Jumat, 01 Mei 2015

Penyidik KPK Novel Baswedan Ditangkap Polisi

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedandiduga ditangkap polisi. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha.

"Tadi memang ada pesan pendek dari HP Novel (Baswedan) yang menyebutkan dirinya ditangkap," ujar Priharsa saat dihubungi, Jumat (1/5/2015) dini hari. 

Dia mengatakan informasi tersebut sangat mengagetkan pimpinan dan jajaran KPK. "Saat ini pimpinan KPK sedang berupaya menanyakan dan koordinasikan dengan pihak Polri," jelas Priharsa.

Isi pesan singkat dari telepon seluler Novel Baswedan itu berbunyi: Sekarang ini saya ditangkap Bareskrim, tolong beritahukan kepada pimpinan dan tim lawyer.

Novel menjadi penyidik KPK sejak 2005. Dia merupakan perwira lulusan Akpol 1998 yang bertugas di Bengkulu pada 1999-2005. Pada 2012, dia mengundurkan diri dari Polri untuk menjadi penyidik KPK.

Kasus yang dituduhkan polisi kepada Novel terjadi pada 2004. Novel yang saat itu bertugas di Polres Bengkulu disangka menganiaya seorang pencuri sarang burung walet hingga tewas.

Abdul Kadir
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2223821/penyidik-kpk-novel-baswedan-ditangkap-polisi

Kamis, 30 April 2015

14 Ribu Polisi Jawa Barat Bersiaga di Hari Buruh

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Kepolisian Daerah Jawa Barat akan mengerahkan sekitar 14.250 personelnya dalam upaya pengamanan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada Jumat, 1 Mei 2015. Mereka akan bersiaga selama peringatan May Day berlangsung. 

"Kami lakukan pengawalan," kata Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan kepada Tempo di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Jalan Braga, Bandung, Kamis, 30 April 2015.

Menurut Iriawan, Polda Jabar sudah siap menjamin keamanan perayaan hari besar para pekerja itu. Polisi akan melakukan pengamanan ekstra ketat dengan mengerahkan seluruh jajaran kepolisian. "Tidak ada satu pun polisi di jajaran Polda Jabar yang libur," katanya.

Kemungkinan besar besok para buruh akan melakukan aksi di depan Gedung Sate. Iriawan meminta para buruh berunjuk rasa dengan damai. "Hari Buruh harus dirayakan dengan sukacita dan sukaria," katanya.

Iriawan menegaskan bahwa dalam perayaan Hari Buruh besok tidak akan ada aksi yang merugikan masyarakat, seperti pemblokiran jalanan oleh buruh. Iriawan mengklaim telah berkoordinasi dengan para ketua organisasi buruh di Jawa Barat. "Kami mengimbau agar jumlah buruh yang berdemo tidak terlalu banyak, untuk menghindari kepadatan lalu lintas," ujarnya.


Abdul Kadir
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/04/30/058662357/14-Ribu-Polisi-Jawa-Barat-Bersiaga-di-Hari-Buruh


Haji Lulung Diperiksa Bareskrim Polri Hari Ini

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Batal diperiksa kemarin di Bareskrim Polri, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana akan dimintai keterangan sebagai saksi hari ini (30/4). Pria yang akrab disapa Haji Lulung ini menjadi saksi dalam kasus pengadaaan unintteruptible power supply(UPS) tahun anggaran 2014.

Lulung diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta yang membidangi masalah pendidikan. Kuasa hukum Lulung, Effendi Syahputra mengatakan, koordinasi dengan penyidik Bareskrim sudah dilakukan dan diputuskan hari ini Lulung akan diperiksa.


Dia pun menjanjikan jika Lulung akan hadir dalam pemeriksaan tersebut. "Kami minta waktu agar bisa datang, besok (hari ini) kemungkinan pukul 10.00 WIB," kata Effendi saat ditemui di Bareskrim Polri kemarin.

Effendi mengakui ada sedikit kebingungan dalam pemanggilan kedua yang dilayangkan Senin lalu. Bareskrim menyatakan sudah mengirim surat panggilan melalui kuasa hukum. Sementara dan kuasa hukum merasa belum mendapat surat panggilan. (Baca juga: Diperiksa 9 Jam, Anggota DPRD DKI Jelaskan APBD 2015)

Oleh sebab itu Lulung meminta kuasa hukumnya untuk melakukan pengecekan apakah benar dirinya dipanggil atau belum.

Bareskrim Polri saat ini tengah mengusut kasus pengadaan UPS dalam APBD DKI Jakarta tahun 2014. Sejauh ini sudah dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya adalah pejabat pembuat komitmen Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman dan pejabat pembuat komitmen Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat Zaenal Soleman.

