Eks Pimpinan KPK Tolak Hadiri Panggilan Komisi III Terkait Kasus Sumber Waras

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Komisi III dijadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mantan Komisioner KPK pada hari ini, Selasa (26/4/2016).

Namun, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki menolak hadir di Komisi III DPR.
Berikut pesan singkat yang dikirimkan Mantan Komisioner KPK:
Yth.Sekertaris Komisi 3 DPRRI.
Dengan tidak bermaksud mengurangi rasa hormat kami kepada DPR untuk menjalankan fungsi pengawasannya, kami para Mantan Pimpinan KPK, masing masing Taufiequrachman Ruki, Adnan Pandu Praja, Zulkarnaen, Johan Budi dan Indriyanto Seno Adji, berpendapat bhhwa proses hukum oleh KPK terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pembelian tanah YSSW oleh Pemda DKI masih berjalan dan saat ini masih dalam tahapan penyelidikan.

Untuk menghindari kesan adanya destruksi independensi penanganan kasus maupun indepensi kelembagaan KPK, maka dengan segala hormat kami berhalangan utk menhadiri undangan dari Komisi 3 DPR RI.

Tentang dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi pada kasus diatas, kami berpendapat sebaiknya diserahkan sepenuhnya kpd KPK sesuai dengan SOP pada KPK, Terimakasih.

Hormat kami,
Taufiequrachman Ruki.
Zulkarnain.
Adnan Pandupraja.
Johan Budi.
Indrianto Senoaji.

Begitu bunyi surat tersebut. Kita akan undang kembali usai reses sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam tata tertib dewan dan UU MD3 karena keterangan yang bersangkutan sangat penting bagi dewan dan rakyat terkait kasus Sumber Waras," kata Bambang.

Bambang mengatakan Komisi III akan meminta keterangan mereka mengenai alasan KPK ketika itu sampai meminta BPK lakukan audit investigasi dengan tujuan tertentu. Ia mengingatkan hal itu sangat penting bagi dewan dan masyarakat terkait kasus Sumber Waras.

"Seingat kami, permintaan audiit investigasi kepada BPK selaku auditor negara itu paling tdk ada bukti permulaan yg cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi (mark-up). Dan bukan soal ada atau tdk adanya niat jahat," ujar Politikus Golkar itu.

Abdul  Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/26/eks-pimpinan-kpk-tolak-hadiri-panggilan-komisi-iii-terkait-kasus-sumber-waras 

Ahok Dinilai Berlebihan Tanggapi Kritik Amien Rais

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

 

Partai Amanat Nasional (PAN) menilai pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sangat berlebihan dan melampaui batas kewajaran dalam menanggapi kritik yang disampaikan Amien Rais.

Wakil Sekjen PAN Saleh Daulay mengatakan pernyataan tersebut sekaligus membenarkan pendapat yang berkembang selama ini bahwa Ahok adalah pejabat yang anti kritik dan ingin benar sendiri.

Pernyataan dan sikap itu juga, kata Saleh, sekaligus pembenaran terhadap pernyataan Amien Rais bahwa Ahok tidak pantas menjadi pemimpin.

"Pemimpin itu harus siap mendengar dan merenung. Jangan sampai kritik proporsional dan aktual seperti itu direspon dengan sikap kebencian. Bagaimanapun harus diakui, Ahok bisa jadi gubernur DKI seperti sekarang tidak lepas dari perjuangan tokoh reformasi sekelas Amien Rais," kata Saleh melalui pesan singkat, Selasa (26/4/2016).

"Dulu tidak semua orang bisa jadi gubernur. Ini fakta historis yang dilupakan Ahok. Ahok itu masih muda, tetapi ternyata sangat pelupa," tambahnya.

 Ia menuturkan ketidaknyamanan banyak orang terhadap sikap Ahok dan pernyataan-pernyataannya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat awam.

