Kamis, 27 Agustus 2015

Ronny F Sompie Berjanji, Ditjen Imigrasi Akan Bersinergi Dengan TNI dan Polri

Jakarta.MEDIA INDEPEDEN NASIONAL ONLINE

Sebagai Dirjen Imigrasi yang baru Ronny F Sompie berjanji akan meningkatkan pelayanan yang berkaitan dengan tugas pokok Imigrasi. Selain itu, dirinya juga berjanji akan meningkatkan penegakan hukum dengan bersinergi dengan Polri dan TNI.
“Karena kita mendukung kebijakan bebas visa untuk pencegahan upaya pelanggaran dibidang keimigrasian. Menjaga kedaulatan negara dari gangguan kriminalitas seperti kasus terorisme, peredaran gelap narkoba, berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing ilegal di Indonesia dan masuknya orang asing ke Indonesia karena menjadi negara transit,” ujar Ronny di Kantor Imigrasi, Kuningan, Selasa (11/8/2015).
Ronny mengatakan, bentuk dukungan Ditjen Imigrasi itu misalnya dengan memberikan sejumlah informasi yang dibutuhkan instansi bersangkutan terkait keimigrasian. Namun, Ronny eng­gan mengungkap strategi apa yang akan dilakukan Ditjen Imigrasi untuk mengantisipasi terorisme. Ia khawatir jika diketahui secara umum, sindikat terorisme akan mencari celah dari kebijakan tersebut. “Kalau kita sampaikan secara teknis maka akan menguntungkan sindikat. Selalu aparat penegak hukum ketinggalan langkah dari mereka,” kata Ronny.
Untuk itu, sejak kemarin Direktorat Jendral Imigrasi mengundang 121 kepala kantor imigrasi, kepala divisi imigrasi, kakanwil berkumpul di Jakarta untuk rapat koordinasi penjabaran. “Kita juga meningkatkan kerja sama dengan badan nasional penanganan teror dan Densus 88 Bareskrim Polri. Selain itu, kita tingkatkan hubu­ngan dengan badan intelejen TNI, Polri dan Pemda juga,” terang Ronny. Sedangkan untuk mena­ngani pereda­ran narkoba, pihaknya akan melakukan kerja sama dengan BNN. Pihaknya juga akan bekerja sama dengan Direktorat Narkoba Polda dan Polres.

Abdul Kadir
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Kisah Ahok Bungkam Anggota Dewan HAM PBB

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menceritakan pengalamannya ketika diadukan kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) atas pelanggaran HAM.
Hal ini terkait keputusannya membongkar permukiman kumuh di bantaran Waduk Pluit serta relokasi warga ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda.
"Waktu masih menjadi Wagub, saya datang pas dilaporkan ke PBB. Ada ibu-ibu bagian Dewan HAM PBB dari Brasil. Saya bingung dan tanya ke dia, pelanggaran HAM saya letaknya di mana?" kata Basuki di Balai Kota, Kamis (27/8/2015).
Basuki kemudian menyampaikan alasan penertiban permukiman kumuh Waduk Pluit kepada anggota Dewan HAM PBB itu.
Basuki mengungkapkan, warga bantaran Waduk Pluit membangun permukiman liar di atas lahan negara dan tidak meminta izin dari pemerintah setempat.
Pemerintah kemudian membongkar dan tidak memberi uang kerahiman atau ganti rugi kepada warga bantaran Waduk Pluit.
"Pas saya tanya itu ke dia, dia diam saja tuh," kata Basuki.
Tak berhenti sampai di situ, Basuki memberi contoh studi kasus kedua kepada anggota Dewan HAM PBB itu.
Misalnya, ada seseorang membangun rumah di tanah kepemilikan anggota Dewan HAM PBB itu.
Anggota Dewan HAM PBB meminta bantuan pemerintah untuk membongkar permukiman di atas lahannya.
Alhasil, warga yang mendirikan permukiman itu tidak berhak menuntut ganti rugi.
"Logika saya, lebih melanggar HAM waktu saya mendirikan rumah di atas lahan saya sendiri, tetapi dibongkar pemerintah. Kalau pendirian rumah enggak ada izin, enggak bayar IMB (izin mendirikan bangunan), di atas tanah pemerintah, masa kami masih harus kasih ganti rugi? Padahal, sudah untung dikasih rusun," kata Ahok, sapaan Basuki.
Abdul Kadir
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Kabareskrim: Terserah Pansel Tetap Loloskan Capim KPK Bermasalah

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

‎Kabareskrim Komjen Budi Waseso tidak mempermasalahkan apabila ada calon pimpinan KPK yang terindikasi pidana tetap diloloskan oleh panitia seleksi.
Ia mengingatkan, apabila polisi memproses hukum calon tersebut dan ditetapkan sebagai tersangka, maka Budi tidak ingin ada anggapan bahwa polisi telah melakukan kriminalisasi.
"Jaminan saya di kemudian hari, kami tangani kasus itu lalu naik ke penyidikan dan menjadi tersangka, jangan sampai saya dibilang kriminalisasi. Saya akan minta pertanggungjawaban ke pansel," tegas Budi, Jumat (28/8/2015).
Pertanggungjawaban yang dimaksud, Budi akan menanyakan mengapa calon tersebut tetap diloloskan, padahal Bareskrim sudah memberikan beberapa catatan atas orang tersebut.
"Saya sudah beri rekomendasi satu, dua, tiga. Kalau ragu ya klarifikasi dulu ke saya. Karena saya tidak main-main, jangan malah jadi blunder dikala ditindaklanjuti seolah-olah polisi dituduh kriminalisasi dan dikaitkan lagi soal kebencian Polri dan KPK," terang dia.
Budi menambahkan Bareskrim memberikan rekomendasi tidak main-main dan sesuai permintaan panitia seleksi. Ia berharap rekomendasi itu benar-benar dijadikan pedoman untuk meloloskan para calon pimpinan KPK.
"Sekarang kalau memang rekomendasi itu tidak dijadikan pertimbangan pansel kenapa diminta, buat apa minta ke polisi. Karena ini akan berakibat di kemudian hari," tambah dia.
Abdul Kadir
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Jumat, 07 Agustus 2015