Terkait dengan Lulung, Senin lalu penyidik Bareskrim Polri telah menggeledah ruang kerja Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta. Dari ruang kerjanya, penyidik menyita sejumlah dokumen. Selain itu penyidik juga menggeledah ruang kerja anggota DPRD Fahmi Zulfikar dan sekretariat Komisi E. (Baca juga: Bareskrim Bawa 5 Barang dan 7 Dokumen dari Ruangan Lulung)

Kasus pengadaan UPS ini semula dilaporkan ke Polda Metro Jaya sebelum dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Pengadaan UPS ini mencurigakan lantaran harganya yang dinilai terlalu tinggi. Satu unit UPS dihargai hingga Rp 5,8 miliar. Padahal menurut polisi harga standar pokok untuk satu paket UPS diketahui berkisar Rp 1,2 miliar. (Baca juga: Korupsi UPS, Polri: Indikasi Kerugian Negara Berkisar Rp 50 M)


Abdul Kadir
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150430070932-12-50186/haji-lulung-diperiksa-bareskrim-polri-hari-ini/

Selasa, 28 April 2015

Alasan Polisi Menahan Abraham Samad

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Setelah diperiksa kurang lebih 7 jam, penyidik dari reserse dan kriminal Polda Sulselbar memutuskan menahan Abraham Samad, ketua non-aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Sulselbar Kombes Pol Joko Hartanto mengkonfirmasikan penahanan Abraham di kasus dugaan pemalsuan dokumen kependudukan seorang wanita asal Singkawang, Kalimantan Tengah, Feriyani Lim (29) di tahun 2009 lalu.
"Kita putusakan ditahan, untuk pengembangan penyidikan, alasan keamanan dan dikhawatirkan melarikan diri," kata Joko kepada wartawan di Mapolda Sulsel, pukul 20.10 wita.
Alasan kedua, kata Joko adalah Abraham dikhawatirkan merusak barang bukti.
Dan alasan terakhir adalah melakukan tindak pidana lain di masa pemeriksaan.

Abdul Kadir
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2015/04/28/alasan-polisi-menahan-abraham-samad

Ini Permintaan Australia jika Duo "Bali Nine" Dieksekusi Mati

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony T Spontana mengatakan, Pemerintah Australia mengajukan permintaan kepada pihaknya terkait rencana eksekusi mati duo "Bali Nine", Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.
Permintaan itu yakni agar setelah proses eksekusi, Andrew dan Myuran disemayamkan terlebih dahulu di suatu lokasi di daerah Jakarta Barat sebelum diterbangkan ke Australia.
"Jadi ada permintaan dari Pemerintah Australia melalui Kemenlu agar jenazah kedua jenazah disemayamkan di suatu tempat di Jakarta Barat, baru keesokan harinya diterbangkan ke Australia," kata Tony di Kejagung, Jakarta, Selasa (28/4/2015).
Tony mengungkapkan, saat ini tim jaksa eksekutor, regu tembak, dan ambulans telah disiagakan di Lembaga Pemasayarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Meski demikian, ia masih enggan mengungkapkan kapan pelaksanaan eksekusi itu.
Ia menambahkan, pihaknya masih memberi kesempatan bagi pihak keluarga untuk bersama dengan para terpidana mati hingga pukul 20.00 WIB. Jika hingga Rabu besok proses eksekusi belum dilakukan, Kejagung tetap akan memberikan kesempatan yang sama bagi keluarga.
"Kami akan beri kesempatan hingga menit-menit terakhir, tapi yang jelas sampai saat ini mereka masih dalam keadaan sehat," kata dia.
Jaksa Agung HM Prasetyo sebelumnya menyatakan telah menentukan waktu pelaksanaan eksekusi mati terhadap sembilan terpidana. Ia tidak mau mengungkapkan waktu pasti eksekusi karena belajar dari pengalaman eksekusi tahap pertama pada Januari 2015.
Ia hanya memastikan eksekusi akan digelar pada pekan ini di Nusakambangan.