Para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi DKI juga merasakan. Terbukti, ada banyak yang mengundurkan diri. Terakhir, katanya, Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi mengundurkan diri konon karena tersinggung dengan ucapan Ahok.

"Ahok ini pakai jurus mabuk. Kiri kanan muka belakang salah. Yang benar hanya satu, itu adalah Ahok. Di negara demokrasi mana pun sikap seperti ini tidak akan diterima. Karena demokrasi itu identik dengan kritik. Tanpa kritik, demokrasi tidak beda dengan monarki. 

Semoga sikap Ahok ini tidak mengembalikan kita ke alam anti kritik yang gelap gulita itu," ujar Ketua Komisi VIII DPR.

Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/04/26/ahok-dinilai-berlebihan-tanggapi-kritik-amien-rais

Jawab Tantangan Lulung Soal Audit BPK, Ahok: Iris Satu atau Dua Kuping?

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) menantang Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menggugat BPK ke pengadilan. Ahok menanggapi santai tantangan Lulung.

Lulung menyebut Ahok tak berani menggugat BPK meski meyakini audit BPK salah soal pembelian lahan RS Sumber Waras. Bahkan politisi PPP itu bertaruh, jika Ahok melaporkan BPK maka ia akan mengiris kupingnya.

"Potong satu kuping atau dua kuping itu ya?" ujar Ahok memberi tanggapan atas tantangan Lulung di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/4/2016).

Ahok mengaku tak mau banyak menggubris Lulung. Sebab sering kali banyak orang berjanji melakukan sesuatu namun disebut Ahok tak kunjung ditepati.

Sebelum Lulung, ada juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Habiburokhman yang siap terjun dari Monas bila dukungan KTP untuk Ahok memenuhi syarat. Teman Ahok sendiri saat ini sudah berhasil mengumpulkan dukungan KTP untuk Ahok melebihi dari syarat yang ditentukan, namun belum ada tanda-tanda Habiburokhman akan terjun dari Monas.

"Karena terlalu banyak yang bohong, mau loncat Monas pernah. Saya enggak mau kena tipu Lulung gitu, iya kan?" tutur Ahok.

"Makanya kalau soal Lulung gini aja, kamu tanya dulu jelas sama dia iris kupingnya sampe di mana, sampai putus atau cm luka dikit?" lanjut suami Veronica Tan itu.

Menurut Ahok soal melaporkan BPK ke pengadilan adalah perkara yang mudah. Namun ia memilih untuk terlebih dulu menyiapkan dokter untuk Lulung.

"Tanya dulu sama dia, kalau dia udah jawab itu baru saya cari pengacara, cari dokter untuk itu, saya lapor mah gampang," ucap Ahok berkelakar.

Lulung sebelumnya ikut berkomentar mengenai ucapan Ahok yang menyebut kinerja 'ngaco' untuk BPK. Lulung pun sesumbar soal itu.

"Ahok kan cuma berani bilang ngaco buat propaganda buat kebeneran sendiri. Pak Harry Azhar Aziz (Ketua BPK) sudah bukakan pintu dia bilang kalau saya ngaco siapapun termasuk Ahok lapor saya ke pengadilan. Saya yakin Ahok enggak berani, kalau Ahok berani, saya iris kuping saya," kata Lulung saat dihubungi detikcom, Kamis (14/4).  

Abdul Kadir
Sumber : http://news.detik.com/berita/3188571/jawab-tantangan-lulung-soal-audit-bpk-ahok-iris-satu-atau-dua-kuping

Pimpinan DPR Bahas Tax Amnesty dengan Presiden Jokowi di Istana Hari ini

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Pimpinan DPR dijadwalkan melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Agenda utama dalam pertemuan nanti adalah pembahasan RUU Tax Amnesty.

"Jadi sebetulnya ini adalah amanah dari rapat badan musyawarah untuk melakukan rapat konsultasi dengan Presiden sebelum membahas RUU Tax Amnesty," ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat dikonfirmasi, Jumat (15/4/2016).