Pengalaman Buruk Ahok dengan Makanan Berformalin

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

 Basuki Tjahaja Purnamamenceritakan sejumlah pengalaman buruk dengan makanan-makanan berformalin. Kebanyakan, pengalaman tersebut justru terjadi pada acara-acara yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi DKI.
Gubernur DKI Ahok (sapaan Basuki) memang mewajibkan semua makanan di acara Pemprov DKI harus diuji dulu di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Tak disangka, setelah menerapkan hal itu, banyak sekali acara di DKI yang ditemukan menyajikan makanan berformalin atau zat berbahaya lain.
"Yang lebih lucu lagi, di bazar Yayasan Kanker Anak Indonesia, begitu kita tes, somaynya mengandung formalin dan boraks," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (7/8/2015).
Ahok juga bercerita makanan berzat kimia berbahaya telah merusak sejumlah jamuan makan yang dilaksanakan di rumah dinasnya.
Ketika mengadakan buka Puasa bersama Ramadhan lalu, es kopyor batal dihidangkan dengan sirup merah karena sirup itu ternyata mengandung zat Rhodamin B.
"Langsung deh minum es kopyor tanpa merah merah. Memang enggak enak. Kurang enak. Tapi itu yang harus kita lakukan. Kalau enggak kan menambah stok masalah lagi di dalam diri kita makan Rhodamin B," ujar Ahok.
Ahok juga tidak pernah melupakan jamuan bakmi belitungnya kepada anggota DPRD DKI yang kurang sempurna hanya gara-gara tahu.
Tahu yang rencana dipotong kecil-kecil dan digoreng sebagai pelengkap bakmi itu pun tidak disajikan. Sebab, setelah diperiksa, tahu tersebut mengandung formalin.
"Langsung enggak enak tuh bakminya," ujar Ahok.

Abdul Kadir
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Pedagang Daging Sapi Ancam Mogok Jualan

Jakarta.MEDIA INDEPENDEN NASIONAL ONLINE

Sudah seperti ritual tiap tahun jika menjelang Lebaran harga daging sapi mengalami kenaikan, namun setelah Lebaran biasanya harga akan turun dan kembali normal.
Tetapi, kondisi tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Dua pekan setelah Lebaran harga daging sapi masih tinggi. Pantauan Kontan di pasar tradisional di Pasar Minggu, Jakarta harga daging sapi rata-rata Rp 120.000 per kilogram (kg). Harga ini diatas batas normal Rp 95.000 - 100.000 per kg.
Pemicu harga daging sapi yang urung turun ini adalah karena pasokan daging sapi dari peternak dan penjual daging sapi bakalan mulai menurun. Alhasil, stok sapi di pasaran makin menipis dan para pedagang daging sapi mengancam mogok berjualan.
Asnawi, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) membenarkan isu pedagang akan mogok pada akhir pekan ini. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut karena masih melakukan rapat dengan sejumlah asosiasi pedagang lainnya. "Kami masih rapat dengan asosiasi pedagang lain," ujarnya, Kamis (6/8/2015).
Daru Setiono, pedagang daging sapi di Pasar Kramatjati Jakarta mengatakan dalam beberapa pekan terakhir kuota daging sapi yang dibeli mulai berkurang. Akibatnya harga daging tetap tinggi, yakni Rp 115.000 - Rp 130.000 per kg meski Lebaran sudah lewat.
Dia mengatakan para pedagang yang langsung merasakan kerugian akibat berkurangnya pasokan daging sapi. "Kalau mogok berdagang sudah ramai dibicarakan disini. Kalau memang harus mogok, ya, kami ikut saja" ujarnya.
Menurutnya, akibat berkurangnya pasokan daging, banyak pelanggan yang selama ini rutin membeli daging darinya mengeluh.

Sarman Simanjorang, Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya (KDSJR) mengatakan isu mogoknya para pedagang sapi mencuat setelah para pedagang kesulitan mendapatkan bahan baku sapi untuk dijual. "Jadi, para pedagang sebenarnya meminta pemerintah segera mengadakan evaluasi komprehensif sejauh mana ketersediaan pasokan sapi kita," ujar Sarman.
Izin impor sapi bakalan kuartal III-2015 yang hanya sebesar 50.000 ekor memicu terjadinya kelangkaan di pasar apalagi hampir sebagian besar sapi yang diimpor pada kuartal II-2015 sudah dikeluarkan untuk kebutuhan Puasa dan Lebaran.
Dengan kelangkaan ini pedagang sapi kebingungan untuk memasok daging sapi kepada konsumen, khususnya hotel, restoran, dan rumah makan.
Dia pun menuding pasokan daging sapi ke pasar cenderung ditahan untuk dijual saat Idul Adha karena harga jual akan lebih tinggi.

Abdul Kadir
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)