Abdul Kadir
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015/04/28/16491121/Ini.Permintaan.Australia.jika.Duo.Bali.Nine.Dieksekusi.Mati

Jumat, 24 April 2015

Napak tilas kenang KAA Bandung 1955

Bandung.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Sejumlah kepala negara mengikuti napak tilas Konferensi Asia Afrika pertama 60 tahun lalu, dengan berjalan kaki dari Hotel Savoy Homann menuju Gedung Merdeka di Jalan Braga, Bandung, Jumat (24/04).
Perjalanan para pemimpin negara dan pemerintahan sejauh 100 meter itu diiringi lagu berbahasa Sunda, Manuk Dadali, yang memiliki makna nasionalisme.
Dalam perjalanan itu, Presiden Joko Widodo didampingi Presiden Cina Xi Jinping, PM Malaysia Najib Rajak dan pemimpin negara - negara Asia Afrika, antara lain Presiden Zimbabwe Robert Gabriel Mugabe, Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak, Presiden Presidium Majelis Tertinggi Rakyat Korea Utara Kim Yong Nam, dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen.
Meski demikian, ada pula pemimpin pemerintahan yang tidak mengikuti napak tilas dan memilih kembali ke negara mereka setelah konferensi berakhir di Jakarta, antara lain PM Jepang Shinzo Abe, PM Singapura Lee Hsien Loong, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah dan PM Palestina Rami Al Hamdallah.

Anti-kolonialisme

Di Gedung Merdeka para kepala dan perwakilan negara Asia Afrika mengheningkan cipta dan mendengar pembacaan Dasasila Bandung 1955 oleh Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil.
Dasasila Bandung, yang dihasilkan dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 sarat dengan semangat anti kolonialisme dan bahu-membahu.

Dasasila Bandung

1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB
2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil.
4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam persoalan dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan piagam PBB.
6. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain.
7. Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan poitik suatu negara.
8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB.
9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama
10. Menghormati hukum dan kewajiban– kewajiban internasional
Dalam pertemuan 60 tahun lalu itu, sebanyak 29 pemimpin dan perwakilan negara, yang mewakili lebih dari separuh populasi dunia, hadir.
Sebut saja PM India Jawaharal Nehru, Pemimpin Mesir Gamal Abdel Nasser, Perdana Menteri Myanmar U Nu, Pangeran Norodom Sihanok dari Kamboja, serta Perdana Menteri Cina Zhou Enlai.
Khusus Zhou Enlai, pemimpin India dan Pakistan kala itu menolak kehadirannya karena masalah komunisme dan juga adanya kekhawatiran bahwa keberadaan Cina dalam KAA akan menyebabkan negara Arab dan Asia yang dekat dengan blok Barat membatalkan kehadiran mereka.
Tetapi, kemudian Cina tetap diundang karena posisinya yang penting dalam hubungan Asia Afrika.

Abdul Kadir

Dicatut Pesta Bikini, SMA 8 Bekasi Tempuh Jalur Hukum

Bekasi.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE


Pihak SMA Negeri 8 Kota Bekasi, Jawa Barat geram lantaran nama baik sekolahnya dicatut dalam daftar peserta acara pesta bikini pelajar bertema Splash After Class yang bakal digelar di Hotel Media dan Towers pada 25 April 2015, mendatang.
Acara yang konon digagas Divine Production itu, tercantum nama SMA Negeri 8 Kota Bekasi sebagai salah satu peserta acara tersebut sebagai bentuk perayaan kelulusan siswa-siswi SMA yang usai melaksanakan Ujian Nasional (UN) beberapa waktu lalu.
Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Bekasi, Eno Sutresno membantah keras jika sekolahnya ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
"Kami tidak merasa berpartisipasi dalam acara itu," tegas Eno kepada wartawan, Kamis (23/4/2015).
Bahkan kata dia, sekolahnya pada tanggal yang tercantum pada undangan itu sudah memiliki acara sendiri yang yakni perpisahan murid-murid kelas XII di areal internal sekolah.
"Acara itu diselenggarakan pihak sekolah dan dihadiri oleh siswa-siswi dan wali murid,"katanya.
Atas dasar itulah, Eno menegaskan di pihaknya akan menempuh jalur hukum setelah melakukan penyelidikan di internal sekolah.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Disdik terkait penyelidikan orang yang menyebarkan undangan itu. Selanjutnya, kita akan melanjutkan kasus ini ke ranah hukum," jelasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi juga menanggapi undangan pesta bikini pelajar tersebut. Dia dengan tegas melarang keras siswa maupun siswi di kotanya mendatangi pesta berbau pornoaksi itu.
"Wah enggak benar itu, enggak ada yang boleh datang ke sana kalau itu acara benar-benar ada. Mereka generasi penerus bangsa, harusnya diberikan acara yang lebih baik," ujar Rahmat saat ditemui di depan Stadion Patriot, Bekasi.
Dia mengatakan, untuk acara kelulusan anak sekolah harusnya bisa lebih bermanfaat. Bukan berarti melarang sepanjang acara yang dibuat itu tidak melanggar norma yang berlaku serta tak membahayakan jiwa mereka.
"Untuk merayakan kelulusan hak asasi mereka, mau pesta silakan, namun harus yang bermanfaat," ungkapnya.
Abdul Kadir