Kelima pimpinan DPR akan hadir dalam pertemuan pukul 09.00 WIB di Istana Kepresidenan Jakarta. Setelah pertemuan, pimpinan DPR akan membahas dengan pimpinan fraksi.

"Nantinya juga ada pandangan fraksi terkait RUU Tax Amnesty ini," imbuh Agus.

Sementara itu mengenai perbedaan pendapat antara Ketua DPR Ade Komarudin dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga disebut akan dibicarakan hari ini. Ade Komarudin mendukung pembahasan RUU Tax Amnesty, sementara Fadli menolak.

Abdul Kadri
Sumber : http://news.detik.com/berita/3188484/pimpinan-dpr-bahas-tax-amnesty-dengan-presiden-jokowi-di-istana-hari-ini

Jadi Caketum Golkar, Novanto Minta Restu Senior Jelang Munaslub

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Setya Novanto sudah bersiap sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar dalam acara Munaslub Golkar yang akan digelar pada 17 Mei 2016 di Bali. Novanto mengaku sudah meminta dukungan ke berbagai pihak untuk niatnya itu.

"Saya tentu meminta doa restu, bukan hanya ke DPD I, DPD II, tapi kepada senior-senior kita, minta doa restu. Semuanya kita lakukan dengan sebaik-baiknya," kata Novanto saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (15/4/2016).

Novanto pun mengaku optimistis jalannya akan mulus menuju kursi 'Golkar 1'. "Semua itu tergantung daripada dukungan yang semuanya tentu saya percayakan kepada DPD I dan DPD II yang memiliki suara," katanya.

"Alhamdulillah, semua jalan dengan baik," tambah mantan Ketua DPR RI ini.

Sebelumnya diberitakan, salah satu caketum Golkar lainnya yaitu Ade Komarudin juga sudah menemui senior Golkar yaitu BJ Habibie. Akom pun mengaku mendapat restu dari mantan Presiden RI itu.

"Beliau tadi menyampaikan bahwa Beliau mensupport saya dan tim ini untuk berjuang dan juga tadi disampaikan jika saya diberikan kemenangan, partai ini agar lebih kuat utamanya di dewan pakarnya," ujar Akom di kediaman BJ Habibie, Jalan Patra Kuningan XIII, Jakarta Selatan, Kamis, (14/4/2016).




























Abdul Kadir
Sumber : http://news.detik.com/berita/3188707/jadi-caketum-golkar-novanto-minta-restu-senior-jelang-munaslub

KNKT Amankan Black Box dan Lanjutkan Pemeriksaan di Grown Handling

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Suryanto Cahyono mengatakan pihaknya telah mengamankan black box di tempatnya dan saat ini akan melakukan pemeriksaan lanjutan.

"Black Box sudah ditempat kami, hasilnya nanti tunggu tiga bulan lagi. Sekarang kami akan lakukan pemeriksaan lanjutan Ground Handling," jelasnya kepada wartawan di Bandara Halim 
Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Suryanto mengatakan KNKT akan memeriksa jadwal penerbangan, pemeriksaan terhadap petugas yang berjaga serta mengumpulkan data dari saksi-saksi lainnya.

"Kami juga sudah kerja sama dengan TNI AU untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut soal insiden tadi malam," tambahnya.

Sementara Pilot Batik Air akan dilakukan pemeriksaan Rabu (6/4/2016) besok. Serta seluruh rekaman yang berada di Air Traffic Control (ATC).

Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, pesawat Batik Air dengan rute Halim Perdanakusuma - Ujung Pandang, registrasi PK-LBS, nomor penerbangan ID 7703 sudah dilepaskan untuk take off oleh menara pengawas (ATC).

Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/04/05/knkt-amankan-black-box-dan-lanjutkan-pemeriksaan-di-grown-handling 

Menteri Susi Tak Mau Sembarangan Jelaskan Peran Ahok dalam Reklamasi Pantai Jakarta

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Isu soal reklamasi teluk Jakarta dan peran Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus dijelaskan dengan hati-hati.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

"Nanti panjang ceritanya, saya tidak ingin statment (pernyataan) kita dipolitisasi, saya tahu banyak yang menunggu saya bicara reklamasi," ujar Susi kepada wartawan di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2016).

Ia memuji Basuki alias Ahok sebagai Gubernur yang baik dan mampu membawa perubahan wajah ibu kota.

Susi mengkau tidak ingin isu reklamasi dimanfaatkan pihak tertentu, untuk mempengaruhi Ahok dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta.

"Kalau ada kesalahan-kesalahan izin itu semua kita bisa diselesaikan, dan juga persyaratan-persyaratan apa yang harus dilakukan untuk reklamasi, bisa dilakukan dengan baik," ungkapnya.

Susi berjanji akan memberikan jawaban yang memadai, dalam sebuah wawancara dengan satu stasiun televisi swasta, sore ini.

Saat ditanya kenapa ia hanya mau memberikan jawabannya pada kesempatan wawancara dengan stasiun televisi swasta tersebut, Susi mengaku ia belum mempersiapkan jawabannya.

"Saya belum siapkan semuanya, nanti kau tanya aturannya, ibu lupa lagi, jangan kejar-kejar ibu untuk salah ngomong, dipelintir," katanya.

"Jangan dipelintir karena isu yang tidak perlu, bahwa ada kesalahan perizinan, kita selesaikan bersama," ucapnya.

Abdul Kadir
Sumber :http://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/05/menteri-susi-tak-mau-sembarangan-jelaskan-peran-ahok-dalam-reklamasi-pantai-jakarta\ 

PPP Sempat Bicarakan Reshuffle dengan Jokowi

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Surabaya, Romahurmuziy mengakui sempat membicarakan mengenai reshuffle ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo hari ini.
Namun, pria yang sapaan akrabnya Romi ini enggan mengungkapkannya kepada publik terkait pembicaraan tersebut.

"Nantilah. Saya tidak pas untuk menyampaikannya," ujar Romy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/4/2016).

Romy mengatakan, pertemuannya dengan Presiden Jokowi lebih banyak membicarakan mengenai persoalan bangsa hingga rencana menggelar Muktamar Ke-8 PPP sebagai forum islah kedua kepengurusan.

Romy mengatakan, PPP turut mengundang Presiden Jokowi untuk hadir sekaligus membuka Muktamar PPP.

"Insya Allah, Presiden sudah menyatakan kesanggupannya untuk hadir dan tentu kita memberikan apresiasi yang tinggi karena beliau menyampaikan hal ini adalah sebagai bagian dari upaya penyelesaian islah PPP," kata Romy.

Dalam pertemuan itu, hadir Plt Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung, Emron Pangkapi, Waketum hasil Muktamar Jakarta, Vernita Darwis dan sejumlah fungsionaris PPP lainnya.

Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/01/ppp-sempat-bicarakan-reshuffle-dengan-jokowi

Ketua DPRD Yakin KPK Tangkap M Sanusi Berdasarkan Alat Bukti, Bukan Politisasi

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi meyakini operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang juga menciduk anggota DPRD dari Fraksi Gerindra M Sanusi, dilakukan berdasarkan alat bukti kuat. Prasetio yakin perkara yang menyeret Sanusi bukan politisasi melainkan penegakan hukum murni.

"Saya rasa enggaklah (terkait politisasi-red). Saya kira KPK sudah cukup alat bukti dan melakukan tangkap tangan. Itu saja," tegas Prasetio kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakpus, Jumat (1/4/2016).

Prasetio menolak bicara soal dugaan korupsi oknum anggota DPRD terkait penangkapan Sanusi. Namun Prasetio menginginkan anggota dewan berlaku transparan salah satunya dengan rutin melaporkan harta kekayaan yang dimiliki termasuk laporan dirinya.

