tunai di brankas milik Abdul Latif sebesar Rp 65.650.000, dan uang tunai dari tas Abdul Latif sejumlah Rp 35 juta.
Abdul Latif, FRI, dan ABS sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sementara DON sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/05/kpk-tetapkan-empat-tersangka-hasil-ott-kalimantan-selatan
Langganan:
Postingan (Atom)