"Karena saya juga masih baru sebagai ketua, saya juga sedang mempersiapkan untuk melaporkan kekayaan saya. LHKPN ini harus didata dengan benar. Mungkin saya punya ban serep yang ada harganya, mungkin punya empang, kan gitu. Harus pelan-pelan untuk dilaporkan, gitu kan," ujar Prasetio.

Sanusi terciduk KPK dalam OTT Kamis (31/3) malam. Ada 6 orang yang diamankan termasuk mobil Jaguar milik Sanusi bernomor polisi B 123 RX.

Sesaat setelah penangkapan, tim KPK langsung menyambangi gedung DPRD dan menyegel sejumlah ruangan di antaranya Komisi D dan ruang pimpinan DPRD M Taufik. Rencananya KPK akan memberikan keterangan pers mengenai OTT anggota DPRD pada sore nanti.

Abdul Kadir
Sumber : http://news.detik.com/berita/3177609/ketua-dprd-yakin-kpk-tangkap-m-sanusi-berdasarkan-alat-bukti-bukan-politisasi 

 

Partai Gerindra: OTT KPK Kiamat Untuk Sanusi Bukan Gerindra

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Partai Gerindra menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap M Sanusi tidak mempengaruhi proses Pilkada DKI Jakarta.

Gerindra saat ini sedang menyeleksi calon Gubernur DKI Jakarta.

"Sanusi bukanlah bakal calon Kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Gerindra. Karena Partai Gerindra lebih akan mencalonkan Sandiaga Uno," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono ketika dihubungi, Jumat (1/4/2016).

Arief menegaskan pihaknya segera memecat Sanusi bila KPK telah memastikan Anggota DPRD DKI Jakarta itu tersangka korupsi.

 "Yang pasti kalau Sanusi terbukti menjadi tersangka oleh KPK atau tertangkap OTT oleh KPK, kiamat saja untuk Sanusi bukan untuk Gerindra," katanya.

Ia mengatakan Gerindra justru senang KPK bekerja dengan cekatan dan baik untuk pemberantasan korupsi serta gratifikasi pejabat negara.

"Yang pasti Gerindra dukung KPK dalam pemberantasan korupsi dan mendesak KPK untuk menuntut hukuman yang sangat berat bagi Kader Gerindra yang korup dan makan duit rakyat," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi ikut ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tiga penyidik KPK dan Sanusi yang mengenakan batik terlihat keluar dari mobil Jaguar hitam berplat nomor B 123 RX miliknya. Dua tas besar juga ditahan KPK sebagai barang bukti.

Selain Sanusi, KPK juga menangkap beberapa orang lainnya. Ketua KPK Agus Rahardjo 
membenarkan adanya OTT yang dilakukan KPK, namun tidak menjelaskan identitas orang-orang yang ditangkap KPK.

Hingga saat ini, pihak bersangkutan belum bisa dikonfirmasi soal penangkapan yang terjadi pada Kamis (31/3/2016) malam.

Sebelumnya, ruangan Sanusi di gedung DPRD DKI Jakarta disegel oleh KPK.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan, penyegelan tersebut dilakukan sekitar pukul 20.00 WIB.

"KPK menyegel sekitar jam 7-8 malam tadi. Ruang Komisi D dan ruangan Pak Taufik di lantai 9 disegel," kata Prabowo.

Saat penyegelan, Prabowo mengaku sudah berada di rumah. Ia hanya mendapat laporan dari rekan-rekannya. Ia pun belum mengetahui penyegelan ini dalam kasus apa.

Komisi D DPRD DKI Jakarta membidangi pembangunan. Komisi ini dipimpin oleh M Sanusi dari Fraksi Gerindra.

Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/01/partai-gerindra-ott-kpk-kiamat-untuk-sanusi-bukan-gerindra